Pesan Tegas KPU RI untuk Ijtima Ulama III: Jangan Menekan-menekan KPU

187

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dengan tegas menyatakan tidak akan tunduk kepada siapapun, kecuali peraturan hukum dan perundangan yang berlaku.

Demikian disampaikan komisioner KPU RI Wahyu Setiawan ditemui di kantornya, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/5/2019).

Hal itu disampaikan Wahyu menanggapi hasil rekomendasi Ijtima Ulama III. Dalam salah satu dari lima poin rekomendasinya, mereka meminta KPU mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf dari Pilpres 2019.

“Jangan menekan-menekan KPU, karena KPU tidak bisa ditekan oleh siapapun,” tegasnya.

Wahyu juga menekankan bahwa KPU bersikap netral dan tidak memihak kepada siapapun.

“Berulang-ulang kami sampaikan bahwa KPU tidak tunduk pada 01, tidak tunduk pada 02. Kami tunduk pada undang-undang,” tegasnya lagi.

Karena itu, ia meminta semua pihak untuk menghormati dan memberikan kesempatan kepada KPU bekerja sebaik-baiknya.

Lanjut Wahyu, pihaknya menghormati keinginan Ijtima Ulama III yang menginginkan Pemilu 2019 berjalan jujur dan adil.

Akan tetapi, pihaknya juga menekankan bahwa semua pihak tetap harus bisa menghormati proses hukum yang berlaku.

“Kita tentu menghormati, tetapi tentu kita juga harus menghormati hukum yang berlaku,” tekan Wahyu.

Untuk urusan dugaan pelanggaran, sambung dia, ada Bawaslu yang memang diberikan mandat oleh hukum untuk menanganinya.

“Ada penyelenggara pemilu yaitu Bawaslu yang memang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk memproses dugaan pelanggaran,” ujarnya.

Karena itu, jika memang ada pihak-pihak yang menemukan dugaan pelanggaran Pemilu 2019, ia persilahkan untuk membuat laporan ke Bawaslu.

“Insya Allah Bawaslu akan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ucapnya.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, Ijtima Ulama III yang helat di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5/2019) kemarin menelurkan lima poin rekomendasi.

Salah satunya, adalah medesak kepada penyelenggara pemilu agar pasangan capres-cawapres nomor urut 01 Jokowi-Ma’ruf didiskualifikasi.

“Mendesak Bawaslu dan KPU untuk memutuskan membatalkan atau men diskualifikasi paslon capres cawapres 01,” kata Ketua GNPF Ulama Yusuf Martak.

Berikut lima poin rekomendasi Ijtima Ulama III di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019):

1. Menyimpulkan bahwa telah terjadi berbagai kecurangan dan kejahatan bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019.

2. Mendorong dan meminta BPN Prabowo-Sandi untuk mengajukan keberatan melalui mekanisme legal, prosedural, tentang terjadinya kejadian berbagai kecurangan, kejahatan yang terstruktur, sistematis, masif dalam proses Pilpres 2019.

3. Mendesak KPU dan Bawaslu untuk memutuskan membatalkan, atau mendiskualifikasi pasangan capres-cawapres 01.

4. Mengajak umat dan seluruh anak bangsa untuk mengawal, dan mendampingi perjuangan oenegakan hukum demgan cara syar’i dan legal dan kosntitusional. Dengan cara kecurangan, kejahatan, termasuk pembatalan/diskualifikasi paslon capres-cawapres 01 yang ikut menjalankan kecurangan pilpres 2019.

5. Memutuskan bahwa melawan kecurangan dan kejahatan serta ketidakadilan kecurangan merupakan amar ma’ruf nahi mungkar serta konstitusional dan sah secara hukum dengan menjaga keutuhan NKRI dan kedaulatan rakyat.‎

(ruh/pojoksatu)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here