Perpres Ekstremisme, jalan penghancuran total FPI dan Fadli Zon cs tak berkutik

204
Fadli Zon

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024 sedang menjadi perhatian. Perpres Ekstremisme yang diteken Presiden Jokowi pada 6 Januari 2021 ini dinilai sebagai langkah memuluskan penindakan aksi terorisme di tanah air sejak dini. Malahan ada yang menilai Perpres Ekstremisme ini jalan penghancuran total FPI.

Menariknya keluarnya Perpres Ekstremisme ini beriringan dengan penunjukan Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon Kapolri dan bakal dilantik Jumat 22 Januari 2021.

Ternyata ada analisis, keluarnya Perpres Ekstremisme dan Kapolri Jenderal Sigit, nanti setelah dilantik ini ada kaitannya lho sobat Hopers.

Perpres Ekstremisme bungkam Fadli Zon cs

Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon
Politikus Partai Gerindra, Fadli Zon. Foto Instagram @fadlizon

Kolumnis dan penulis Ninoy Karundeng mengulas, Presiden Jokowi meyakini Kapolri Sigit bakal tegas dalam penegakan hukum terorisme, radikalisme dan intoleransi. Ninoy mengatakan Jokowi yakin Kapolri Sigit bakal profesional dan tak akan termakan bujuk rayu manis kalangan HTI, FPI, pendukung khilafah.

Tak heran pula, Ninoy menuliskan, keluarnya Perpres Ekstremisme ini bisa mengunci pemojokan berbagai tokoh kepada aparat penegak hukum dalam penindakan aksi terorisme.

Dia meyakini muatan dari Perpres Ekstremisme ini bisa membuat ciut nyali dari para tokoh yang sering memojokkan polisi dan intelijen.

“Sejak keluar nama Listyo Sigit tidak ada yang berani berkomentar miring soal agama Katolik. Manusia nyinyir seperti Fadli Zon, Hidayat Nur Wahid, Din Syamsuddin, yang suka memojokkan BIN, Polisi, Intelijen, Bais, ketika ada serangan teroris, tidak berani berbicara keras. Padahal sudah ditunggu untuk secara langsung dihajar Perpres 7/21. Mereka diam,” katanya.

Penghancuran total FPI

Masa pendukung FPI
Masa pendukung FPI rayakan milad Foto: Antara

Nah berkaitan dengan supaya penindakan aksi terorisme mulus tanpa diganggu oleh tokoh tertentu, Ninoy melihat Jokowi pas menunjuk Kapolri Sigit.

Menurutnya pengangkatan Sigit sebagai Kapolri bagai pisau bermata dua, namun mulus untuk memberantas aksi terorisme.

Mata pisau pertama, kalangan simpatisan teroris, kaum radikalis akan takut berkomentar terhadap tindakan tegas penegakan hukum terhadap teroris.

“Serba salah. Mengomentari negatif akan menjadi bumerang. Komentar positif akan dihajar kelompok simpatisan teroris, kaum radikal, intoleran sendiri. Jadi, bungkamlah mereka,” tulisnya.

Sedangkan mata pisau kedua, Kapolri Sigit akan mulus profesional melaksakan tugas Presisi, prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan.

“Ini sudah dibuktikan ketika dia ada di Banten dan ditolak MUI Banten, dan penegakan hukum tegas terhadap FPI dan MRS,” tulisnya.

Ninoy juga melihat UU Anti Terorisme terbaru dengan Perpres Ekstremisme ini bisa menjadi jalan untuk penghancuran total FPI dan pengikut Ikhwanul Muslimin.

“Maka, pilihan Presien Jokowi mengangkat Listyo Sigit Prabowo memberikan banyak perubahan positif. Utamanya dalam penegakan hukum, stabilitas politik,” tulis Ninoy.

Perpres Ekstremisme

Diketahui, Presiden Jokowi belum lama ini menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) No.7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020-2024.

Melansir laman Hukum Online, beleid itu ditandatangani pada 6 Januari 2021 lalu dan diundangkan sehari kemudian oleh Menkumham Yasonna Laoly.

Perpres Ekstremisme hingga kini masih menuai pro-kontra. Ada yang menyebut, Perpres ini bisa menimbulkan konflik antar-masyarakat, hingga membuat masyarakat jadi tukang lapor.

Namun ada juga yang menyambut baik Perpres ini. Pemerintah mengatakan bahwa Perpres Ekstremisme ini ditujukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman ekstremisme yang mengarah pada aksi terorisme.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko mengatakan salah satu alasan diterbitkannya Perpres ini adalah karena rasio polisi dan jumlah penduduk tidak ideal. Jumlah polisi sekitar 470.000 orang, sedang penduduk 270 juta jiwa.

“Jadi kalau dihitung, satu polisi itu harus mengelola 500 masyarakat,” ujar Moeldoko disitat Antara.

Alasan lain adalah kewaspadaan dan keamanan. Ia menyebut, soal keamanan, tidak hanya negara saja yang punya peran, tapi juga masyarakat perlu dilibatkan.

Selain itu, Moeldoko menyebut, Perpres Ekstremisme mengatur pelatihan kepada masyarakat tentang aksi pencegahan dan penanggulangan ekstremisme.

Sumber Berita / Artikel Asli : Hops

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...