Mabes Polri: Surat Jalan Djoko Tjandra dari Brigjen Prasetyo Utomo Atas Inisiatif Sendiri

131
Brigjen Prasetyo Utomo

JAKARTA – Polemik surat jalan untuk buron kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Djoko Tjandra akhirnya terkuak.

Sebagaimana informasi yang beredar, bahwa surat jalan itu dibuat oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.

Demikian disampaikan Argo Yuwono kepada wartawan di Bareskrim Polri, Rabu (15/7/2020).

“Bahwa surat jalan tersebut yang ditandatangani oleh salah satu Biro di Bareskrim Polri,” ujar Argo.

Kendati demikian, Argo menyatakan bahwa surat jalan itu dibuat atas inisiatif sendiri.

Karena itu, Argo menekankan bahwa pembuatan surat jalan itu tidak atas izin pimpinan.

“Surat jalan tersebut dikeluarkan kepala biro itu inisiatif sendiri dan tidak izin sama pimpinan,” tekan Argo.

Argo menyebut, saat ini jendral dimaksud sedang ‘digarap’ Divisi Propam Polri.

Jika memang terbukti bersalah, sambungnya, Prasetyo Utomo terancam dicopot dari jabatannya.

“Komitmen bapak Kapolri jelas. Hari ini sedang dalam pemeriksaan terbukti akan dicopot dari jabatannya,” tegasnya.

Argo juga mengingatkan agar kasus ini juga bisa menjadi pelajaran bagi personel Polri lainnya agar tidak bertindak di luar hukum.

Dalam setiap kesempatan, kata Argo, Kapolri menyatakan setiap anggota Polri baik dari tingkat Mabes hingga Polsek akan diberikan reward and punishment.

Sebelumnya, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) mengecam keras adanya surat jalan untuk Djoko Tjandra.

Dengan mengantongi surat jalan itu, Djoko kemudian bebas keluar-masuk Indonesia.

“IPW mengecam keras tindakan Bareskrim Polri yang sangat tidak promoter,” kecam Neta.

Neta juga menyayangkan polisi tidak menangkap Djoko. Padahal, buronan Kejaksaan Agung itu sudah masuk ke Mabes Polri.

Dari data yang diperoleh IPW, surat jalan dimkasud dikeluarkan Bareskrim Polri melalui Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS, dengan Nomor: SJ/82/VI/2020/Rokorwas, tertanggal 18 Juni 2020.

Surat jalan tersebut langsung ditandatangi oleh Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo.

“Dalam surat jalan Joko Chandra disebutkan berangkat ke Pontianak Kalimantan Barat pada 19 Juni dan kembali pada 22 Juni 2020 dan kemudian menghilang lagi,” ungkap Neta.

Sumber Berita / Artikel Asli : pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...