Said Didu Tanggapi Mahfud yang Anggap Cuitannya soal Provinsi Garis Keras Buat Refrizal Terprovokasi

508

Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Said Didu kembali tanggapi pernyataan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD terkait provinsi garis keras.

Hal ini seperti tampak dalam kicauan Said Didu di akun Twitter @msaid_didu, Senin (29/4/2019).

Dalam kicauan tersebut awalnya Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Refrizal, menyampaikan kritiknya pada Mahfud terkait provinsi garis keras.

“Pak MMD bilang di Jabar, Sumbar, Aceh & Sulsel; Islam Garis Keras se olah2 anti Keberagaman,

Apakah ada di Sumbar Gereja dirusak & dibakar?” tulis Refrizal.

Menanggapi itu, Mahfud menilai bahwa Refrizal belum melihat video pernyataannya secara keseluruhan.

Mahfud berpendapat, respon yang diberikan Refrizal terkait pernyataannya itu terlalu terburu-buru dan merupakan hasil provokasi dari Said Didu.

Mahfud lantas menjelaskan soal pernyataannya itu.

Ia menyebut bahwa Jokowi kalah di provinsi yang dulunya merupakan tempat garis keras dalam keagamaan.

Mahfud juga menjelaskan soal maksud kata ‘dulu’ yang ia sisipkan.

Mahfud menilai, pernyataannya itu tidaklah salah dan merupakan bagian dari sejarah.

Mahfud menyebutkan, isu soal provinsi garis keras ini menjadi panas dan digoreng di mana-mana karena Said Didu.

“Pak Refrizal, Krn Anda teman sy maka sy jelaskan.

Anda blm melihat video yg sy katakan shg responnya buru2.

Anda terprovokasi oleh @msaid_didu , hahaha.?

Saya bilang, Pak Jkw kalah di provinsi yg “dulunya” adalah tempat garis keras dlm keagama.

Makanya Pak Jkw perlu rekonsiliasi.

 

Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019).
Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019). (Twitter @mohmahfudmd)

Sy katakan DULU-nya krn 2 alsn: 1) DULU DI/TII Kartosuwiryo di Jabar, DULU PRRI di Sumbar, DULU GAM di Aceh, DULU DI/TII Kahar Muzakkar di Sulsel.

Lht di video ada kata “dulu”. Puluhan tahun terakhir sdh menyatu.

Maka sy usul Pak Jkw melakukan rekonsiliasi, agar merangkul mereka.

 

Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019).
Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019). (Twitter @mohmahfudmd)

Pak Refrizal, generasi yg lahir sejak tahun 1970-an bnyk yg tdk tahu bhw “dulu” ada itu. Sekarang sih tidak.

Dimana salahnya sy mengatakan itu? Itu kan sejarah?

Makanya sy usul agar Pak Jkw merangkul mereka dgn rekonsiliasi segera agar pembelahan tdk berlanjut sampai 2024.

 

Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019).
Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019). (Twitter @mohmahfudmd)

Isu tersebut menjadi panas dan digoreng ke-mana2 krn bnyk yg hanya membaca pertanyaan Pak @msaid_didu tanpa melihat videonya.

Padahal VT diposting jg di situ. Pertanyaan dlm cuitan Pak Said itu tak memuat dua kata kunci yakni kata “DULU” dan usul “REKONSILIASI”.

Lht dong videonya,” tulis Mahfud MD.

• Andi Arief Tanggapi Mahfud MD soal Provinsi Garis Keras, Singgung Wasiat Soekarno hingga Pemilu 2009

Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019).
Kicauan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, Minggu (28/4/2019). (Twitter @mohmahfudmd)

Ia mempertanyakan mengapa dirinya yang justru disebut memprovokasi.

“Lho kok saya dianggap provokasi ?

Prof yg katakan hrs rekonsiliasi, tentunya sekarang dong – apa kaitannya dg dulu. 

Kalau prof kaitkan dg dulu (walau tdk benar) artinya prof anggap daerah2 tsb islam garis keras sjk dulu sampai sekarang dong.

Semoga bisa dipahami,” tulis Said Didu.

Kicauan Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu, Senin (29/4/2019).
Kicauan Mantan Staf Khusus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Said Didu, Senin (29/4/2019). (Twitter @msaid_didu)

Sementara itu diberitakan sebelumnya dari Metro Pagi Primetime, Selasa (23/4/2019), pernyataan Mahfud MD soal provinsi garis keras ini awalnya adalah untuk menyoroti soal sebaran kemenangan.

Saat itu, Mahfud MD menyatakan bahwa sebaran kemenangan pada Pilpres 2019, mengingatkan untuk segera melakukan rekonsiliasi.

