KontraS Bilang Pidato Jokowi di Sidang MPR Hanya ‘Lips Service’ Semata, Tak Ada Menyinggung HAM

282
Jokowi

 JAKARTA— Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) mengkritik pidato yang disampaikan Presiden Jokowi dalam sidang tahunan MPR RI, Senin (16/8).

Pasalnya, dalam pidato yang disampaikan orang nomor satu di Indonesia itu hanya membahas masalah ekonomi.

Namun, Presiden tidak menjelaskan langkah negara, dalam penyelesaian persoalan HAM yang berkaitan dengan kewenangan Presiden, DPR, dan Kejaksaan Agung.

Mereka abai terhadap penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang mandek karena ulah Kejaksaan Agung.

“KontraS melihat bahwa pidat pak Jokowi hanya ‘Lips Service’ semata dalam menjaga kebebasan sipil,” kata Kordinator KontraS Faria Maulidiyanti, Senin (16/8/2021).

Menurutnya, persoalan penuntasan ini secara jelas dan nyata merupakan mandat Undang-Undang (UU) dan termasuk ketetapan MPR dengan penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Tapi pidato Presiden tidak menyampaikan sejauh mana dan langkah apa yang telah dan akan negara lakukan,” ucapnya.

Faria mengatakan, Presiden Jokowi hanya menyampaikan ingin menarik investasi sebesar-besarnya untuk pembangunan ekonomi jangka panjang.

“Padahal investasi secara nyata telah berimplikasi pada besarnya potensi kerusakan lingkungan dan pelanggaran HAM,” tutur Faria.

“Ini ditemukan dari pola yang ada, dimulai dari aktivitas perusahaan yang merusak dan mencemari lingkungan, kemudian jika masyarakat menolak akan muncul ruang kriminalisasi,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan investasi Rp 900 triliun hingga akhir tahun ini bisa tercapai.

Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi dalam pidato sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPD RI dan DPR di gedung DPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (16/8).

Jokowi mengatakan, pada periode Januari sampai Juni 2021, realisasi investasi Indonesia.

Itu tidak termasuk sektor hulu migas dan jasa keuangan, sedikitnya Rp 442,8 triliun, dengan 11 rincian 51,5% di Luar Jawa, dan 48,5% di Jawa.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, investasi ini menyerap lebih dari 620 ribu tenaga kerja Indonesia.

“Penambahan investasi di bulan-bulan ke depan ini kita harapkan bisa memenuhi target Rp900 triliun, serta menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian secara lebih signifikan,” tuturnya.

Ia menyebutkan, perkembangan investasi harus menjadi bagian terintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

“Peningkatan kelas pengusaha UMKM menjadi agenda utama,” ungkapanya.

Berbagai kemudahan menurutnya disiapkan untuk menumbuhkan UMKM, termasuk kemitraan strategis dengan perusahaan besar, agar cepat masuk dalam rantai pasok global.

“Hal ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk UMKM, serta meningkatkan pemerataan dan kemandirian ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, ekosistem investasi dan kolaborasi di dunia usaha ini juga dimaksudkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi berbasis inovasi dan teknologi, khususnya ke arah Ekonomi Hijau dan Ekonomi Biru yang berkelanjutan.

Sumber Berita / Artikel Asli : (muf/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here