Jokowi Kembali Diserang BEM UI: Rezim Ini Punya Banyak Nama, Salah Satunya Rezim Antikritik

379
Jokowi

Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali diserang kritik oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI).

BEM UI sebelumnya pernah mengkritik keras Jokowi dengan menyebutnya sebagai “King of Lip Service” atau Raja Omong Kosong.

BEM UI menilai Jokowi kerap mengatakan sesuatu ke publik namun tidak ada pembuktiannya sehingga layak disebut King of Lip Service.

Poster Jokowi King of Lip Service yang dibuat BEM UI sempat beredar luas di media sosial dan menjadi perbincangan hangat netizen.

Berselang dua hari setelahnya, Jokowi merespons kritik yang disampaikan BEM UI itu. “Saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi. Jadi kritik itu ya boleh boleh saja dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa berekspresi,” sebut Jokowi.

Jawaban Jokowi itu, kini justru menjadi pokok kritik lain yang disoal BEM UI. Jokowi kini kembali dikritik BEM UI soal terkekangnya kebebasan berpendapat akibat represi pemerintah.

“Presiden Jokowi pernah meminta masyarakat untuk aktif menyampaikan kritik,” kata BEM UI melalui cuitan di akun Twitter @BEMUI_Official pada 20 September 2021.

“Akan tetapi, menurut survei, sebanyak 52,1 persen masyarakat Indonesia merasa bahwa ancaman kebebasan sipil meningkat dan berakibat pula terhadap meningkatnya ketakutan masyarakat dalam berpendapat, berekspresi, berkumpul, dan berserikat,”
sebut BEM UI yang mengutip hasil survei dari Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).

BEM UI menilai Jokowi dan wakilnya Ma’ruf Amin gagal menegakkan kebebasan berpendapat di Indonesia.

“Berbagai pembungkaman dan tindakan represif dilakukan melalui UU ITE dan tangan aparat. Rezim ini punya banyak nama, salah satunya adalah rezim antikritik,” sebut BEM UI.

BEM UI menyoroti maraknya peristiwa dihapusnya mural bernuansa kritik terhadap pemerintah oleh aparat sebagai bentuk represi.

Selain itu, UU ITE juga dipandang sebagai hal yang membuat masyarakat rentan dikriminalisasi saat menyampaikan kritik untuk pemerintah melalui media sosial.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here