Penjelasan Komarudin soal Tandatangan Megawati dan Hasto Dalam 3 Surat Kepada KPU

340
Megawati Soekarno Putri

JAKARTA – Ketua Bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan Komarudin Watubun angkat bicara soal surat dari PDIP yang ditandatangani oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto kepada KPU.

Komarudin mengatakan, ketiga surat tersebut merupakan permohonan PDIP kepada KPU terkait gugatan uji materil PKPU No 3/2019 ke Mahkamah Agung (MA).

Gugatan itu diajukan Mega dan Hasto dengan memberikan kuasa kepada pengacara Donny Tri Istiqomah.

Lewat gugatan uji materil itu, PDIP meminta agar suara calon legislatif yang telah meninggal dunia dialihkan dan diperhitungkan menjadi suara partai.

Selanjutnya, berdasarkan putusan No 57.P/HUM/2019, MA mengeluarkan fatwa yang menyatakan perolehan suara terbanyak caleg menjadi diskresi parpol untuk menentukan kader terbaik sebagai pengganti caleg terpilih yang meninggal dunia.

“Surat itu keluar atas keputusan MA. Bahwa ada ruang di sana untuk lakukan pergantian, makanya Ibu (Megawati) tanda tangan di situ. Itu normatif saja sebagai ketua umum dan sekjen,” kata Komarudin di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Namun, menurut Komarudin KPU tak melaksanakan fatwa MA itu.

KPU menetapkan Riezky Aprilia menjadi mengganti Nazarudin Kiemas sebagai anggota DPR RI yang meninggal pada Maret 2019 sebelum gelaran Pileg.

“Tapi kemudian oleh KPU tidak terima surat itu, makanya dilaksanakan sekarang Aprilia itu sudah dilantik jadi anggota DPR,” terangnya.

Menurut KPU Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman mengungkap ada tiga surat dari PDIP untuk KPK yang dibubuhi tanda tangan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Menurut Arief, surat itu terkait permohonan agar caleg PDIP Harun Masiku ditetapkan sebagai pengganti antar waktu (PAW) untuk Nazarudin Kiemas.

“Jadi KPU menerima surat dari DPP PDI Perjuangan sebanyak tiga kali. Surat pertama, terkait putusan atau permohonan pelaksanaan putusan Mahkamah Agung , (surat ini) tertanggal 26 Agustus 2019,” ujar Arief saat jumpa pers di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Arief menjelaskan, surat pertama merupakan permohonan pelaksanaan putusan MA yang ditandatangani Ketua Bapilu Bambang Wuryanto dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Selanjutnya, surat kedua merupakan tembusan perihal permohonan fatwa terhadap putusan MA Nomor 57.P/HUM/2019 tertanggal 19 Juli 2019 ditandatangani Ketua DPP Yasonna Hamonangan Laoly dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Surat ketiga, tertanggal 6 Desember 2019 ditandatangani Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Sekjen Hasto Kristiyanto.

Karena surat ketiga ditujukan ke KPU, maka KPU menjawab pada 7 Januari 2020.

Arief mengatakan KPU tak dapat melaksanakan putusan MA.

“Yang isinya (surat balasan) kurang lebih sama dengan balasan untuk surat pertama (tidak bisa menjalankan),” ujar dia.

Harun Masiku diminta segera serahkan diri

Komarudin Watubun meminta kader partainya, Harun Masiku segera menyerahkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas kasus suap komisioner KPU.

Ia mengatakan PDIP bersama KPK akan mencari tahu keberadaan Harun Masiku.

“Harus dicari, dicari sama-sama. Dan kami minta Pak Harun untuk menyerahkan diri,” ucap Komarudin di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (11/1/2020).

Menurutnya, yang paling bertanggung jawab mencari Harun Masiku adalah KPK karena sudah masuk ranah hukum.

“Yang paling bertanggung jawab mencari KPK lah,” ujar Komarudin.

Lebih lanjut Komarudin mengakui tidak terlalu mengenal sosok Harun.

Ia baru mengetahui nama Harun ketika maju sebagai calon legislatif PDIP pada Pileg 2019 lalu.

“Saya sendiri baru dengar itu, kemarin katanya baru masuk juga di calon partai,” katanya.

Anggota Komisi II DPR ini mengingatkan siapapun kader PDIP yang memang tertangkap tangan KPK, maka keanggotaannya di dalam partai dicabut dan langsung dipecat.

“Kita dari dulu yang namanya sudah protap PDIP, kalau yang tertangkap OTT, kan berapa yang pernah terjadi beberapa waktu lalu. OTT itu kan langsung keanggotaannya dicabut, otomatis keanggotaannya kita pecat,” ujarnya.

Harun Masiku belum dicegah KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri
Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri (Tribunnews.com/ Ilham Rian Pratama)

Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan belum mencegah caleg PDIP Harun Masiku ke luar negeri hingga saat ini.

Harun adalah tersangka penyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan yang masih buron.

“Sejauh ini belum [upaya pencegahan],” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2020).

Akan tetapi, kata Ali, KPK segera mengirimkan surat permohonan ke Direktorat Jenderal Imigrasi untuk mencegah Harun.

“Namun sesuai kewenangan KPK di undang-undang, akan segera dilakukan [pencegahan],” katanya.

Lanjut Ali, sampai hari ini KPK masih terus mencari keberadaan Harun. KPK meminta Harun segera menyerahkan diri dan mengimbau kepada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap kooperatif.

“Bersikap kooperatif kepada KPK tidak hanya akan membantu penyidik menyelesaikan perkara lebih cepat, tetapi juga akan memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk menjelaskan terkait perkara tersebut,” kata Ali.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan Harun bersama pihak swasta, Saefulah sebagai tersangka pemberi suap. Mereka diduga memberikan janji suap kepada Wahyu Setiawan Rp900 juta untuk memuluskan langkahnya menjadi anggota DPR lewat jalur pergantian antar waktu (PAW).

Perkara bermula pada awal Juli 2019, salah satu pengurus DPP PDIP memerintahkan Doni, seorang pengacara dan caleg PDIP dari Jawa Timur, mengajukan gugatan uji materi pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 2019 tentang Pemungutan Perhitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA).

Pengajuan ini terkait dengan meninggalnya caleg PDIP dari Sumatera Selatan, Nazarudin Kiemas, pada Maret 2019. PDIP ingin suara Nazarudin, sebagai pemenang Pileg, masuk kepada Harun Masiku.

Setelah gugatan dikabulkan, PDIP mengirim surat ke KPU untuk menetapkan Harun Masiku. Tapi, KPU tetap menetapkan Riezky Aprilia sebagai pengganti Nazarudin.

Pada 13 September 2019, PDIP kembali mengajukan permohonan fatwa ke MA. Kemudian, PDIP juga mengirim surat penetapan caleg ke KPU pada 23 September 2019.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengatakan untuk membantu penetapan Harun, Wahyu meminta dana operasional Rp900 juta.

tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...