Sejarah Natuna Masuk Wilayah Indonesia, UNCLOS Perkuat Traktat London

430
Hazairin Sitepu atau Bang HS

NATUNA – Sejarah Natuna menjadi wilayah Indonesia dimulai sejak tahun 1882. Saat itu, Indonesia belum merdeka dan masih dijajah oleh Belanda.

Cikal bakal Natuna menjadi wilayah Indonesia berawal dari Traktat London atau perjanjian London pada 17 Maret 1824. Saat itu, Kerajaan Britania Raya dan Kerajaan Belanda menandatangani perjanjian yang dikenal dengan Traktat London.

Kepemilikan Indonesia atas Natuna diperkuat dengan United Nations Convention for the Law of the Sea (UNCLOS) atau Konvensi Hukum Laut PBB pada tahun 1982. UNCLOS menyatakan bahwa perairan Natuna merupakan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

Wartawan senior Hazairin Sitepu mengatakan, ada dua fakta yang menjadi dasar hukum mengapa Natuna menjadi milik Indonesia, sehingga harus dipertahankan mati-matian.

“Pertama di dalam TTraktat London atau perjanjain antara pemerintah Belanda dan pemerintah Inggris pada 1824 di London, dokumen itu mencatat tentang kekuasaan wilayah di kawasan selat Malaka,” ucap Hazairin yang sudah 32 tahun menjadi wartawan.

Mantan Dewan Pengawas TVRI ini mengatakan, kawasan Selat Malaka dibagi menjadi dua, yaitu wilayah milik Belanda dan wilayah milik Inggris.

Dokumen itu mencatat bahwa Inggris mendapat bagian wilayah di semenanjung Malaya atau semenanjung Malaka. Sementara Belanda mendapat bagian wilayah keseluruhan pulau Sumatera.

“Wilayah Kepulauan Riau dan wilayah kepulauan Lingga masuk dalam kekuasaan Belanda. Wilayah Kepulauan Lingga itu mencakup Natuna di dalamnya,” kata pria yang akrab disapa Bang HS itu.

Menurut Bang HS, pada saat itu basis terkuat Inggris ada di Bengkulu. Padahal, Bengkulu masuk dalam kekuasaan Belanda.

Karena itu, Bengkulu dibarter dengan Singapura. Bengkulu yang dikuasai Inggris diserahkan kepada Belanda. Sebaliknya, Singapura yang dikuasai Belanda diserahkan kepada Inggris.

Fakta lain, lanjut Bang HS, pada abad ke-19 wilayah Kepualauan Natuna yang jumlahnya sekitar tujuh pulau adalah bagian dari Kesultanan Riau.

“Bagian Kesultanan Riau dan Traktat London itu sudah menjadi dokumen yang tidak bisa digugat dan dibantah oleh siapa pun bahwa Natuna itu menjadi milik utuh Negara Republik Indinesia,” tegasnya.

“Warga Indonesia berhak mempertahankan Natuna habis-habisan sebagai wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia,” tambahnya.

Setelah Indonesia merdeka, lanjut Bang HS, seluruh wilayah jajahan Belanda menjadi milik Indonesia, termasuk Papua.

“Kita memiliki kewajiban yang sama untuk mempertahankan Natuna sebagai bagian dari kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tandas Bang HS.

Selengkapnya simak penjelasan Bang HS dalam video berikut ini:

 

 

 

(one/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...