Menolak Kekuasaan Asing di Bandara dan Pelabuhan Kita

1025
Maket Bandara Kulon Progo, Yogyakarta.

Oleh Miftah H. Yusufpati
Wartawan Senior

Calon presiden Prabowo Subianto mengkhawatirkan investasi asing pada bandar udara dan pelabuhan Indonesia sehingga memungkinkan mereka menguasai bidang-bidang vital dalam pertahanan sebuah negara. Di sisi lain, capres Joko Widodo berpendapat pengelolaan pelabuhan dan bandara kepada asing tidak masalah sepanjang itu adalah bandara dan pelabuhan komersil.

“Saya prihatin bandara dan pelabuhan kita diberikan kepada asing,” keluh Prabowo pada Debat ke-4 Calon Presiden, Sabtu malam (30/3). Tema yang dibahas dalam debat itu salah satunya adalah soal pertahanan dan keamanan. “Bukan kita antiasing, ini masalah security. Kami khawatir semua bandara, pelabuhan dioperasikan asing,” tambahnya.

Baginya, objek vital seperti bandara dan pelabuhan merupakan titik paling strategis kedaulatan sebuah negara. Bahkan dalam dunia militer, kata Prabowo, pelabuhan, bandara, stasiun, merupakan core nation yang harus dijaga dengan segenap tumpah darah bangsa.

Oleh karenanya, ia khawatir jika seluruh objek vital dikelola pihak asing, bukan tidak mungkin bangsa Indonesia sedikit demi sedikit bakal dikuasai asing. “Kami (militer) dilatih mengamankan objek vital. Kalau kita tidak cocok (dengan pengelola), (objek vital) ditutup Pak, itu napas kita,” tegasnya kepada Jokowi.

Mendengar hal itu, Jokowi pun membalasnya. Menurutnya, pengelolaan bandara dan objek vital lainnya tak masalah dikelola asing. Salah satu yang menjadi alasan mendasar bagi Jokowi adalah persoalan anggaran. “Saya melihat Pak Prabowo terlalu khawatir,” katanya.

Fakta yang kini sedang dilakukan pemerintah adalah menjual sedikitnya 20 pelabuhan kepada asing. Itu belum termasuk proyek-proyek dengan Cina dalam inisiatif One Belt One Road (OBOR) atau Belt and Road Initiative (BRI).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap pengelolaan sejumlah pelabuhan yang akan diserahkan kepada asing adalah proyek yang kelar pada akhir tahun 2017. Pelabuhan yang dimaksud adalah Pelabuhan Probolinggo, Sintete, Bima, Waingapu, Tanjung Wangi, Badas, Kalabahi, Tenau Kupang, Ende, Lembar, Manokwari, Bitung, Ternate, Pantoloan, Parepare, Kendari, Biak, Fakfak, Sorong, dan Merauke.

Proyek lainnya, yang boleh jadi paling dikhawatirkan Prabowo adalah proyek kerja sama dengan Cina. Salah satunya adalah proyek Bandara Internasional Kualanamu, Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara, juga pelabuhan Bitung.

Kekhawatiran Prabowo sangat berdasar. Sejumlah negara terpaksa menyerahkan pelabuhannya kepada Cina karena tidak mampu membayar utang. Laporan Pentagon menyebut bahwa BRI merupakan alat kebijakan luar negeri yang digunakan oleh negara itu untuk mencegah negara-negara lain berbicara menentang atau melawan Beijing mengenai masalah-masalah yang dianggapnya sensitif.

Inisiatif OBOR juga dapat membantu meningkatkan keunggulan militer dengan memungkinkan akses Angkatan Laut Cina ke daerah-daerah seperti Samudera Hindia, Laut Mediterania, dan Samudra Atlantik, yang semuanya jauh dari daratan Cina.

Saat mengembangkan Jalur Sutra Maritim, perusahaan-perusahaan Cina telah mengambil alih kendali pelabuhan di Kamboja, Indonesia, Selat Malaka, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, dan Djibouti.

Akuisisi Cina terhadap lebih dari selusin pelabuhan di Samudera Hindia merupakan upaya yang diarahkan negara tersebut untuk meningkatkan pengaruh politik Cina serta memperluas jangkauan militernya dari Indonesia hingga Afrika Timur.

