” PLTA Seko 480 MW Mengapa Terancam ?

596
Repelita

Program Indonesia Terang (PIT) adalah salah satu kebijakan Presiden Jokowi agar seluruh wilayah Indonesia terutama pedesaan dan perbatasan segera menikmati aliran listrik. Tersedianya listrik juga akan mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Demikian diungkapkan Ketua Komisi VII DPR, Gus Irawan Pasaribu, menanggapi adanya penolakan segelintir warga yang menolak pembangunan PLTA Seko yang berlokasi di Seko Tengah, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu.

“Bila telah lolos AMDAL, tentu kita harus percaya proyek tersebut layak lingkungan. Pemerintah daerah hendaknya turut meyakinkan masyarakat atas hal ini,” uja Gus Irawan kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/1).

Gus Irawan mengingatkan, setiap investasi akan selalu membuka lapangan kerja baru sekaligus mendorong bergeraknya roda perekonomian. Diketahui, PLTA Seko sejatinya akan membawa keuntungan ekonomi bagi masyarakat lokal. Alasannya, sebanyak 75 persen dari rencana investasi merupakan pekerjaan sipil dengan menggunakan material dan tenaga kerja setempat. Proyek tersebut akan menyerap dua ribu tenaga kerja pada masa konstruksi selama enam tahun, serta sebanyak 600 orang setelah beroperasi. “Hal ini yang harus disosialisasikan ke masyarakat. Sekali lagi, peran pemerintah sangat diperlukan agar masyarakat tidak keliru menerjemahkan investasi,” ujar politisi Gerindra ini.

Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) juga menegaskan pentingnya peran kepala daerah dan masyarakat lokal untuk mengawal agar proyek listrik dapat berjalan dengan baik. “Pro dan kontra itu wajar tetapi jangan sampai disusupi provokasi negatif yang akhinya malah merugikan masyarakat itu sendiri,” ujar Yusri saat dimintai pendapat, Rabu (11/1). Dia pun berharap agar pemerintah setempat maupun pemerintah pusat ikut mendukung proyek yang dipastikan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal tersebut. “Sebab dengan adanya pembangkit listrik, maka ada pusat pertumbuhan ekonomi baru, multiplier effect pasti tercipta di sana,” katanya.

Apalagi, lanjut Yusri, PLTA Seko yang berkapasitas 480 MW itu dipastikan aman dari aspek lingkungan yang dibuktikan dengan izin AMDAL. Terlebih lagi, semua persyaratan proyek yang dikerjakan PT Seko Power Prima tersebut telah diverifikasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya, Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani menegaskan bahwa 85 persen warga Seko telah menerima keberadaan PLTA Seko. Indah bisa memahami adanya penolakan segelintir warga lantaran selama ini beredar informasi keliru. “Seperti lahan mereka akan diambil, digenangi dan akan dibangun bendungan di atas ketinggian 100 atau 500 meter. Ini kan informasi yang tidak benar,” tegas Indah.

Bupati Indah juga membantah wilayah PLTA Seko akan dimasuki investasi pertambangan. Ia menegaskan bahwa Seko sama sekali tidak memiliki potensi tambang sehingga izin tambang belum pernah diterbitkan pemerintah setempat. “PLTA Seko ini murni demi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sebagai bagian dari program nasional proyek 35 ribu MW,” katanya.

Ia menambahkan, selain akan dinikmati masyarakat setempat, PLTA Seko juga dipastikan dialirkan ke wilayah sekitar yang pada akhirnya akan merangsang pertumbuhan ekonomi di Luwu Utara secara keseluruhan. “Di Luwu Utara ini ada potensi hingga 1.000 MW dari izin yang sudah kita keluarkan, yang tidak akan habis kalau untuk Luwu Utara saja, tetapi akan kita harapkan bisa menjadi terang Indonesia,” pungkasnya.


*Repelita Online merupakan wadah untuk menyalurkan ide/gagasan/opini/aspirasi warga. Setiap opini/berita yang terbit di Repelita Online yang merupakan kiriman dari penulis merupakan tanggung jawab dari Penulis.
Join @Repelita Channel on Telegram

comments

Loading...