Kubu 02 Dipatahkan, Bawaslu Tegaskan Ma’ruf Amin Bukan Pejabat BUMN: Atas Dasar Fakta

444

JAKATA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menilai status KH Maruf Amin yang menjabat sebagai Dewan Pengawas Syariah di anak perusahaan BUMN tidak mengganggu proses pencapresan.

Penegasan itu sebagaimana disampaikan Ketua Bawaslu Abhan saat membacakan jawaban atas permohonan gugatan dari 02 Prabowo-Sandi dalam Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (18/6).

Abhan kemudian menyamakan kasus Maruf dengan yang dialami caleg Partai Gerindra, Mirah Sumirat.

Mirah tidak diloloskan sebagai caleg oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) karena menjabat sebagai pegawai di anak perusahaan BUMN seperti Maruf Amin.

Mirah kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS). Namun kemudian, Bawaslu langsung melakukan pemeriksaan usai menerima laporan.

Dalam putusan yang diambil, Bawaslu akhirnya meloloskan Mirat sebagai caleg di Dapil VI Jawa Barat.

Atas dasar itulah, lanjut Abhan, pihaknya tidak mempermasalahkan status Maruf Amin sebagai calon wakil presiden.

Sebab, Bawaslu tidak menemukan bukti pelanggaran pemilu dalam perkara tersebut.

“Tidak terdapat temuan dan atau laporan mengenai dugaan pelanggaran pemilu yang ditangani dan atau ditindaklanjuti Bawaslu RI,” katanya.

Abhan juga menegaskan, bahwa keterangan yang disampaikan dalam sidang itu adalah keterangan yang obyektif dan tak mendukung pihak manapun.

Selain itu, Bawaslu juga menyampaikan bahwa keterangan didasarkan fakta.

“Keterangan Bawaslu ini objektif, keterangan yang kami berikan berdasarkan fakta pengawasan selama Pemilu 2019. Jadi atas dasar fakta,” tegas Abhan.

Menurut Abhan, keterangan Bawaslu yang diberikan juga sesuai dengan yang terjadi lapangan.

Ia mengatakan jika terbukti ada kecurangan Pemilu, Bawaslu akan menyampaikan kecurangan tersebut dalam keterangannya.

Terkait jumlah pelanggaran, ia menyebut Bawaslu menemukan sekitar 15.000 pelanggaran, yang didominasi oleh pelanggaran administratif pemilu.

Untuk diketahui, posisi Ma’ruf Amin d DPS dua bank tersebut sebelumnya dipermasalahkan Tim Hukum Prabowo-Sandi.

Mereka berpendapat, kendati Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah adalah anak perusahaan, Ma’ruf tetap disebut sebagai karyawan atau pejabat BUMN.

Atas dasar itu, kubu 02 meminta MK mendiskualifikasi pasangan Jokowi-Ma’ruf dan menetapkan pasangan Prabowo-Sandi sebagai pemenang.

(jpg/ruh/pojoksatu)

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here