Pak Polisi, Tangkap Luhut! Itu yang Harus Dilakukan Polisi Sekarang

525

JAKARTA – Video viral Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memberikan amplop dan berpesan agar memilih Jokowi-Ma’ruf terus menuai kontroversi.

Luhut memberikan amplop putih yang diduga berisi uang kepada pengasuh Pondok Pesantren Nurul Cholil, KH Zubair Muntashor di Bangkalan, Madura, Jawa Timur.

Apa yang dilakukan Luhut itu adalah jelas-jelas sebuah pelanggaran pidana pemilu, yakni money politics alias politik uang.

Atas tersebut, maka tidak ada alasan bagi kepolisian yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) bertindak tegas.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Development Monitoring (IDM), Bin Firman Tresnadi dikutip PojokSatu.id dari RMOL, Rabu (3/4/2019).

“Tangkap Luhut! Ini yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena ini jelas-jelas money politics,” tegas Bin Firman.

Dalam video viral berdurasi 1 menit 23 detik, Luhut meminta KH Zubair Muntashor mengajak umat dan santrinya untuk datang ke TPS pada 17 April nanti.

Luhut juga berpesan agar mencoblos yyang baju putih’ yakni Jokowi-Maruf. Lalu, Luhut memberikan sang kiai selembar amplop.

Menurut Bin Firman, dipandang dari aspek manapun, tindakan yang dilakukan Luhut itu jelas-jelas telah melanggar hukum dan aturan main pemilu.

“Jika pihak polisi berani menangkap Luhut, maka wibawa polisi dan hukum di mata publik akan kembali memperoleh kepercayaan.”

“Tak perlu lagi melakukan banyak hal, cukup satu tindakan ini akan kembali membawa citra yang sangat positif terhadap institusi Polri,” pungkasnya.

Sementara, pegiat media sosial Darmansyah, mengajak masyarakat untuk menggunakan akal sehat ketika menjatuhkan pilihan di bilik suara pada 17 April mendatang.

Darman sepakat dengan imbauan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyatakan jangan pilih wakil rakyat yang menawarkan amplop.

“Imbauan KPK itu benar sekali. Masyarakat harus diajak berpikir jernih menggunakan akal sehat,” kata Darman dalam keterangan tertulisnya, Rabu (3/4).

Darman menilai perbuatan Menko Kemaritiman telah melanggar aturan dan norma dalam demokrasi.

Karena itu dia mengajak agar masyarakat bisa menggunakan akal sehat saat mencoblos di Pileg dan Pilpres 2019.

“Sekarang dengan adanya media sosial semua terlihat jelas. Ada Menko yang ngasi amplop sama kiai atau koruptor yang berniat ngasi amplop dicokok KPK duluan,” ujar Darman.

“Masyarakat bisa menjadikan dua kejadian itu sebagai dasar untuk memilih,” tegas pria kelahiran Tebing Tinggi tersebut.

(ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...