Munas NU Sepakati Tak Ada Lagi Penyebutan Kafir bagi NonMuslim

1439

BANJAR– Isu status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara menjadi salah satu pembahasan dalam Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama yang digelar Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren (Ponpes) Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, Kamis (28/2/2019). Topik ini masuk dalam fokus pada penjelasan tematik.

Dalam sidang pleno, Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Abdul Moqsith Ghazali membacakan hasil putusan Komisi Bahtsul Masail Diniyah Maudluiyah. Di mana hasilnya memutuskan untuk tidak menggunakan kata kafir bagi non-Muslim di Indonesia.

“Kata kafir menyakiti sebagian kelompok non-Muslim yang dianggap mengandung unsur kekerasan teologis,” ujarnya.

Para kiai menyepakati tidak menggunakan kata kafir, akan tetapi menggunakan istilah muwathinun, yaitu warga negara. Menurutnya, hal demikian menunjukkan kesetaraan status Muslim dan Non-Muslim di dalam sebuah negara.

“Dengan begitu, maka status mereka setara dengan warga negara yang lain,” katanya.

Kendati demikian, kesepakatan tersebut bukan berarti menghapus kata kafir. Hanya saja, penyebutan kafir terhadap non-Muslim di Indonesia rasanya tidak bijak.

“Tetapi memberikan label kafir kepada warga Indonesia yang ikut merancang desain negara Indonesia rasanya kurang bijaksana,” ujar Kiai Moqsith.

Sebelumnya dalam sidang komisi, Muqsith menuturkan kata kafir seringkali disebutkan sekelompok orang untuk melabeli kelompok atau individu yang bertentangan dengan ajaran yang mereka yakini. Baik kepada non-Muslim, bahkan terhadap sesama Muslim sendiri.

Pembahasan ini dilakukan mengingat masih adanya sebagian warga negara lain yang mempersoalkan status kewargaan yang lain.

“(Mereka) memberikan atribusi teologis yang diskriminatif dalam tanda petik kepada sekelompok warga negara lain,” ucapnya.

Musyawirin (peserta Munas) menilai, sebagai dasar negara, Pancasila berhasil menyatukan rakyat Indonesia yang plural. Baik dari sudut etnis dan suku maupun agama dan budaya. Di bawah payung Pancasila, seluruh warga negara setara, yang satu tak lebih unggul dari yang lain berdasarkan suku, etnis, bahkan agama.

Hal ini selaras dengan yang pernah dilakukan Nabi Muhammad SAW dengan membuat Piagam Madinah untuk menyatukan seluruh penduduk Madinah. Piagam itu menegaskan, seluruh penduduk Madinah merupakan satu kesatuan bangsa/umat, yang berdaulat di hadapan bangsa/umat lainnya, tanpa diskriminasi.

Diketahui, Munas dan Konbes NU sedang berlangsung di Ponpes Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat, 27 Februari-1 Maret 2019. Beberapa isu yang diangkat yakni masalah status non-Muslim dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, tentang produk perundangan atau kebijakan negara yang dihasilkan oleh proses politik modern.

Pembahasan ini dihadiri oleh Mustasyar PBNU Prof Muhammad Machasin, Rais Am Syuriyah PBNU KH Miftahul Akhyar, Rais Syuriyah KH Masdar Farid Masudi dan KH Subhan Ma’mun, Katib ‘Aam Syuriyah PBNU KH Yahya Cholil Staquf, Katib KH Abdul Ghofur Maimun Zubair dan H Asrorun Niam Sholeh, Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj, Ketua PBNU H Marsudi Syuhud, hingga Sekretaris Jenderal PBNU H Helmi Faishal Zaini., iNews.id

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...