Pegawai KPK Ditawari Pindah ke BUMN, Mardani Ali Sera: Merusak Tata Kelola Perusahaan

176
Politisi PKS, Mardani Ali Sera. /Twitter @MardaniAliSera

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera, mengkritisi tawaran kepada pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN pindah ke perusahaan BUMN.

Menurut Mardani Ali Sera, langkah tersebut sangat pragmatis dan bertentangan dengan pegawai yang ingin berada di KPK dan berjuang memberantas korupsi.

Dalam akun media sosialnya Mardani Ali Sera mengatakan, pegawai KPK harus menghindari anggapan meminta jatah kursi kepada BUMN.

 

“Ini langkah pragmatis. Padahal kawan-kawan KPK ingin berjuang memberantas korupsi,” ujar Mardani Ali Sera dikutip SeputarTangsel.Com dari Twitter @MardaniAliSera, Rabu 15 September 2021.

“Perpindahan lintas instansi seperti ini belum pernah terjadi dan jika dilihat belum ada dasar aturannya. Hindari anggapan meminta jatah kursi kepada BUMN, karena melanggar prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti menjalankan meritokrasi di dalam sistem pengangkatan dan promosi karyawan,” sambung Mardani.

Mardani Ali Sera menambahkan, seharusnya KPK tidak lupa buruknya tata kelola menjadi salah satu sumber praktik korupsi di pemerintahan. Banyak di antara praktik tersebut melibatkan perusahaan milik negara alias BUMN.

“Jangan sampai merusak tata kelola perusahaan yang baik,” ujar Mardani berpesan.

Selanjutnya Mardani mengungkapkan, jika tata kelola KPK rusak, itu berarti menghianati pekerjaan KPK bertahun-tahun. Contohnya, upaya supervisi di sejumlah BUMN dalam upaya mencegah korupsi.

Sebagai informasi, KPK berencana menyalurkan pegawainya yang tidak memenuhi syarat menjadi ASN untuk bekerja di institusi lain, Alasan pemindahahan adalah untuk membantu menempatkan kerja semua pegawai, di mana banyak tempat lain yang membutuhkan kompetensi mereka. Selain itu, mereka diharapkan menjadi agen anti korupsi di tempat lain.

“Kami dapat jelaskan, bahwa atas permintaan pegawai yang dinyatakan tidak memenuhi syarat diangkat menjadi ASN, KPK bermaksud membantu pegawai tersebut untuk disalurkan pada institusi lain di luar KPK,” ujar Cahya H Harefa dalam keterangan pers, Selasa 14 September 2021. ***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here