Pengamat Nilai KPK Langgar Pidana karena Terbitkan Surat Klarifikasi ke PT Geo Dipa

533
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

JAKARTA- Pengamat Hukum Profesor, Romli Atmasasmita mempertanyakan sikap arogansi kekuasaan salah satu pejabat deputi di tubuh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut Ramli apa yang telah dilakukan pihak KPK dengan menerbitkan surat kepada PT Geo Dipa Energi terkait klarifikasi bantuan informasi kepada Bank HSBC Indonesia, tidak dapat dibenarkan.

“Instansi yang berwenang memberikan klarifikasi adalah Bank Indonesia atau pihak Bank HSBC Hongkong bukan KPK,” kata Romli dalam keterangan tertulisnya, Rabu (19/2).

Ia pun mempertanyakan maksud dan tujuan PT Geo Dipa Energi meminta surat klarifikasi tersebut kepada Komisi anti suap.

Menurutnya, instansi manapun tidak boleh mengeluarkan surat klarifikasi tersebut. Sebab kata Romli, informasi perbankan dilindungi oleh undang-undang perbankan tanpa ada kaitan dengan perkara pidana, sekalipun oleh instansi KPK.

“Jika KPK mengeluarkan surat tersebut tanpa memiliki wewenang hukum sesuai dengan KUHAP dan undang-undang KPK hal tersebut merupakan pelanggaran pidana,” ujar Romli.

Senada dengan mantan penasehat KPK, Abdullah Hehamahua yang menyayangkan keterlibatan lembaga pemberangus korupsi dalam pemberian informasi sengketa kontraktual antara PT Bumi Gas Energi dengan PT Geo Dipa Energi.

“Itu pun tidak semua kasus korupsi bisa ditangani oleh KPK. Menurut Pasal 11 undang-undang KPK, yang boleh ditangani KPK adalah penegak hukum, Penyelenggara Negara (PN) dan pihak lain yang terlibat dengan penegak hukum dan PN,” tandas Abdullah.

(fir/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...