Politisi PSI Diskakmat Najwa Shihab saat Kritik TGUPP di Era Anies Baswedan, Penonton Bersorak

1698

Presentar Najwa Shihab menanggapi Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya yang menilai Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak menunjukkan kinerja  yang baik di masa Gubernur DKI Anies Baswedan.

Menurut William, kinerja TGUPP yang tak meningkat itu lantas semakin menjadi sorotan seusai anggaran APBD DKI Jakarta bocor.

William menganggap tak etis jika TGUPP mengajukan peningkatan anggaran, sedangkan tak diimbangi dengan peningkatan kinerja.

Dilansir TribunWow.com, hal itu disampaikan William melalui acara Mata Najwa, Rabu (6/11/2019).

“Setiap tahun ada peningkatan anggaran dan peningkatan jumlah personil di TGUPP, tapi saya tidak melihat peningkatan kinerjanya,” jelas William.

“Jadi anggarannya naik, tapi kinerjanya enggak naik,” sambungnya.

Lantas, William menyinggung tentang anggaran DKI Jakarta yang lolos dari pengawasan.

“Kenapa soal nyisir anggaran aja ada yang lolos seperti ini, apalagi nyisir anggarannya bulan Oktober,” ujar William.

Presenter Najwa Shihab lantas mempertanyakan tentang dasar ucapan William yang menilai TGUPP tak bekerja secara maksimal.

“Jadi Anda menilai kinerjanya dari mana nih? Hanya satu aspek itu saja menyisir anggaran?,” tanya Najwa Shihab.

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya menganggap Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak menunjukkan performa yang baik.
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya menganggap Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) tak menunjukkan performa yang baik. (Tangkapan Layar YouTube Najwa Shihab)

Ia melanjutkan pertanyaannya dengan menyinggung nama Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Bukannya zaman Ahok kan juga ada yang lolos penyisiran anggarannya?,” jelas Najwa Shihab.

Sontak, penonton pun bersorak dan bertepuk tangan mendengar ucapan Najwa Shihab itu.

Menurut William, transparansi TGUPP dapat mengurangi adanya anggaran tak wajar seperti yang belum lama ini terbongkar.

“Jadi gini, transparansi itu TGUPP ini tidak meningkatkan temuan, pasti ada temuan, tapi transparansi itu meminimalisir temuan-temuan tersebut,” ujar William.

“Jadi gini, udah transparan aja masih ada temuan, apalagi di ruang gelap? Publik makin marah,” sambungnya.

Najwa Shihab lantas kembali mengajukan pertanyaan pada William.

“Dan kinerja TGUPP yang Anda kritisi?,” tanya Najwa Shihab.

Terkait hal itu, William mengaku pihaknya juga cukup kebingungan untuk menilai kinerja TGUPP.

“Kinerja TGUPP ini bahkan tidak bisa diukur menurut saya, kami Komisi A ini tidak bisa memanggil TGUPP, jadi kami benar-benar kebingungan ini bagaimana kami mengevaluasi kerja TGUPP,” jelas William.

“Dan menurutnya gajinya terlalu besar gitu?,” tanya Najwa Shihab.

William menambahkan, kenaikan gaji TGUPP selayaknya diimbangi dengan peningkatan kinerja lembaga tersebut.

“Gini loh, kalau meningkatkan anggaran tingkatkan juga dong kinerjanya, jadi kalau mau ningkatin anggaran kinerja juga dinaikin, jadi kamu benar-benar fair (adil -red) aja,” kata William.

Simak video berikut ini menit 3.46:

 

Anies Baswedan Tanggapi Kasus Anggaran Tak Wajar DKI Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mempersilakan pemerintah pusat untuk melakukan penyisiran anggaran janggal DKI Jakarta yang sedang ramai dibicarakan.

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan YouTube realita Tv, Minggu (3/11/2019), presenter Rahma Sarita menanyakan tanggapan Anies terhadap pemerintah pusat yang berencana menyisir anggaran DKI Jakarta.

Sarita bertanya kepada Anies soal Menteri Keuangan (Menkeu) Sri mulyani yang berkomentar akan bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian untuk menyisir APBD DKI.

Anies menjawab, Mendagri sudah mengatakan bahwa urusan penganggaran berada dalam kewenangan daerah.

“Pak Mendagri mengatakan semua urusan penganggaran adalah urusan daerah,” jelas Anies.

Ia lanjut menjawab, anggaran akan dicek oleh pemerintah pusat ketika sudah resmi diketok dan dipastikan menjadi anggaran yang nantinya digunakan.

“Ketika sudah diketok jadi anggaran, baru nanti di-review oleh pemerintah pusat,” kata dia.

Anies mengatakan ketika masih dalam proses perancangan, hal tersebut merupakan ranah pemerintah daerah dan DPR.

“Ketika masih dalam proses, dapurnya (ranahnya) Pemda dengan DPR,” katanya.

tribunnews

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here