Mahfud MD Blak-blakan Soal UU Pesanan, Siapa Sponsor UU KPK?

937
Menko Polhukam Mahfud MD.

JAKARTA – Menko Polhukam Mahfud MD membuat pernyataan mengejutkan. Ia mengungkap adanya undang-undang (UU) pesanan yang disponsori pihak tertentu.

“Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum itu sering kacau balau, ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan itu ada,” kata Mahfud saat membuka kegiatan Suluh Kebangsaan, di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).

“UU yang dibuat karena pesanan. Perda (peraturan daerah) juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu,” tambah Mahfud.

Menurut Mahfud, UU pesanan itu menyebabkan banyaknya aturan hukum yang tumpang tindih.

Atas dasar itulah, pemerintah saat ini membuat omnibus law.

Omnibus law adalah UU yang dibuat untuk menyasar satu isu besar yang dapat mencabut atau mengubah beberapa UU sekaligus sehingga menjadi lebih sederhana.

“Di bidang perpajakan aja tumpang tindih sehingga Bu Sri Mulyani mengeluarkan omnibus perpajakan, yang juga menjadi prioritas tahun ini tahun 2020,” kata Mahfud.

“Di bidang perizinan, ratusan peraturan berbeda-beda akan di-omnibus dijadikan satu. Nah itu di bidang hukum,” beber Mahfud.

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mendukung pernyataan Mahfud MD.

Peneliti Formappi, Lucius Karus mengungkit UU KPK yang diduga disponsori oleh pihak tertentu. Ia mengkategorikan UU KPK sebagai UU ‘siluman’.

“Banyak sinyalemen, banyak RUU lain juga mengalami proses yang sama. RUU KPK saya kira juga masuk kategori ‘siluman’ itu gitu ya,” kata Lucius, dikutip Pojoksatu.id dari Detik.com, Kamis (19/12).

“Tidak pernah jelas rencananya seperti apa, kenapa tiba-tiba dibahas dan dalam waktu singkat di tengah protes publik yang begitu keras, mereka masih mengusahakannya,” tambahnya.

Lucius mengatakan, DPR memiliki kepentingan dalam penyusunan UU tersebut. Lucius menilai ada pesanan dari para calon koruptor di balik pembahasan UU yang menjadi kontroversi tersebut.

“Ini kemudian bisa dijelaskan kalau DPR punya kepentingan. Dan ini adalah betul, semakin ke sini kan kepentingan untuk bebas korupsi itu kelihatan,” katanya.

Lucas menyinggung soal grasi yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Annas Maamun, terpidana kasus korupsi alih fungsi lahan di Provinsi Riau.

Selain itu, Lucas juga menyoroti wacana Jokowi mengeluarkan Perppu UU KPK saat demo mahasiswa. Namun pada akhirnya Perppu KPK itu dipastikan tidak akan terbit.

“Itu hanya janji manis untuk meredakan aksi massa. Hal-hal itu saya kira ini ada pesanan dan jelas pesanan dari koruptor atau minimal calon koruptor yang sudah mulai diintai KPK,” tandas Lucas.

(one/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...