Refly Harun Ungkap Paradigma MK yang Tentukan Isu Ma’ruf Amin Berlanjut atau Layu sebelum Berkembang

557

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan bahwa paradigma Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yang akan menentukan apakah tudingan terkait jabatan terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma’ruf Amin akan terus diperdebatkan atau tidak.

Diberitakan TribunWow.com, hal tersebut disampaikan Refly Harun saat menjadi narasumber Prime News seperti tampak di Saluran Youtube CNN Indonesia, Kamis (13/6/2019).

Dalam pemaparannya, Refly Harun menyebutkan, putusan MK nantinya akan bergantung dari apakah paradigma MK akan seperti kubu 01 atau kubu 02.

“Kalau saya lihat berdebatan antara 01 dan 02, 01 selalu mengembalikan hal-hal pada teks, baik teks Undang-Undang maupun teks peraturan Mahkamah Konstitusional,” jelas Refly Harun.

“Tapi kalau 02 itu biasanya melihatnya dalam hal yang lain. Termasuk misalnya maksud kehadiran MK sebagai the guardians of constitution misalnya.”

“Makanya saya bilang, dalam beberapa kesempatan itu sangat tergantung pada paradigma mana yang akan dipakai oleh MK,” jelasnya.

Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan bahwa paradigma Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yang akan menentukan apakah tudingan terkait jabatan terhadap Ma'ruf Amin akan terus diperdebatkan atau tidak.
Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun menegaskan bahwa paradigma Mahkamah Konstitusi (MK) adalah yang akan menentukan apakah tudingan terkait jabatan terhadap Ma’ruf Amin akan terus diperdebatkan atau tidak. (Capture YouTube CNN Indonesia)

Dijelaskan Refly Harun, jika nantinya paradigma yang digunakan MK adalah kembali pada teks, maka isu ini akan berakhir.

The game is over untuk kasus ini, isu ini,” katanya.

“Tapi kalau MK kemudian mengambil hal-hal yang justru lebih substantif, kembali pada doktrin bahwa dia tidak hanya sekedar hitung-hitungan, tapi dia adalah penjaga konstitusi, demokrasi, dan lain sebagainya. Maka ini bisa masuk,” sambung Refly.

Refly menjelaskan, paradigma MK nantinya akan sangat terlihat saat pemeriksaan pendahuluan nantinya.

“Karena sebenarnya hakikat dari pemeriksaan pendahuluan itu kan hakim memberikan nasihat atas kejelasan materi permohonan, bukan lagi hal-hal yang sifatnya teknikal,” jelas Refly.

Menurut Refly, dalam konteks sidang lain, biasanya setelah pemeriksaan pendahuluan pihak MK akan memberi waktu untuk memperbaiki permohonan.

“Tetapi dalam sengketa pemilu ini, itu tidak diberikan, tetapi diberikan di depan,” ujar dia.

Refly lantas menyebutkan kemungkinan apa yang akan disampaikan oleh pihak 02.

Refly menilai, saat pemeriksaan pendahuluan itu, 02 pasti akan menyatakan kalau pihaknya sudah menyampaikan perbaikan.

Setelahnya, MK nantinya tentu akan menanyakan basis pengajuan permohonannya.

“Apakah basisnya permohonan awal, atau basisnya permohonan yang perbaikan,” kata Refly.

“Kalau basisnya permohonan awal, maka perbaikan itu harus dimasukkan ke dalam sidang pemeriksaan pendahuluan tersebut.”

Refly mengatakan, perbaikan itu nantinya mungkin akan disampaikan secara lisan.

“Atau yang sering saya lakukan, ada catatan-catatan kecil yang kemudian agar correct diberikan pada hakim dan kemudian dijadikan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari permohonan,” papar dia.

Atas pemaparannya itu, Refly akhirnya kembali menegaskan bahwa paradigma MK yang akan menjadi penentu ‘nasib’ Ma’ruf Amin.

“Paradigma MK yang akan menentukan apakah isu Ma’ruf Amin ini akan terus pada pemeriksaan ataukah akan mati di depan, layu sebelum berkembang,” tandas dia.

Simak videonya mulai menit ke 14.45:

(TribunWow.com/Ananda Putri Octaviani)

.tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...