Pansel KPK Bentukan Jokowi Dicurigai Mengandung Unsur Kompromi Kepentingan Elit

565

Komposisi anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi atau Pansel KPK yang baru disahkan Presiden Joko Widodo mendapat penolakan dari Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi.

Penolakan disampaikan perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi, Kurnia Ramadhana dari Indonesia Corruption Watch, melalui keterangan tertulis, Sabtu (18/5/19).

Adapun alsannya, lantaran pembentukan Pansel baru itu mengandung unsur kompromi kepentingan elit, daripada upaya sunguh-sunguh memberantas korupsi.

“Dalam komposisi anggota, ada nuansa Presiden Joko Widodo lebih mempertimbangkan kompromi kepentingan elit dalam lingkaran terdekatnya,” kata Kurnia.

Dirinya melihat ada beberapa nama anggota Pansel yang memiliki kedekatan dengan Markas Besar Polri. Hal itu, yang memicu kecurigaan adanya kehendak untuk mempertahankan kontrol elit kepolisian atas KPK. Dengan dasar itu, Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai Presiden Jokowi tidak memiliki imajinasi besar dalam agenda pemberantasan korupsi.

Tentunya, lanjut dia, target untuk meningkatkan Corruption Perception Index (CPI) Indonesia sulit tercapai dengan materi Pansel yang ada hari ini.

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi menilai Jokowi gagal memastikan kepada tim di istana untuk mempertimbangkan dengan serius rekam jejak seseorang sebelum ditetapkan sebagai anggota Pansel.

Adapun Pansel KPK 2019-2023 dipimpin Yenti Ganarsih. Sebagai wakil, ditempati Guru Besar Hukum Pidana Universitas Indonesia, yang juga mantan Plt Pimpinan KPK, Indriyanto Senoadji.

Untuk para anggota Pansel KPK adalah; Harkristuti Harkrisnowo, akademisi yang juga pakar hukum pidana dan Hak Asasi Manusia (HAM); Hamdi Moeloek, akademisi dan pakar psikologi Universitas Indonesia; Marcus Priyo, akademisi dan pakar hukum pidana Universitas Gadjah Mada; Hendardi, pendiri LSM Setara Institute; dan Al Araf, Direktur Imparsial.

Pansel tersebut juga duduk dua unsur pemerintah, yakni Diani Sadia, Staf Ahli Bappenas, dan Mualimin Abdi, Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM. [ipk] telusur

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...