“Tren di seluruh pelabuhan yang kami lihat tampaknya menunjukkan bahwa Cina tidak menjunjung gagasan ‘keuntungan untuk semua’, tetapi sedang mengejar motif tersembunyi,” tulis Devin Thorne dari C4ADS, sebuah lembaga penelitian nirlaba yang berbasis di Amerika Serikat dalam sebuah laporan. C4ADS mengaku telah memeriksa 15 transaksi proyek pelabuhan yang digarap Cina di seluruh wilayah Samudera Hindia

Akumulasi proyek-proyek serupa dari Kamboja hingga Pakistan, memperkuat kekhawatiran bahwa militer Cina tengah memperkuat pijakan bisnis untuk tujuan politik dan militer. “Ini lebih merupakan penambahan lapisan dari satu demi satu kesepakatan—di mana jika dilihat satu persatu tidak berbahaya, tetapi jika bersama-sama…” kata Ben Spevack, rekan penulis lain.

Militer Cina memperkuat BUMN dan swasta yang terhubung secara politik, untuk menciptakan jaringan fasilitas yang dirancang untuk memberikan dukungan logistik ke kapal perang Cina yang berpatroli di Samudra Hindia.

Militer China memperkuat keuntungan dari kemungkinan fungsi ganda dari pelabuhan komersial, didukung oleh undang-undang yang mengharuskan perusahaan transportasi Cina bekerja di luar negeri untuk menyediakan pengisian untuk kapal angkatan laut. Pada tahun 2016 di Thailand, kapal pendarat dermaga Changbai Shan bergantung pada perusahaan Cina yang beroperasi di sana, untuk mendapatkan layanan pengisian ulang “satu atap”, laporan C4ADS.

Bukan hanya Thailand. Cina memperkuat alih kendali pelabuhan di Kamboja, Indonesia, Selat Malaka, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, dan Djibouti. Laksamana Harry Harris—Kepala Komando Pasifik Amerika Serikat (AS)—memperingatkan Kongres pada awal tahun ini bahwa “kehadiran dan pengaruh angkatan laut Cina sedang meluas”, sebagian besar berkat jaringan komersial yang diciptakan oleh OBOR.

“Cina sedang mengejar strategi ‘tempat, bukan pangkalan’,” kata pensiunan Laksamana AS Mike McDevitt, seorang pengamat senior di CNA, sebuah organisasi penelitian nirlaba.

Satu-satunya cara untuk menjaga kapal-kapal tetap tersedia, para pemimpin Cina menyadari, adalah bergantung pada operasi pelabuhan yang ada di China Ocean Shipping (Group) Company milik negara, atau COSCO—salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia. “COSCO menjadi pompa untuk membuat mereka menyadari keuntungan dari entitas komersial,” kata McDevitt.

Jejak Cina yang semakin meluas di Samudra Hindia mencakup markas luar negeri resmi pertamanya, di Djibouti, yang telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan pejabat AS, termasuk Laksamana Harris. Tetapi pelabuhan komersial yang dapat melakukan fungsi ganda bisa dibilang sama pentingnya bagi angkatan laut yang berusaha mengubah dirinya menjadi kekuatan global sesungguhnya, yang dapat mengawasi jalur perdagangan yang sangat penting bagi ekonomi Cina.

Para pemimpin Cina tetap sangat khawatir bahwa kekuatan asing yang bermusuhan dapat memotong pasokan energi penting yang harus melintasi Samudra Hindia dan Selat Malaka, McDevitt menekankan. “Apa yang mereka lakukan adalah menempatkan fasilitas yang akan memungkinkan mereka untuk memiliki kapal perang yang melakukan operasi perlindungan” seperti patroli anti-pembajakan.

Cina menguasai pelabuhan laut dalam di Gwadar, Pakistan, dan mempersenjatai dengan kuat pemerintah Sri Lanka untuk mengendalikan pelabuhan di sana.

“Para analis Cina, khususnya mereka yang berlatar belakang militer, menggambarkan bahwa investasi pelabuhan secara diam-diam memungkinkan Cina untuk meningkatkan kehadiran militernya di Indo-Pasifik,” tulis laporan C4ADS.

“Mereka meletakkan dasar—masih akan bertahun-tahun sebelum kita melihat utilitas militer penuh dari pelabuhan-pelabuhan ini,” kata Thorne, dari C4ADS. “Tetapi kerangka hukum telah diletakkan,” ia menekankan, dengan undang-undang Cina yang mewajibkan semua kapal komersial dibangun untuk standar militer dan semua perusahaan transportasi Cina yang diperlukan untuk mendukung misi militer ketika dibutuhkan.

Dengan begitu, sikap Jokowi yang menganggap urusan pelabuhan dan bandara sebagai bisnis semata sungguh sangat berbahaya. Pantas saja, Prabowo khawatir.*

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here