Operasi Yustisi DKI, Denda Capai Rp 313 Juta

110
Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana (tengah) didampingi Direskrimum Polda Metro Kombes (Pol) Suyudi Ario Seto (kanan), Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus (kiri) memberikan keterangan kepada wartawan saat rilis pengungkapan klinik layanan terapi "stem cell" (sel punca) di Polda Metrojaya, Jakarta, Kamis (16/1/2020). Polisi mengamankan tiga orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni YW (46) selaku manajer klinik, LJ (47) selaku manajer pemasaran dan dr OH selaku dokter umum di klikik sel punca tak berizin (ilegal) di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. .ANTARA FOTO/Reno Esnir/aww.

Jakarta– Polda Metro Jaya mencatat, sebanyak 55.778 pelanggar protokol kesehatan ditindak selama delapan hari Operasi Yustisi, di Jakarta dan sekitarnya. 25.920 orang dikenakan sanksi sosial dan 2.115 orang membayar denda administrasi yang jumlah totalnya sudah mencapai Rp 313.456.500.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Yusri Yunus mengatakan, sebanyak 55.778 pelanggar ditindak dalam Operasi Yustisi. Terdiri dari 26.272 orang diberikan teguran tertulis dan 1.471 teguran secara lisan.

“Sebanyak 25.920 orang yang kita lakukan sanksi sosial baik itu dengan menyapu sampah dan beberapa tindakan lain di lapangan. Kita ke depankan teman-teman Satpol PP dengan dasarnya Pergub (Peraturan Gubernur) Nomor 79 Tahun 2020. Kemudian ada denda administrasi, 2.115 orang yang kita berikan tindakan denda administrasi. Nilai total dendanya ada Rp 313.456.500,” ujar Yusri, di Mapolda Metro Jaya, Selasa (22/9/2020).

Dikatakan Yusri, aparat juga melakukan penyegelan terhadap belasan perkantoran yang melanggar Pergub Nomor 88 Tahun 2020, di Ibu Kota Jakarta.

“Ada beberapa tempat yang kita lakukan penyegelan, yang pertama perkantoran ada 14 perkantoran karena tidak memenuhi atau melanggar Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020,” ungkapnya.

Yusri menyampaikan, sebanyak 118 rumah makan juga disegel karena melanggar peraturan dengan masih menerima pelanggan makan di tempat.

“Kemudian ada rumah makan yang kita juga segel, di dalam Pergub 88 Tahun 2020 menyatakan bahwa rumah makan boleh buka tetapi hanya untuk take away saja. Itu ada sebanyak 118 yang sudah disegel,” katanya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Berita Satu

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...