Masinton Sebut Ada Elemen KPK Sengaja Diskreditkan PDIP, Partainya Sedang Diserang

245
anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu

JAKARTA – Kasus suap komisioner KPU Wahyu Setiawan ikut menyeret PDIP ke dalam pusaran rasuah.

Pasalnya, kasus tersebut terjadi terkait pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia.

Kursi itu kemudian diinginkan Harun Masiku dengan cara menyuap Wahyu Setiawan.

Sementara, uang suap diberikan melalui staf Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri.

Saeful lantas mengiyakan bahwa uang suap tersebut didapat dari Hasto.

Menanggapi hal itu, politisi PDIP Masinto Pasaribu menduga partainya saat ini sedang diserang.

Anggota DPR RI itu menyebut, ada elemen di internal KPK yang berusaha mendiskreditkan PDIP melalui kasus dimaksud.

Kendati demikian, Masinton menegaskan bahwa partainya sangat menghormati dan mendukung pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Namun, penegakan hukum dan pemberantasan korupsi harus dilakukan sesuai ketentuan hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku,” kata Masinton dalam keterangannya, Minggu (12/1/2019).

Anggota Komisi III DPR itu juga menilai, kedatangan tim penyidik KPK ke kantor DPP PDIP pada 9 Januari lalu bukanlah tindakan penegakan hukum.

Alasannya, mereka tidak membawa surat tugas dan legalitas formal yang diatur jelas sesuai hukum acara pidana dan perundang-undangan yang berlaku.

Karena itu, Masintong berkesimpulan bahwa ada motif lain di belakang aksi tim KPK itu.

“Kegiatan lapangan tim penyelidik KPK mendatangi kantor DPP PDI Perjuangan adalah tindakan ilegal bermotif politis untuk mendiskreditkan PDIP,” pungkasnya.

Sementara, rekan Hasto di PDIP, Bambang Beathor Suryadi menyebut Hasto ditelikung orang terdekatnya sendiri.

“Sebagai Sekjen, tentu Hasto menjalankan tugas dengan baik menjalankan perintah partai,” ujar Beathor kepada RMOL, Minggu (12/1/2020).

Akan tetapi, Harun Masiku yang didorong partai kelihatannya tidak sabar dan berusaha mengajak Wahyu Setiawan ‘main sabun’.

Selain itu, Beathor juga mencium gelagat lain dalam kasus yang menyeret politisi asal Yogyakarta tersebut.

Yakni adanya tarik-menarik antara partai dengan pihak-pihak tertentu yang mencoba memanfaatkan Pilkada Medan dan Solo.

“Mungkin sekali mereka memberikan tekanan kepada Hasto dan DPP dengan memblow-up kasus ini,” pungkasnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...