Membaca Peta Koalisi Prabowo-Sandi Usai Penetapan KPU, Siapa Gabung Jokowi-Ma’ruf?

344

JAKARTA – Prabowo Subianto resmi membubarkan Koalisi Adil Makmur pengusung Prabowo-Sandi pasca Mahkamah Konstitusi (MK) menolak seluruh gugatan.

Di sisi lain, Jokowi-Ma’ruf akhirnya resmi ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebagai capres-cawapres pemenang Pilpres 2019, Minggu (30/6/2019).

Hal itu berarti, Jokowi dan Ma’ruf Amin tinggal menunggu dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Lalu bagaimana nasib parpol-parpol yang tergabung dalam Koalisi Adil Makmur? Adakah yang akan ‘berkhianat’ dengan memilih bergabung dengan koalisi pemerintah?

Di sisi lain, koalisi Jokowi-Ma’ruf menawarkan ‘rekonsiliasi’ berupa beberapa kursi menteri kepada Partai Gerindra, yang menjadi motor utama Prabowo-Sandi.

Akan tetapi, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat juga disebut-sebut memiliki peluang untuk bisa bersanding bersama di pemerintahan.

DEMOKRAT

Sejak awal, banyak pihak menilai Partai Demokrat memainkan politik dua kaki. Kendati secara resmi tergabung dalam koalisi pengusung Prabowo-Sandi, tapi mereka juga melakukan manuver yang cukup membuat Koalisi Adil Makmur ‘geregetan’.

Yang paling kentara adalah pertemuan Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dengan capres petahana Joko Widodo (Jokowi) yang dilanjutkan dengan aksi sowan ke Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarniputri.

Waketum DPP Partai Demokrat Syarief Hasan mengakui, salah satu bahasan dalam pertemuan antara AHY dan Jokowi itu adalah sharing ide dan menyampaikan 14 program Partai Demokrat sebagai usulan kepada Jokowi.

Harapanya, 14 program tersebut bisa diakomodir sekaligus menjadi bagian dari program pemerintah. Kendati demikian, Syarief mengelak jika hal itu menjadi ‘pintu masuk’ bagi partai berlambang bintang mercy itu ke koalisi pemerintah. Terlebih meminta posisi tertentu.

“Itu hak prerogatif presiden. Kami tidak bisa mencampuri atau meminta pandangan atau meminta jatah,” ujarnya saat ditemui setelah diskusi di bilangan Jakarta Pusat.

Namun, di parlemen, Syarief memastikan bahwa Demokrat tetap berada di tengah. Yang dinilai baik akan didukung, yang dirasa tidak baik dikritisi.

Di sisi lain, Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan menilai pidato Jokowi dalam rapat pleno penetapan Jokowi-Ma’ruf sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih merupakan ajakan kepada kekuatan oposisi untuk bergabung dengan pemerintahan mendatang.

Alasanya, untuk mengurus negara, tidak bisa dilakukan satu-dua pihak saja. Namun, Hinca juga mengakui pidato Jokowi bisa ditafsirkan secara umum.

Hanya saja, anak buah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di PD itu meyakini Jokowi memang menginginkan kerja sama dengan pihak yang selama ini menjadi oposisi bagi pemerintah.

“Tinggal lihat partai-partai lain nanti mana yang cocok. Soalnya kalau perihal kabinet dan menteri itu kan prerogatifnya presiden,” kata Hinca di Kantor KPU RI, Minggu (30/6).

Soal arah politik PD, Hinca mengatakan bahwa partai berlambang bintang segitiga merah putih itu akan mengambil keputusan pada 10 Juli 2019 melalui majelis mahkamah partai bersama dengan Ketua Umum Partai Demokrat SBY, baru akan diputuskan arah partai berlambang mercy tersebut.

“Nanti majelis tinggi partai yang akan menyampaikan keputusannya. Sikap Demokrat sekarang masih internal dulu,” kata politikus asal Sumatera Utara itu.

