Ronnie Higuchi Rusli Bahas Masalah Ekonomi Indonesia, Ferdinand: Jokowi Tidak Akan Mampu Selesaikan

763

Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean tampak menanggapi postingan Dosen Universitas Indonesia (UI) Ronnie Higuchi Rusli.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @LawanPolitikJKW yang diunggah pada Sabtu (11/8/2018).

Awalnya, Ronnie membahas mengenai isu utama yang dihadapi oleh Indonesia tahun 2018-2019, yakni ekonomi dan lapangan pekerjaan.

Ronnie kemudian mengunggah data dari Bank Indonesia yang menunjukkan apabila ekonomi Indonesia mengalami defisit.

“Isu utama Indonesia 2018-2019 adalah masalah “Ekonomi dan Lapangan Pekerjaan” tidak ada yg lain. Liat dibawah ini “Total Negatif” paaraahhh banget.

Ketauan kan bohongnya para menteri ekonomi itu katanya Q-2 ada growth lebih tinggi dari Q-1 apanya???

Yang pasti ada “deficit growth’ di Q-2 ada pertambahan “negative growth” di Q-2 2018,” tulis Ronnie Higuchi.

Menanggapi hal tersebut, Ferdinand kemudian memberikan tanggapan dengan mengatakan apabila Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Pak Jokowi tentu tdk akan mampu selesaikan ini krn masalah ini justru ada krn kepemimpinannya.

Masalah kita jelas ekonomi, ekonomi dan ekonomi, bukan soal Agama yang di nusantarakan.

Krn masalah sesungguhnya adalah UTANG NUSANTARA, EKONOMI NUSANTARA, LAP KERJA NUSANTARA,” balas Ferdinand Hutahaean.

Postingan Ferdinand Hutahaean
Postingan Ferdinand Hutahaean

Dikutip dari Kompas.com, Bank Indonesia (BI) menyatakan defisit transaksi berjalan itu telah mengalami kenaikan pada periode kuartal II 2018.

Pada periode tersebut, tercatat defisit transaksi berjalan tercatat mencapai 3 persen dari total produk domestik bruto (PDB) atau sebesar 8 miliar dollar AS.

“Defisit transaksi pada kuartal sebelumnya sebesar 5,7 miliar dollar AS atau 2,2 persen dari PDB,” kata Yati dalam jumpa pers di Gedung BI, Jakarta, Jumat (10/8/2018).

Namun demikian, Yati menegaskan bahwa defisit transaksi berjalan itu masih dalam batas aman hingga semester I 2018, lantaran berada di bawah tiga persen dari PDB

“Defisit transaksi berjalan masih 2,6 persen terhadap PBD sampai semester I 2018. Masih aman, yang jelas peningkatan defisit ini karena diikuti peningkatan kegiatan ekonomi,” pungkas dia.

Diberitakan Kontan, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar impor barang non strategis dibatasi untuk menanggulangi defisit.

Termasuk impor BBM dan impor kebutuhan pembangunan infrastruktur.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan hal ini sudah dirumuskan oleh pemerintah.

Langkah yang diambil adalah membuat aturan mandatori biodiesel sebanyak 20 persen.

“Mengenai bahan bakar, penggunaan B20 bisa diterapkan segera dan ini akan pengaruhi impor BBM dan mensubstitusi impor. Ini juga bisa meningkatkan ekspor kita dari segi crude palm oil (CPO),” kata Sri Mulyani di Gedung Kemkeu, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

“Untuk infrastruktur yang konten impornya besar kami koordinasi dengan Kemenko Perekonomian untuk portofolio di Kementerian ESDM, PLN, dan Pertamina serta instansi yang memiliki proyek strategis yang punya konten impor yang tinggi.

Dari sisi peraturan (kami ingin) untuk bisa yakinkan proyek tersebut penting dan urgent dilakukan maka dia bisa ditunda ke tahun yang akan datang,” sambungnya.

Sementara itu, Chief Echonomist PT Bank CIMB Niaga, Adrian Pangabean, mengungkapkan apabila melebarnya defisit transaksi proyek infrastruktur bisa menekan rupiah pada sisa tahun 2018.

Menurutnya, defisit transaksi berjalan tahun 2018 di angka 2,4 persen dari PDB.

“Defisit ganda di kedua neraca ini berpotensi menekan kurs rupiah di sisa tahun 2018,” ujar Adrian.(TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

.tribunnews

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here