KPK Bidik Lippo Group sebagai Tersangka Pidana Korporasi

313
Lippo Group

Skandal suap proyek Meikarta belakangan juga menyeret sejumlah petinggi Lippo Group dalam proses pemeriksaan maupun penggeledahan.

Dalam hal ini, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata menyebut bahwa pemeriksaan maupun penggeledahan terhadap para petinggi Lippo Group dilakukan untuk mendalami keterlibatan korporasi dalam skandal suap perizinan proyek bernilai investasi hingga Rp278 triliun tersebut.

“Saya meyakini ada alasan cukup untuk memeriksa manajemen Lippo. Terutama dilihat peran korporasinya. Kami ingin melihat sejauh mana korporasi berperan,” ujar Alex di Gedung KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Kamis (25/10).

Diketahui, penyidik hari ini (25/10) baru saja memeriksa Presiden Direktur Lippo Cikarang Tato Bartholomeus dan Direktur Lippo Karawaci Ketut Budi Wijaya.

Kepada awak media, Alex menjabarkan bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan manajemen berkaitan dengan skandal suap perizinan proyek Meikarta di Cikarang Timur tersebut.

“Kalau petingginya memerintahkan memberikan sesuatu. Kalau mengacu pada Perma (Peraturan Mahkamah Agung), korporasi bisa kena kalau tidak mencegah. Mungkin itu yang didalami penyidik,” tuturnya.

Sekedar mengingat kembali, sebuah korporasi dapat ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Sejauh ini, terhitung ada 3 korporasi yang telah dijerat KPK sebagai tersangka menggunakan Perma tersebut.

Sementara itu, dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin sebagai tersangka kasus dugaan suap terkait izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. Selain Bupati Neneng, KPK juga menjerat delapan orang lainnya dalam kasus ini.

Mereka adalah Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi, Jamaludi; Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat MBJ Nahar; Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi, Dewi Tisnawati; dan Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi.

Kemudian, pihak swasta bernama Billy Sindoro yang merupakan Direktur Operasional Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Neneng Hasanah selaku Bupati bersama sejumkah pejabat Pemkab Bekasi diduga menerima hadiah atau janji Rp 13 miliar terkait proyek tersebut. Diduga, realiasasi pemberian sampai saat ini adalah sekitar Rp 7 miliar melalui beberapa Kepala Dinas.[] AKURAT

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here