KPU: 12 Kabupaten Kota di Sulsel Berpotensi Pemungutan Suara Ulang

269

Makassar — Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menyebutkan, ada 12 kabupaten kota berpotensi untuk dilakukan pemungutan suara ulang (PSU) setelah pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 pada Rabu (17/4) lalu.

“Sesuai laporan yang kami terima, terdapat 12 daerah di Sulsel yang dianggap bermasalah pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan kini masih dalam kajian untuk kemungkinan dilakukan pemungutan suara ulang,” ujar Ketua KPU Provinsi Sulsel, Misnah Attas, saat jumpa pers di Makassar, Jumat (19/4).

Doa tidak menyebutkan secara perinci jumlah tempat pemungutan suara (TPS) yang dianggap bermasalah di 12 daerah itu. Dia hanya mengatakan, instansinya menerima laporan bahwa terdapat beberapa masalah yang terjadi di daerah-daerah itu, antara lain ada sejumlah pemilih yang menyalurkan hak pilih bukan di TPS mereka.

“Ada pemilih yang menggunakan e-KTP mencoblos tapi tidak terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT) maupun daftar pemilih tambahan atau DPTb,” kata dia.

Menurut dia, persoalan ini menjadi perdebatan karena pemilih telah mencoblos di TPS bukan tempat domisilinya, sehingga diduga terjadi pelanggaran pemilu yang bisa kemungkinan untuk dilakukan PSU.

“Untuk menentukan TPS mana saja yang akan dilakukan PSU, sementara ini kami menunggu kajian dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) paling lambat tiga hari ke depan. Kami juga memastikan ada dokumen dan pendukungnya,” ungkap mantan ketua KPU Kota Makassar itu.

Menurut dia, jika terjadi PSU, hendaknya dapat dijadikan momentum pendidikan politik di tingkat bawah. Bahwa, ternyata ada risiko besar ketika pemilih dan KPPS tidak memahami regulasi. “Tentu ini tidak boleh lagi terjadi pada pemilu dan pilkada mendatang,” ujarnya.

Misnah mengatakan, ikhtiar KPU Sulsel menginginkan tidak ada ‘residu’ usai pelaksanaan Pemilu 2019 dengan tetap pada semangat mendorong pelaksanaan pemilu berintegritas.

Ketua Bawaslu Sulsel, Laode Arumahi mengungkapkan, pihaknya memang menemukan adanya indikasi pelanggaran saat pemungutan suara di sejumlah TPS di 11 kabupaten dan kota di Sulsel usai pemungutan suara pada 17 April 2019.

“Kami sedang mengkaji dan mempelajari pelanggaran itu. Jika ada bukti temuan itu maka potensi untuk dilaksanakan PSU,” katanya

Arumahi enggan menjelaskan secara perinci 11 kabupaten kota yang TPS-nya terindikasi bermasalah itu karena masih dalam penelitian lebih mendalam atas dugaan pelanggaran tersebut. “Kalau PSU hanya di TPS yang bermasalah itu saja. Sementara TPS yang tidak ditemukan masalah, tetap datanya diinput berjenjang dari PPK, ke KPU kabupaten kota, KPU provinsi hingga KPU Pusat,” ujarnya. (AIJ/Ant) indonesiainside

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...