Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan Jadi Ironi Pembangunan Pemerintahan Jokowi

772
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo

JAKARTA – Untuk sementara waktu, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (high speed railway) dihentikan mulai hari ini, Senin (2/3/2020).

Penghentian tersebut didasarkan atas instruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Komite Keselamatan Konstruksi.

Surat tertanggal 27 Februari 2020 itu ditandatangani Plt Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Danis Sumadilaga.

VIDEO: Ternyata Ada 4 WNI Positif Corona di Kapal Mewah Ini
Disebutkan, bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dihentikan selama dua pekan mendatang per tanggal 2 Maret 2020.

Dijelaskan pula bahwa setidaknya ada enam poin yang menjadi penyebab penghentian proyek dimaksud.

Di antaranya adalah membahayakan keselamatan pengguna jalan dan penyebab banjir di tol.

Selain itu, juga belum memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja, keselamatan lingkungan dan keselamatan publik.

Hal itu menjadi sebuah ironi pembangunan di era pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Demikian disampaikan pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin kepada RMOL, Minggu (1/3/2020).

“Indonesia ini negara yang ironi. Kereta cepat Jakarta-Bandung yang enggak terlalu diperlukan malah dikerjakan,” kritiknya.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Riview ini pun memaparkan sejumlah sebab yang ia duga sebagai causa prima dari pemberhentian proyek kebanggaan Jokowi itu.

Pertama, ia menduga kejadian ini karena kelesuan ekonomi yang terjadi di tingkat global.

Sementara yang kedua karena faktor Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang bermasalah.

“Bisa saja karena fakfor keduanya. Faktor ekonomi China yang melemah dan fakfor Amdal. Namun faktor Amdal sepertinya lebih dominan,” ungkapnya.

“Akhirnya, kejadiannya seperti saat ini, banyak persoalan dan mengakibatkan banjir dan lain-lain,” tandasnya.

Sementara, penghentian proyek kereta cepat itu menjadi bukti bahwa proyek yang dibanggakan Presiden Jokowi tersebut dijalankan secara serampangan.

“Makin terlihat proyek yang tidak jelas visi dan cenderung asal serobot jika ada proyek yang datang,” tutur analis politik Universitas Islam Indonesia (UII), Geradi Yudhistira.

Karena itu, ia pun cukup menyayangkan kondisi tersebut, terlebih malah membahayakan keselamatan.

“Aneh jika kita yang jalankan tiba-tiba tunda sendiri karena alasan-alasan standar keselamatan,” sambungnya.

Ia juga menyebut, tidak menutup kemungkinan bahwa ratusan proyek yang ada di luar Jakarta, juga telah abai terhadap standar lingkungan dan keselamatan.

“Jika di Jakarta ada ini, maka mungkin akan ada ratusan proyek besar di luar Jakarta yang abai dengan standar lingkungan dan keselamatan,” katanya.

“Apalagi ditambah ada beberapa konflik dengan warga sekitar proyek,” tekan Geradi.

Maka, tidak salah jika kemudian publik menilai bahwa proyek itu hanya ingin memperlihatkan seolah-olah angka investasi di Indonesia besar.

“Jadi ini proyek tidak banyak dipikirkan, hanya supaya angka investasi kita seolah-olah besar,” pungkas Geradi.

(rmol/ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...