Politisi PSI Imbau Anies Baswedan hingga Singgung soal Kegaduhan: Kalau Tak Mau, Pindah Korea Utara

533

Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya mengimbau Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk kebal terhadap kegaduhan dan perdebatan publik.

Diketahui, beberapa waktu terakhir anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) DKI Jakarta menjadi perbincangan publik setelah munculnya bukti anggaran Lem Aibon yang berjumlah Rp 82,8 miliar.

William menyebut Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta seharusnya memahami konsep hidup demokrasi.

Hal itu disampaikannya melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

Mulanya, Mantan Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI JakartaTaufiqurrahman mempertanyakan kevalidan data tentang APBD DKI yang disebar oleh politisi PSI itu.

“Kembali ke yang tadi di-upload ya, mungkin bisa dicek apakah itu dia dapat datanya memang benar dari yang di-upload kepala bapedda atau enggak karena kepala bapedda bilangnya enggak pernah meng-upload, itu masih butuh pembuktian lebih lanjut,” ucap Taufiqurrahman.

Menanggapi pernyataan Taufiqurrahman itu, presenter Najwa Shihab lantas mengajukan pertanyaan.

“Dan kalau bukan kepala bapedda bisa muncul ke sana itu bagaimana menjelaskan?,” tanya Najwa Shihab.

“Nah kita enggak tahu bagaimana Bung William bisa dapat,” jawab Taufiqurrahman.

Lantas, Najwa menanyakan kecurigaan Taufiqurrahman tentang asal dari data tersebut.

“Dan Anda curiga itu didapat dengan cara yang tidak sah?,” tanya Najwa Shihab.

Taufiqurrahman mengimbau William untuk memberikan informasi secara utuh.

Informasi yang tak utuh itu disebut Taufiqurrahman berpotensi memunculkan prasangka masyarakat terhadap Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Saya mau mengulangi sedikit saja bahwa Bung William harusnya menjelaskan secara utuh, sehingga tidak terjadi yang namanya miss leading apalagi kalau sampai tuduhan korupsi, jangan begitu,” ucap Taufiqurrahman.

Lantas, giliran William yang mengutarakan pendapatnya.

William mengimbau Anies Baswedan untuk kebal terhadap kegaduhan yang terjadi, terutama jika berhubungan dengan anggaran.

“Saya ingin menjelaskan juga, jadi Pak Gubernur Anies Baswedan ini jangan takut atas kegaduhan, jangan takut atas perdebatan di publik, apalagi ini soal anggaran gitu loh,” kata William.

“Kita hidup dalam demokrasi, kalau tidak mau ada perdebatan, pergi ke Korea Utara gitu loh, itu totaliter, tidak ada perdebatan.”

Najwa Shihab lantas menyinggung soal isu yang menyebut Politisi PSI sedang ‘mencari panggung’ atas kasus ini.

“Oke, yang jelas sempat ada tudingan bahwa cari panggung?,” tanya Najwa Shihab.

Menurut William, pihaknya sama sekali tak bermaksud ‘cari panggung’ dalam kasus ini.

Ia mengklaim bahwa PSI telah mempertanyakan soal anggaran DKI Jakarta itu sejak Agustus lalu, namun tak ada jawaban.

“Kami tidak mencari panggung karena kami sudah bersurat secara resmi pada awal bulan Agustus, dan tidak ditanggapi sampai sekarang,” terang William.

“Tiba-tiba pada tanggal 11 Oktober itu di-upload, dan sorenya langsung di-take down, enggak tahunya link dan datanya itu masih ketinggalan di website, jadi kami bisa mengakses dari history browser kami.”

Simak video berikut ini menit 1.14:

 

Anies Baswedan Tanggapi Kasus Anggaran Tak Wajar DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube realita Tv, Minggu (3/11/2019), presenter Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

“Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah,” jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

“Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat,” kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

“Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR,” katanya.

tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...