“Kalau melihat sebaran kemenangan, mengingatkan kita untuk lebih sadar, segera rekonsiliasi,” ujar Mahfud MD.

“Karena saat ini kemenangan Pak Jokowi ya menang, dan mungkin sulit dibalik kemenangan itu dengan cara apapun.”

“Tetapi kalau lihat sebarannya, di provinsi-provinsi yang agak panas, Pak Jokowi kalah,” sambungnya.

“Dan itu, diidentifikasi tempat-tempat kemenangan Pak Prabowo, itu diidentifikasi dulunya dianggap dulunya sebagai provinsi garis keras.”

“Dalam hal agama, misalnya Jawa Barat, Aceh, Sulawesi Selatan juga,” ungkap Mahfud MD.

Oleh karena itu, menurut Mahfud MD saat ini sangat penting untuk membuat bangsa sadar akan keberagaman.

“Bangsa ini hanya akan maju kalau bersatu, karena buktinya kemajuan dari tahap ke tahap kita raih karena kebersatuan kita,” kata Mahfud MD.

“Soal kemenangan, kekalahan, itu soal waktu saja, dan kita akan segera selesai kalau dalam soal itu,” imbuh Mahfud MD.

Pembawa acara, kemudian menanyakan soal pelanggaran pemilu kepada mantan Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay.

Menurut Hadar, saat ini, adanya kekurangan dalam penyelenggaraan harusnya bisa diterima.

“Yang terpenting dipastikan kalau itu memang pelanggaran atau kekeliruan terjadi, itu harus segera dikoreksi,” ujar Hadar.

“Jadi itu menunjukkan kalau memang lembaga kita ini (KPU), memang lembaga yang kredibel, dan tidak mengambil posisi apapum,” imbuhnya.

Terkait kecurangan-kecurangan yang ada, Mahfud MD juga turut memberikan komentar.

“Masyarakat perlu mengawasi, dan saat ini saya kira sudah mengawasi, sehingga KPU misalnya, menurut saya ya dalam pengamatan saya ini KPU sudah cukup berjalan dalam track yang benar,” ungkap Mahfud MD.

“Misalnya isu-isu bahwa terjadi kecurangan dalam entry data, ke situng, itu kan dengan mudah bisa dikontrol,” sambungnya.

Menurutnya, kesalahan entry data ini masih sedikit, dibanding entry data yang benar.

“Ini sampai dengan semalam [Senin (22/4/2019)], kesalahan entry data ini hanya 87 dari 179 ribu TPS yang sudah di-entry,” kata Mahfud MD.

“Itu kan hanya 1/2.000, tapi kalau dihitung sekarang yang sudah diperbaiki, sekarang misalnya jadi seper empat ribu, artinya dari 4.000 TPS, hanya 1 yang keliru.”

“Tapi ini bukan untuk membenarkan kesalahan ya, oleh karena itu masyarakat jangan percaya pada hoaks,” sambung Mahfud MD.

Simak selengkapnya dalam video di bawah ini:

Tanggapan Mahfud MD

Mahfud MD melalui akun Twitternya menjelaskan garis keras yang ia maksud.

Dirinya memaparkan bahwa garis keras sama artinya dengan fanatik yang memiliki kesetian tinggi.

Mahfud MD mengatakan bahwa itu tidaklah termasuk dalam hal yang dilarang.

Kemudian, ia menyinggung terkait kemenangan antara kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin dengan kubu 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno pada wilayah tertentu.

“Garis keras itu sama dgn fanatik dan sama dgn kesetiaan yg tinggi.

Itu bkn hal yg dilarang, itu term politik.

Sama halnya dgn garis moderat, itu bkn hal yg haram.

Dua2nya boleh dan kita bs memilih yg mana pun.

Sama dgn bilang Jokowi menang di daerah PDIP, Prabowo di daerah hijau,” papar Mahfud MD.

Selain itu Mahfud MD juga menyatakan bahwa dirinya juga berasal dari wilayah garis keras.

Ia menuturkan bahwa istilah garis keras sudah biasa dipakai dalam dunia politik.

“Dlm term itu sy jg berasal dari daerah garis keras yi Madura.

Madura itu sama dgn Aceh dan Bugis, disebut fanatik krn tingginya kesetiaan kpd Islam shg sulit ditaklukkan.

Spt halnya konservatif, progresif, garis moderat, garis keras adl istilah2 yg biasa dipakai dlm ilmu politik,” tutur Mahfud MD, Sabtu (27/4/2019).

Mahfud MD tanggapi kicauan Said Didu, Minggu (28/4/2019).
Mahfud MD tanggapi kicauan Said Didu, Minggu (28/4/2019). (Twitter/@mohmahfudmd)

tribunnews.

Comments

comments

Loading...