Kebijakan Pemerintah Tidak Ramah Perempuan

319

 Jakarta — Sejumlah eksponen buruh perempuan yang tergabung dalam Front Perjuangan Rakyat (FPR) turun ke jalan memperingati Hari Perempuan Internasional 2019. Mereka mengkritik paket kebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo yang dianggap semakin menindas kaum buruh.

Aksi mereka diawali dengan melakukan gerak jalan dari patung kuda, Monumen Nasional sampai Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Jumat (8/3). Tergabung di antaranya, Serikat perempuan Indonesia (SERUNI), Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA).

Foto: Istimewa

Mereka menyebut, buruh perempuan di bawah pemerintahan Jokowi tidak mendapat kesejahteraan, bahasa mereka, “penghisapan dan penindasan yang makin berlipat-lipat”.

Para buruh perempuan menyoroti beberapa kasus, seperti upah rendah, kemiskinan, pemberlakuan jam kerja yang tidak ramah perempuan, hingga kriminalisasi yang menimpa beberapa pekerja perempuan, salah satunya Baiq Nuril.

“Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi sejak tahun 2015 sampai sekarang membuat semakin derasnya masuk investasi asing dan utang,” ujar Triana dari Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) di lokasi.

Triana menilai, kebijakan ekonomi pemerintah pro kapitalis monopoli internasional. Sehingga menjadikan buruh perempuan tertindas oleh kebijakan upah murah dan pemberlakuan jam kerja panjang tanpa uang lembur.

“Mereka bekerja dengan kondisi kerja yang sangat buruk dan tidak dijaminnya hak untuk menyusui, hak cuti, haid, hamil, dan melahirkan,” kata Triana. (Kbb) indonesiainside

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...