Kata Pendukung Prabowo-Sandi, Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf Seperti Penguasa Orde Baru

250

JAKARTA – Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf dianggap telah menghina Mahkamah Konstitusi (MK) sekaligus merendahkan harga diri, wibada dan martabat para majelis hakum yang mulia.

Kehormatan hakim sebagai punggawa keadilan direndahkan di mata Rakyat Indonesia.

Demikian disampaikan Natalius Pigai dalam tulisannya yang dilansir PojokSatu.id dari RMOL, Selasa (18/6/2019).

Menurutnya, Yusril cs telah memaksa dan protes hakim MK agar mengambil keputusan soal revisi atau perbaikan berkas perkara dari kubu Prbaowo-Sandi.

Hal itu, menunjukkan bahwa mereka masih terjebak dalam negara kekuasaan, sebagaimana lazim pada orde baru yang mempermainkan hukum dan hakim hanya menjadi legitimasi kejahatan penguasa.

Ia menyatakan, penghormatan terhadap hukum merupakan salah satu parameter tegaknya negara hukum.

Kubu 01, lanjutnya, seharusnya menjunjung tinggi hukum, justru mengabaikan atau membangkang terhadap hukum.

Tidak hanya membangkang terhadap aturan, tapi juga membangkang terhadap lembaga yudikatif.

“Pembangkangan hukum oleh Kubu 01 tersebut dapat dikategorikan sebagai penghinaan terhadap pengadilan (contempt of court),” katanya.

Penghinaan terhadap hakim dan MK itu, sambungnya, tidak boleh dianggap remeh karena akan memiliki implikasi serius terhadap tegaknya negara hukum.

“Indonesia bisa terjebak kembali dalam negara kekuasaan (machstaat) sebagaimana orde baru dimana hukum ditegakkan tergantung kemauan dari penguasa-penguasa dan orang-orang berkuasa,” katanya.

Kondisi ini, disebutnya bisa mengancam demokrasi. Sedangkan pembangkangan hukum akan menimbulkan impunitas atau kekebalan hukum.

Sandiwara yang diperlihatkan Tim Hukum Jokowi-Ma’ruf, patut dicemaskan oleh rakyat karena dengan melanggengkan penghinaan.

Sementara, pembangkangan hukum adalah hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum sebagai saluran mendapatkan keadilan.

“Artinya akan semakin banyak konflik di masyarakat yang tidak terselesaikan atau diselesaikan dengan jalan peradian,” katanya lagi.

Karena itu, pendukung Prabowo-Sandi itu meminta majelis hakim MK harus tegak lurus menegakkan keadilan.

“Hakim MK harus menjadi punggawa hukum (quardian of contitution) tetapi juga melihat realitas potensi tercerabutnya negara (quardian of nations state),” tutupnya.

(ruh/pojoksatu)

Comments

comments