Ngabalin Bilang KPK Enggak Usah Baper

222

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa lembaganya tak dilibatkan oleh Presiden Joko Widodo alias Jokowi dalam mencari tahu latar belakang kandidat menteri di kabinetnya untuk pemerintahan periode kedua. Padahal, pada periode pertama, KPK masih dilibatkan.

Soal itu, Tenaga Ahli Kedeputian IV di Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin bilang bahwa memilih dan memberhentikan menteri merupakan hak prerogatif presiden yang diatur dalam undang-undang. Dengan begitu, tak perlu melibatkan pihak lain, termasuk KPK.

Menurut dia, jika presiden merasa perlu melibatkan KPK maka Jokowi akan mengajak bicara KPK. Sebaliknya, jika merasa tidak perlu maka tak akan melakukannya.

“Kalau presiden merasa apa yang ada dari pengetahuannya, ya sudah untuk apa tarik-tarik presiden dalam urusan itu. Itu kan urusan independen, hak prerogatif presiden,” kata dia, Selasa, 15 oktober 2019, seperti dikutip dari VIVAnews.

Saat penyusunan kabinet menteri pada periode pemerintahan Jokowi yang pertama, yaitu pada 2014 lalu, dia melibatkan KPK. Pada saat itu, ada sejumlah menteri oleh lembaga antirasuah diberi rapor merah atau tidak layak dipilih.

Sementara pada penyusunan kabinet menteri kali ini, KPK mengaku tidak dilibatkan oleh Jokowi. Ngabalin pun kembali menegaskan bahwa itu merupakan kewenangan presiden. “Enggak usah baper lagi dalam urusan yang begitu,” ujar dia.

Sebelumnya Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menyatakan bahwa pihaknya kali ini tidak dilibatkan dalam memilih menteri dalam kabinet lima tahun ke depan, seperti yang dilakukan dalam periode sebelumnya.

“Kami tidak diikutkan (dalam mencari rekam jejak menteri dalam menyusun kabinet),” kata Laode, beberapa waktu lalu.

Meski demikian, KPK berharap agar menteri yang masuk dalam kabinet baru Jokowi nanti adalah orang yang punya rekam jejak bagus, bersih, berintegritas. Selain itu, juga orang yang profesional di bidangnya.

Jokowi sendiri mengaku sudah selesai menyusun kabinet menteri pemerintahan jilid II. Namun, mantan Gubernur DKI Jakarta itu baru akan mengumumkan kabinetnya usai pelantikan presiden. Adapun pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 akan dilakukan pada Minggu, 20 Oktober 2019 mendatang. viva

Comments

comments

Loading...