PAN

Partai Amanat Nasional (PAN) sendiri seperti malu-malu mau untuk masuk ke dalam koalisi pemerintahan. Sekjen PAN, Eddy Soeparno berkali-kali menyatakan, usai koalisi Adil Makmur dibubarkan, PAN masih belum mengambil keputusan.

Menurutnya, partai berlambang matahari putih itu baru akan menentukan sikap dan arah politiknya melalui rapat kerja nasional (Rakernas).

“PAN itu akan menentukan sikapnya di dalam Rakernas,” ujar Eddy di kediaman Capres Prabowo Subianto, Jalan Kertanegara IV, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (28/6).

Hanya saja, sambungnya, PAN juga tak menutup kemungkinan bakal bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Apakah opsi itu berada di luar pemerintahan, bagaimana kalau sampai ada opsi pertimbangan untuk masuk pemerintahan kalau diajak. Dengan catatan kalau diajak ya,” jelas Eddy.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum PAN Bara Hasibuan terang-terangan PAN siap bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma’ruf.

“Saya bisa mengatakan, PAN siap membangun mengawal Presiden Jokowi untuk memimpin sampai 2024,” katanya di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (28/6/2019).

Bara beranggapan, bahwa visi misi PAN sama dengan yang dimiliki Jokowi. Menurutnya, yang paling urgen saat ini adalah mengobati bangsa dari luka-luka dan penggunaan identitas politik yang berlebihan selama Pilpres 2019.

Karena itu, mau tidak mau, luka tersebut harus secepatnya diobati dan disembuhkan. PAN, kata dia, meyakini bisa menyembuhkan luka tersebut sekaligus mengawal periode kedua kepemimpinan Jokowi.

“Tentu saja itu kami yakin bisa dilakukan kalau nantinya kami mendukung dan mengawal pemerintahan di bawah pimpinan Pak Jokowi sampai 2024,” yakin Bara.

PKS

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sendri mengisyaratkan tetap akan berada di barisan oposisi. “Saya lihat kami cenderung memilih menjalankan fungsi penyeimbang bagi demokrasi yang ada,” ujar Sekjen PKS Mustafa Kamal.

Bagi Mustafa mengungkapkan, tidak terlalu penting berada di dalam atau di luar pemerintahan. “Yang penting adalah bagaimana politik gagasan ini mengemuka di
masyarakat serta mutu demokrasi meningkat,” tuturnya.

Sudah saatnya politik Indonesia menjadi berkualitas dan substantif. Yang jelas, lanjut dia, pihaknya tidak akan meninggalkan Gerindra dan Prabowo.

Presiden PKS Sohibul Iman menuturnya, langkah pembubaran koalisi Adil Makmur sebagai keputusan logis. “Tadi kami bicara, karena sudah ada putusan MK, secara logika, berarti koalisi ini diserahkan kepada sikap masing-masing partai,” kata Sohibul di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Kendati demikian, Sohibul mengungkap keinginan agar parpol yang tergabung dalam koalisi 02 tetap bisa besama kendati Pilpres 2019 sudah berakhir. “Prinsipnya masih tetap, kami ingin dalam kebersamaan,” ucap dia.

Ia juga memastikan bahwa koalisi tidak sepenuhnya ‘mati’. Akan tetapi akan ada perubahan nama koalisi jika partai sepakat untuk bertahan. Namun, Sohibul belum tahu nama yang bisa dipakai koalisi ini jika tetap bertahan dalam perahu yang sama.

“Kalau sekarang formal namanya Koalisi (Indonesia Adil dan Makmur), mungkin nanti namanya kaukus apa begitu, ya,” ucap dia.

Sementara, Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera menegaskan, partai berlambang bulan sabit kembar itu tidak akan bergabung bersama koalisi Jokowi-Ma’ruf. Sebaliknya, Mardani Menyatakan bahwa partainya tetap akan berada di barisan oposisi bersama Koalisi Adil Makmur.

