Penyidik Tanya Anies: Saat Acara Habib Rizieq, Jakarta PSBB kah? PSBB Transisi kah? Apa Tidak Ada PSBB?

224
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya, Rabu (18/11/2020). Foto Rakyat Merdeka

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya terkait kerumunan di acara Habib Rizieq Shihab, Sabtu (14/11) lalu.

Selama lebih kurang sembilan jam lamanya, Anies dicecar total 33 pertanyaan oleh penyidik.

Salah satunya yang ditanyakan adalah berkenaan dengan status DKI Jakarta saat pesta pernikahan putri HRS itu diselenggarakan.

Demikian disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Tubagus Ade Hidayat dikutip PojokSatu.id dari Antara.

“Status DKI saat kegiatan dilaksanakan itu seperti apa? Apa PSBB kah? PSBB transisikah? Apa tidak ada PSBB kah?” ungkapnya.

Hal itu ditanyakan lantaran terkait dengan Passal 93 UU Kekarantinaan.

Salah satu pihak yang mempunyai kompetensi terkait materi tersebut adalah gubernur.

“Siapa yang bisa jawab ini? Salah satunya adalah gubernur, di samping pertanyaan lain seperti upaya dan lainnya,” bebernya.

Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Anies Baswedan ini dianggap banyak pihak terlalu berlebihan.

Bahkan ada kesan bahwa pemanggilan itu bersifat politis.

Ada yang mengaitkannya dengan Pilkada DKI 2022. Ada juga yang mengaitkannya dengan Pilpres 2024.

Namun semua itu dibantah Tubagus.

Pemanggilan terhadap Anies Baswedan untuk dimintai klarifikasi memang diperlukan penyidik.

“Penyidik menganggap keterangan gubernur dibutuhkan,” tandasnya.

Di sisi lain, ada juga pihak yang membandingkan kerumunan Habib Rizieq dengan kampanye Gibran Rakabuming Raka di Solo.

Karo Penmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Awi Setiyono menegaskan bahwa dua peristiwa itu berbeda.

Ia menegaskan, kerumunan selama tahapan Pilkada 2020 menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Jangan samakan kasusnya (kerumunan di acara Habib Rizieq) itu, ini kan ceritanya sekarang masalah apa, tahapan pendaftaran pilkada, itu kan urusannya ada pilkada,” jelasnya, Rabu (18/11).

“Itu pilkada ada siapa pengawasnya? (Bawaslu) Iya jadi prosesnya kan ada, undang-undangnya kan ada, peraturan kan ada,” kata Awi.

Awi menegaskan, pilkada secara konstitusional sudah diatur dalam perundangan-undangan.

Termasuk turunan-turunannya sampai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) telah disusun sedemikian rupa.

Bahkan, maklumat terakhir Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis pun dikeluarkan terkait dengan pilkada.

Sumber Berita / Artikel Asli : pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...