Kompolnas Ungkap Pihak yang Bikin Kisruh Polri Lewat Tito Karnavian, Bukan dari Internal

467
Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

JAKARTA – Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) curiga ada pihak yang ingin memecah belah Korps Bhayangkara melalui isu gratifikasi yang diterima Tito Karnavian. Sebab ada juga yang menyebut isu itu digunakan oleh sosok jenderal bintang tiga untuk menjatuhkan Tito dari posisinya sebagai Kapolri saat ini.

“Kompolnas melihat adanya upaya dari pihak-pihak di luar Polri untuk memecah belah soliditas di tubuh Polri, yang memunculkan tudingan tak berdasar dengan adanya pengkhianat di tubuh Polri kepada salah satu pejabat utama Polri,” ujar Komisioner Kompolnas Bekto Suprapto dalam keterangannya, Kamis (18/10).

Untuk itu, Kompolnas meminta agar pihak-pihak tersebut menghentikan tudingannya yang tak berdasar. Kompolnas sebagai pengawas fungsional Polri katanya sangat prihatin, mengingat saat Polda Metro Jaya menerapkan equality before the law, justru ada pihak-pihak yang mengembus-embuskan kasus yang sudah ditangani KPK.

Padahal, KPK sendiri sudah menyatakan bahwa dalam kasus yang dituduhkan kepada pribadi Tito yakni perusakan buku tidak terbukti, yang diperkuat dengan pemeriksaan rekaman CCTV di KPK, saksi-saksi, dan pemeriksaan pengawas internal KPK.

Polda Metro Jaya juga sudah melakukan penyelidikan tentang tuduhan adanya aliran dana kepada Tito yang kala itu menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya dan semua menyatakan bahwa tuduhan tersebut tidak benar.

Terlebih isu ini dimunculkan oleh pihak-pihak tertentu usai dipanggilnya beberapa tokoh penting untuk menjadi saksi tersangka hoax Ratna Sarumpaet (RS).

“Kompolnas menganggap dengan munculnya berita yang tidak jelas kebenarannya yang menyerang pribadi Kapolri adalah upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu untuk mengganggu proses pemeriksaan kasus penyebaran berita bohong Saudari RS,” tutur Bekto.

Lebih lanjut, dia menilai penyebaran berita bohong, melakukan tudingan yang tidak berdasar, adalah cara-cara yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan, dan para penyebar berita bohong hendaknya dapat diproses hukum. Di samping itu, Kompolnas perlu mengingatkan agar Polri tetap fokus pada tugasnya secara profesional dan mandiri.

“Selain itu, Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab menjaga keamanan dalam negeri, sangat penting untuk tetap menjaga dan memperkuat soliditasnya,” pungkas Bekto.

(dna/ce1/jpc/pojoksatu)

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.