KPU Hilangkan Pemaparan Visi Misi, Mau Dibawa Kemana Indonesia?

129
Ketua KPU Arief Budiman

JAKARTA – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU RI) membatalkan pemaparan visi misi pasangan capres-cawapres Pilpres 2019 melahirkan polemik baru.

Tak sedikit pula, pihak yang kemudian menyesalkan keputusan yang dianggap cukup aneh tersebut.

Kecaman salah satunya pun datang dari Direktur Indonesian Legal Rountable (ILR), Erwin Natosmal Oemar.

Menurut Erwin, keputusan tersebut bisa jadi presden buruk bagi demokrasi di Indonesia.

Demikian disampaikan Erwin di kantor Kode Initiative, Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (6/1/2019).

Tak hanya itu, ILR pun mempertanyakan netralitas KPU RI selaku penyelenggara pemilu.

“Saya sangat menyesalkan keputusan KPU yang tidak memberikan ruang para kandidat untuk memberikan visi misi,” tuturnya.

Erwin menyebut, pemaparan visi-misi tersebut sejatinya menjadi bagian paling utama dari konsepsi pemilihan umum.

“Padahal visi misi ini yang menjadi tema utama Pemilu kita, mau dibawa ke mana Indonesia ke depan,” jelasnya.

Tak hanya itu, lanjut Erwin, keputusan membatalkan pemaparan visi-misi itu juga disebutnya makin menjauhkan Indonesia dari makna demokrasi itu sendiri.

“KPU telah salah telah menjauhi makna keberadaannya sebagaimana yang dimaksudkan dengan undang-undang,” tegasnya.

Untuk diketahui, KPU RI resmi membatalkan penyampaian visi misi yang dilakukan oleh tim kampanye ataupun capres-cawapres, pada tanggal 9 Januari ini.

Ketua KPU, Arief Budiman mengaku sudah melakukan rapat dan diputuskan tidak ada penyampaian visi misi yang dilakukan pada 9 Januari mendatang.

KPU menyerahkan kepada dua pasangan menyampaikan visi-misinya sendiri-sendiri.

“Sudah diputuskan silahkan dilaksanakan sendiri-sendiri tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri, jadi tidak lagi difaslitasi oleh KPU,” ujar Arief Budiman di Hotel Mandarin, Jakarta, Sabtu (5/1).

Salah satu alasan peniadaan penyampaian visi misi itu karena tim pemenangan Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saling berbeda pendapat.

Atas kondisi tersebut, KPU memutuskan tidak memfasilitasi kedua belah pihak.

“KPU agak kerepotan kalau memfasilitasi keinginannya, karena berbeda-beda. Jadi KPU memutuskan kalau sosialisasi itu bisa dilakukan masing-masing paslon,” katanya.

Arief mengatakan penyampaian visi misi ini sebenarnya tidak menjadi keharusan untuk bisa disampaikan.

Karena memang yang diatur dalam UU Pemilu adalah debat capres-cawapres sebanyak lima kali.

“Ya mereka intinya bikin sendiri-sendiri terserah,” ungkapnya.

(jpg/ruh/pojoksatu)

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here