Pernyataan Sikap DPP PPMI : Tolak Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan

1186

Rencana Pemerintah Jokowi – Ma’ruf untuk membuat Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan dan segera ditindaklanjuti oleh Menkumham Yasonna Laoli  dengan menyerahkan draftnya ke DPR RI untuk segera diundangkan, yang didalamnya secara tidak langsung telah melakukan revisi terhadap UU No 13/2003 tentang Ketenagakerjaan sehingga Pekerja dan pengusaha akan mengalami permasalahan tumpang tindih perundang-undangan dalam ketenagakerjaan yang sangat berpotensi mengacaukan hubungan industrial dalam sistem ketenagakerjaan kita untuk itu DPP PPMI menegaskan sikapnya untuk menolak omnibus law cluster ketenagakerjaan.

DPP PPMI menduga bahwa ini salah satu strategi lain pengusaha dan pemerintah untuk melakukan pelemahan terhadap UU 21 Tahun 2000 tentang serikat Pekerja/Serikat Buruh dan UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 terkait pasal tentang kebebasan berserikat, upah minimum, upah sektoral, pesangon, tenaga kerja asing (TKA), jam kerja, status hubungan kerja (Sistem kerja kontrak dan Outscorsing), jaminan sosial dan lain sebagainya.

Prinsip upah minimum/Upah Sektor adalah Jaring Pengaman agar buruh mendapatkan kepastian Upah layak sesuai dengan amanat UUK 13/2003 dan UUD 1945 Pasal 27. Jadi kalau sistem upah per jam diberlakukan maka boleh jadi buruh menerima upah dalam sebulan di bawah nilai UMP/UMK/UMSK..?? dimana letak perlindungan pemerintah kepada Rakyatnya sesuai dengan amanah UU.

Jumlah angka pengangguran di Indonesia masih tinggi, yang seharusnya pemerintah menciptakan lapangan kerja melalui dengan membangun BUMN-BUMN baru yang produktif untuk dapat menyediakan/penyerapan lapangan kerja, bukan malah membuat kegaduhan baru dengan memaksakan terbitnya Omnibus Law Ketenagakerjaan yang makin memiskinkan pekerja/buruh, Pemerintah tidak perlu latah mengikuti Negara-negara maju menerapkan upah per jam karena sistem bernegara mereka sudah lebih maju dari Indonesia selain itu di Negara – Negara yang sudah maju UU Ketenagakerjaan mereka lebih jelas tidak tumpang tindih seperti di Indonesia.

Jika pemerintah jokowi – ma’ruf tetap memaksakan disahkannya Omnibus Law Cluster Ketenagakerjaan maka DIPASTIKAN AKAN MENDAPATKAN PERLAWANAN PENOLAKAN DARI SELURUH SERIKAT PEKERJA / SERIKAT BURUH SE INDONESIA serta akan terjadi penurunan daya beli masyarakat dan semakin meningkatkan jumlah pengangguran yang akan berdampak sistemik dengan meluasnya krisis ekonomi, politik dan sosial dalam tatanan masyarakat kita serta semakin melemahkan pertumbuhan ekonomi Indonesia sendiri yang pada akhirnya akan menciptakan situasi yang tidak harmonis dalam hubungan industrial, berbangsa dan bernegara di Indonesia.

Untuk itu kami DPP PPMI sekali lagi menegaskan MENOLAK OMNIBUS LAW CLUSTER KETENAGAKERJAAN dan meminta kepada Pemerintah Jokowi – Ma’ruf untuk dapat menjalankan Amanah Konstitusi NKRI sesuai dengan sumpah jabatannya saat dilantik dalam sidang paripurna MPR RI menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI pada tanggal 20 Oktober 2019 dengan mewujudkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

 

Jakarta, 30 Desember 2019

Hormat kami

TTD

DEWAN PENGURUS PUSAT

PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA

PERIODE 2017 – 2022 M

 

WAHIDIN

PRESIDEN PPMI

Drs. ZULKHAIR, MM

SEKRETARIS JENDERAL

 

Mengetahui ;

 

DR. H. EGGI SUDJANA, SH.MSi

KETUA DEWAN PENDIRI PPMI

Drs. JAYA SAMANTHA

KETUA DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL

DR.KH. BUKHORI ABDUL SHOMAD, MA

KETUA DEWAN PENASEHAT

H. SYAFRUDDIN LUBIS, SH. MH

KETUA MAHKAMAH ORGANISASI

 

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...