Rp15 Miliar Bantuan Insentif Guru Honorer di Medan Terkendala Payung Hukum

492

 MEDAN-Para guru honorer di Kota Medan sepertinya harus bersabar untuk menerima bantuan insentif.

Sebab, dana bantuan sebesar Rp15 miliar yang diusulkan Banggar DPRD Medan belum bisa dicairkan lantaran terkendala payung hukum.

Anggota Banggar DPRD Medan Jumadi menyebutkan, bantuan insentif untuk guru honorer merupakan usulan inisiatif dari pihaknya. Usulan tersebut diajukan karena prihatin dengan gaji mereka yang masih banyak di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK).

“Insentif guru honor merupakan usulan legislatif dan tak memiliki landasan hukum, makanya tak bisa langsung dicairkan. Apalagi, mekanisme dalam pembagiannya kita belum tahu,” sebut Jumadi, Rabu (12/9/2018).

Meski begitu, sambung anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera ini, pihaknya terus mendorong agar insentif tersebut dapat segera dicairkan. Oleh karena itu, nantinya diusulkan pada P-APBD 2018 dan harapannya pada bulan Oktober bisa disalurkan.

“Makanya kita desak Dinas Pendidikan (Disdik) Medan untuk mengusulkan insentif tersebut pada P-APBD 2018 nanti, karena uangnya sudah ada. Selain itu, data terhadap guru honor harus juga rampung berapa jumlah keseluruhannya,” ungkap Jumadi.

Menurut dia, insentif ini sifatnya bukan menjadi kebutuhan tetapi bantuan. Namun, apabila yang mengusulkan dari Pemko Medan dalam hal ini Dinas Pendidikan tentu langsung disetujui DPRD Medan dan anggarannya bisa dicairkan.

“Dengan bantuan itu, harapannya berarti ada kepedulian atau perhatian Pemko Medan terhadap para guru honor,” tuturnya.

Diutarakan Jumadi, mekanisme pembagian insentif ini cukup mudah. Sebagai contoh, total guru honor (SD dan SMP) di Medan mencapai 1.500 orang. Total ini dikalikan setahun atau 12 bulan dan kemudian dibagi Rp15 miliar.

“Apabila insentif yang diberikan kurang layak tentu diusulkan untuk ditambah. Kita ingin bagaimana guru honor di Medan mendapatkan upah sesuai dengan UMK,” katanya.

Jumadi menambahkan, Disdik Medan sendiri telah menerima dan mendukung usulan insentif kepada guru honor.

“Bantuan insentif ini bisa dibilang masih tahap pertama, karena belum terkoreksi masa kerja guru honor yang akan menerima. Sebab, kurang layak juga kalau yang sudah 10 tahun mengabdi menerima insentif sama dengan yang baru 2 tahun menjadi guru honor. Untuk itu, ke depan nantinya dikaji lagi pembagiannya berdasarkan pertimbangan pengabdian atau masa kerja.,” tandasnya. (fir/pojoksumut)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...