Salah satu alasannya adalah, demi menegakkan demokrasi yang sehat di Indonesia. “Dengan demokrasi yang stabil dan sehat, maka akan tercipta pemerintah yang tidak berpotensi abuse of power atau mendekati otoritaranisme,” kata Mardani.

Mardani menilai, koalisi pemerintah dan koalisi oposisi sama-sama dibutuhkan untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur.
Atas dasar itu, tidak semua harus tergabung dan menjadi koalisi pemerintah.

“Tetapi koalisi pemerintah dan oposisi harus seimbang dalam lembaga legislatif sehingga terciptanya legislatif yang kuat dalam rangka mengimbangi peran eksekutif dan kedaulatan rakyat bisa tercipta,” jelasnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu menambahkan, demokrasi yang stabil dan sehat membutuhkan keseimbangan. Karena itu Mardani mengigatkan, bahwa rekonsiliasi pasca pilpres menjadi sangat penting.

“Dalam demokrasi, checks and balances lebih penting agar kebijakan pemerintah bisa tepat sasaran dan prorakyat Indonesia yang totalnya 260 juta, bukan kepada
pemilihnya saja,” tegas Mardani.

Dengan sedereta alasan tersebut, Mardani menyampaikan, PKS tetap istiqamah tak akan keluar dari Koalisi Adil Makmur terlepas apapun putusan MK nantinya.

“PKS akan istikamah bersama Koalisi Indonesia Adil Makmur apa pun keputusan MK,” tandasnya.

GERINDRA

Gerindra sendiri dikabarkan terpecah. Ada yang menghendaki agar partai berlambang kepala burung garuda itu menerima tawaran koalisi Jokowi-Ma’ruf bergabung, adan ada juga yang bersikukuh tetap menjadi motor oposisi.

“Tapi, pada prinsipnya, kami ingin kembali pada kepentingan Partai Gerindra itu sendiri,” ujar Wakil Ketua Bidang Advokasi DPP Partai Gerindra Hendarsam Marantoko.

Bagi Gerindra, kata Hendarsam, yang utama adalah kepentingan bangsa dan negara serta konstituen. “Gerindra nyaman dengan posisi oposisi, sebenarnya. Jadi, enggak ngiler-ngiler amat untuk masuk koalisi (pemerintah),” lanjutnya.

Hendarsam juga membantah adanya deal-deal tertentu di parlemen. Sebab, komposisi pimpinan DPR sudah jelas menggunakan prinsip bahwa partai pemenang pileg mendapat jatah ketua DPR. Wakilnya berasal dari empat partai di urutan berikutnya.

“Jadi, enggak perlu deal pun pasti otomatis Gerindra akan dapat (wakil ketua DPR, red) sebagai partai pemenang kedua dalam pemilu ini,” tandasnya.

Sementara, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani enggan berkomentar banyak terkait kabar tawaran bergabung dari koalisi Jokowi-Ma’ruf. Jawaban yang disampaikan Muzani pun cukup singkat dan diplomatis.

“Kita tunggu hasil dan perkembangan hari ini bagaimana,” jawabnya.

Di sisi lain, Ketua DPP Partai Gerindra Riza Patria menghormati dan mengapresiasi ajakan bergabung tersebut. Akan tetapi, Riza juga mengaku tak bisa memutuskan apapun.

Alasannya, ada mekanisme internal partai yang harus ditempuh untuk mengambil keputusan apakah akan menerima atau tidak ajakan berkoalisi baik di eksekutif atau di legislatif.

“Mekanismenya berbeda-beda,” jelasnya.

Untuk mengambil keputusan penting yang berkaitan dengan partai, terangnya, Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto selalu mengambil keputusan melalui rapat kerja nasional (rakernas) maupun rapat pimpinan nasional (rapimnas).

“Dulu 2014 juga, Pak Prabowo memutuskan berkoalisi atau tidak berkoalisi melalui mekanisme rakernas atau rapimnas,” jelasnya lagi.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...