Pukul 15.00 WIB, Bawaslu Panggil Luhut dan Sri Mulyani

483

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) akan meminta keterangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jumat (2/11/2018).

Agenda tersebut terkait dugaan kampanye terselubung yang dilakukan keduanya lantaran mengacungkan salam satu jari dalam acara pertemuan IMF-World Bank.

“Jam 3, Bu Sri Mulyani juga di jam yang sama,” kata Komisioner Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo saat dihubungi, Jumat (2/11/2018).

Keduanya sebelumnya dilaporkan ke Bawaslu oleh Advokat Nusantara. Tindakan Luhut dan Sri Mulyani mengacungkan salam satu jari dianggap bentuk kampanye terselubung lantaran menunjukkan citra diri Jokowi sebagai calon presiden nomor urut 01.

“Di acara penutupan (IMF-World Bank) ada sedikit kejadian, Direktur IMF menunjuk jari awalnya dua, lalu dikoreksi Luhut dan Sri. Dan dengan tegas Sri menegaskan, two is for Prabowo dan one is for Jokowi,” kata Kuasa Hukum Advokat Nusantara, M. Taufiqurrahman, di kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Kamis (18/10/2018).

© Disediakan oleh PT. Kompas Cyber MediaPresiden Bank Dunia Jim Yong Kim (kiri), Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde (kedua kiri), Ketua Panitia IMF-Bank Dunia 2018 Luhut Binsar Pandjaitan (tengah), Menteri Keuangan Sri Mulyani (kedua kanan), dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo dalam penutupan IMF Nusa Dua Bali, Minggu (14/10/2018).Instagram Christine Lagarde

 

Untuk memastikan adanya tindakan kampanye terselubung, Bawaslu sebagai pengawas pemilu dinilai perlu melakukan penyelidikan terkait hal tersebut.

“Jari ini simbol dalam kampanye, makanya perlu diuji sebagai pelanggaran atau tidak. Patut diduga itu sebagai ajakan atau himbauan,” ujar Taufiq.

Sementara itu, pelapor yang merupakan seorang warga bernama Dahlan Pido mengatakan, tindakan Luhut dan Sri Mulyani itu melanggar Pasal 282 dan 283 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

Dalam aturan tersebut disebutkan, pejabat negara dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

Jika terbukti bersalah, pejabat negara dapat dikenai sanksi yang tertuang dalam Pasal 547 Undang-Undang Pemilu, dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp 36 juta.

Luhut sebelumnya menjelaskan bahwa pose satu jarinya itu ia maksudkan untuk menjelaskan kepada pimpinan IMF bahwa Indonesia itu satu.

Karena sebelumnya, Luhut mengaku telah mengatakan kepada Christine Lagarde mengenai simbol kesatuan Indonesia itu.

“Oo, itu sih, kan saya bilang Indonesia nomor satu. Kan dia yang bilang, jadi saya bilang begini (sambil menunjukkan pose satu jari),” ujar Luhut.

Sedangkan untuk tawa yang terdengar usai pose foto tersebut, Luhut mengatakan, kejadian itu berlangsung karena adanya perbedaan persepsi soal pengertian dua jari dari satu jari.

Usai menjelaskan kepada Christine Lagarde, Luhut dan yang lainnya pun malah tertawa.

“Dia bilang victory. Victory different, hahah makanya kami ketawa lepas,” sambungnya.

Penulis: Fitria Chusna Farisa

Editor: Sandro Gatra

Copyright Kompas.com

 

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...