Polri Dan Badan Intelijen Negara, Bukan Ormas Dan Parpol Pendukung Rezim

960

Oleh: Pradipa Yoedhanegara

Terjawab sudah kini mengenai Statement Konyol Tuan Presiden Jokowi beberapa waktu silam, yang meminta kepada Institusi TNI/POLRI untuk ikut serta mensosialisasikan keberhasilan pemerintah yang sepertinya ingin menarik institusi tersebut ke ranah politik praktis dan mengembalikan peran serta fungsi TNI/POLRI ke era sebelum reformasi.

Ucapan yang mulia tuan presiden petugas partai tersebut tampaknya telah dipahami dan diterjemahkan oleh institusi tersebut, dengan berbagai macam tindakan diluar norma hukum, maupun nalar dan logika orang sehat, yaitu salah satunya dengan adanya pembubaran paksa aksi bertajuk #2019GantiPresiden di riau dan surabaya, serta konser dukungan bagi ahmad dhani beberapa waktu yang lalu, yang secara kasat mata bisa terlihat bahwa aparatur pemerintahan berusaha menghalang-halangi aksi tersebut.

Yang luar biasa ada Sosok “KABINDA RIAU”, terlibat langsung dilapangan memulangkan Neno Warisman dari riau untuk kembali kembali ke Jakarta secara paksa melalui penerbangan akhir, dengan alasan aksi tersebut, “telah memecah belah persatuan bangsa”. Tidak masuk akal statement para pejabat publik, yang menyatakan aksi masyarakat yang ingin mengganti presiden sesuai konstitusi dianggap sebagai ajang memecah belah persatuan bangsa?? Apalagi kegiatan tersebut dilakukan pasca di mulainya kampanye pilpres dan pileg di sejumlah daerah.

TNI sudah sejak awal menyatakan netral, hanya sayang POLRI dan BIN terlihat telah melakukan A Buse Of Power, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan melanggar norma hukum serta etika dan moralitas publik. Kedua institusi tersebut tampaknya ingin mempertahankan rezim “Status Quo” yang anti terhadap demokrasi, dengan cara-cara ilegal dan melanggar konstitusi diera revolusi digital dan majunya iptek seperti saat ini.

Rezim pemerintah Jokowi tampaknya sudah sangat keliru dan salah kaprah dalam memahami konstitusi, karena rezim jokowi berfikir diluar nalar dengan bisa seenaknya saja memimpin negara dan berbicara diruang publik, serta bertingkah dihadapan publik dengan semena-mena mengatasnamakan konstitusi. Yang jadi pertanyaan adalah konstitusi mana yang saat ini dijalankan oleh Tuan Presiden, beserta ketiga institusi tersebut??

Pasal dalam UUD 19945 pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”. Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Sudah jelas pelarangan terhadap deklarasi ataupun kampanye GantiPresiden adalah pelanggaran terhadap konstitusi.

Polri sebagai institusi penjaga moral dan Badan Intelijen Negara harusnya memahami deklaration of human rights secara utuh, bukan malah memilih-milih hukum sesuai kehendak penguasa saat ini. Institusi POLRI dan BIN harusnya memiliki integritas, bukan malah kehilangan integritas sebagai wasit dan hakim garis penegakan hak azasi manusia, karena itu hal yang paling penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena dengan integritas, maka institusi Polri dan BIN akan mewujudkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik dalam kehidupan masyarakat.

Dalam “Pasal 28 UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri”, menyatakan dengan tegas bahwa “Polri bersikap netral”, dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis serta tidak menggunakan hak memilih dan dipilih. Begitu juga dalam “Pasal 39 Ayat 2 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI”, menyebutkan bahwa Prajurit dilarang terlibat dalam kegiatan politik praktis. “Pengertian Netral menurut undang-undang” : “Tidak berpihak, tidak ikut, atau tidak membantu salah satu pihak”.

Maraknya video dan foto yang beredar di sosial media mengenai banyaknya aparat penegak hukum menjadi jurkam capres tertentu, membuat saya secara pribadi mempertanyakan netralitas POLRI dan BIN.
Jelas netralitas itu “sangat diragukan” menjelang pilpres yang akan berlangsung pada 17 April 2019 yang akan datang, karena tampaknya kedua institusi negara tersebut sengaja akan digunakan sebagai alat politik oleh rezim petugas partai dan tangan-tangan jahat kekuasaan, sebagai akibat adanya elit di institusi tersebut yang sangat bersyahwat untuk berada terus dalam pusaran kekuasaan. Dalam keadaan seperti ini seharusnya wakil rakyat di parlemen berani bersuara dan mengultimatum ketidak-netralan institusi-institusi tersebut, bukan malah diam dan menjadi bisu.

Parlemen sepertinya sudah masuk angin, lalu kemana “KOMNAS-HAM, KOMPOLNAS, IPW” dan lembaga lainnya yang sepertinya kehilangan daya kritis atau jangan-jangan mereka semua sudah berada di zona nyaman dalam pusaran kekuasaan rezim petugas partai??
Suara lantang dan berani kalian hilang bak ditelan bumi, atau mungkin karena nyali kalian juga ikut hilang karena ditelan gemerlap kekuasaan yang ikut kalian nikmati saat ini??

Wahai para aktivis, lihatlah perjuangan ahmad dhani yang begitu berani turun ke jalan dengan meninggalkan kemewahan dunia. Dhani rela berpanas-panas dan kehujanan demi membela demokrasi, serta dipenjara karena suara lantangnya membela kebenaran. Mari kita turun ke gelanggang dor to door mengetuk pintu rakyat, memberitahu kepada rakyat kalau bulan depan kita wajib memilih mengganti rezim yang tidak merealisasikan janji-janjinya.

Sebagai pesan penutup, ketidaktertiban hukum dan politik yang terjadi hari ini, harus kita rubah dengan cara konstitusional yakni dengan datang ke bilik TPS pada tanggal 17 April 2019 dengan memilih Presiden Republik Indonesia bukan lagi memilih petugas partai. Karena rakyat butuh pemimpin yang menyatukan bukan petugas partai yang mengkotak-kotakan rakyat selama memimpin negeri ini.

Waallahul Muafiq illa Aqwa Mithoriq,
Wassalamuallaikum Wr, Wb.
21 Maret 2019 Perjalanan dari jalan merdeka selatan menuju Hotel Grand Melia Lantai 14.
🙏PYN🙏

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...