“Jenderal Temani Djoko Tjandra Naik Private Jet” Ya Ampun, Segini Bobroknya Penegak Hukum di Negeri Ini

4475
Brigjen Prasetijo Utomo, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo

Fakta terbaru terkait jenderal mbalelo yang berurusan dengan buronan Djoko Tjandra semakin menunjukkan begitu bobroknya penegak hukum di negeri ini. Hal ini terungkap dari peran Brigjen Prasetijo Utomo yang ternyata kejahatannya bukan sekadar menerbitkan surat jalan dan pencabutan red notice bagi Djoko Tjandra. Jenderal bintang 1 ini diketahui ikut terbang bersama Djoko Tjandra memakai private jet ke Pontianak, Kalimantan Barat.

Fakta memalukan itu diungkapkan Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKIBoyamin Saiman. “Dalam catatan saya, Prasetijo juga pernah ikut mengawal Djoko Tjandra ke Pontianak pakai private jet. Dia begitu diistimewakan agar lancar keluar masuk Indonesia,” ujar Boyamin dalam diskusi virtual bertajuk ‘Ironi Djoko Tjandra dan Tim Pemburu Koruptor’, kemarin. “Untuk mengamankan jalan Jakarta-Pontianak dia pakai surat jalan yang diterbitkan Prasetijo Utomo,” tambahnya.

Boyamin mengatakan, Djoko Tjandra masuk Indonesia dari Malaysia melalui jalur tikus Entikong ke Pontianak. Setelah sampai di Pontianak, Djoko Tjandra akan menggunakan pesawat komersil atau jet pribadi menuju Jakarta. Menurutnya, praktik ini bukan pertama kalinya. “Beberapa kali. Pernah pakai private jet, Lion, dan pesawat komersil. Ini berulang,” ungkap Boyamin.

Namun, kata dia, Djoko tidak pernah lama di Indonesia. Hanya sekitar dua hingga tiga hari. Selama di Tanah Air, dia mengendap-endap. Ketika Covid-19 merebak, Djoko lebih leluasa. “Kebetulan saat ini Covid-19 pakai masker pakai topi,” ucap Boyamin.

Dikonfirmasi soal ini, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono tak membantah omongan Boyamin Saiman. Awi membenarkan, Prasetijo berangkat ke Pontianak bersama Djoko Tjandra. “Iya, bersama (ke Pontianak),” ujar Awi.

Namun Awi menegaskan, bila kepergian Prasetijo itu tanpa izin pimpinannya, Kabareskrim Polri Komjen Listyo Sigit Prabowo. “Dia buat surat sendiri, tanda tangan sendiri. Dia berangkat, berangkat sendiri,” imbuhnya.

Karena itu, Awi memastikan, tidak ada keterlibatan pimpinan korps baju cokelat dalam perkara ini. “Jadi dia (Prasetijo) sendiri yang harus bertanggung jawab,” tegas Awi.

Status Djoko dalam surat jalan yang tercantum sebagai konsultan Bareskrim, ditambahkan Awi, juga merupakan “karangan” Prasetijo. “Harus diluruskan kalau itu karangan, itu palsu, itu bohong,” tuturnya.

Brigjen Prasetijo sudah dicopot dari jabatannya. Pencopotan itu tertera dalam surat telegram Kapolri bernomor ST/1980/VII/ KEP./2020 tertanggal 15 Juli 2020. Dia kemudian menjalani pemeriksaan di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) dan ditahan selama 14 hari di ruang khusus Provos Mabes Polri.

Selain Prasetijo, dua jenderal polisi lain ikut dicopot. Keduanya adalah Irjen Napoleon Bonaparte dan Brigjen Nugroho Slamet Wibowo. Napoleon dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri. Dia dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Itwasum Polri. Sementara Nugroho dicopot dari jabatan Sekretaris NCB Interpol Indonesia Divhubinter Polri. Dia dimutasi sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri.

Pencopotan jabatan itu tertuang dalam Surat Telegram Kapolri dengan nomor ST/2076/VII/KEP/2020 yang di keluarkan Jumat (17/7) dan diteken AsSDM Kapolri Irjen Sutrisno Yudi. “Diduga melanggar kode etik. Penyidikan Propam masih berlangsung,” beber Awi.

Nugroho melakukan pelanggaran etik dengan menerbitkan surat pencabutan red notice Djoko Tjandra. “Pak Napoleon juga begitu, karena diduga sebagai pimpinan mengetahui, tidak melakukan kontrol dan pengawasan. Kadiv Hubinter ditembuskan (surat pencabutan red notice Djoko),” tandas Awi.

Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menduga, para jenderal polisi yang terlibat dalam skandal ini disuap Djoko. Karena itu, dia meminta para jenderal itu diproses secara pidana. “Sanksi pidana ini sudah kelihatan dari surat palsu, penyuapan, itu juga bisa diterapkan. Jadi bukan hanya hukuman ringan, tapi hukuman berat,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane. Menurutnya, korps baju cokelat mesti menelusuri dugaan suap atau gratifikasi dalam skandal ini. “Telusuri ke mana saja aliran dananya,” tutur Neta.

Para jenderal yang terlibat, juga mesti diproses secara pidana. Neta juga meminta semua pihak di luar Polri yang terlibat memberi keistimewaan kepada Djoko Tjandra, mulai dari Lurah Grogol Selatan hingga Dirjen Imigrasi, harus jiga diusut dan diseret ke pengadilan. “Kasus persekongkolan jahat dalam melindungi buronan Djoko Tjandra adalah kejahatan luar biasa,” tegas dia.

Sementara itu, di Twitter, para warganet shock dengan informasi dikawalnya Djoko Tjandra oleh jenderal polisi ke Pontianak. “Hah, si Djoko Tjandra dikawal jenderal polisi naik private jet ke Pontianak? Ya ampun, segini bobroknya penegak hukum di negeri ini,” cuit @ AlsNugrahaa. “Gila emang aparat kita,” sambar @PenDjooLL.

Akun @Ibas menyebut, hal ini sudah termasuk kejahatan luar biadab, tingkatnya di atas luar biadab. “Ini mah sudah pidana, kejahatan luar biadab. Buron kasus tipikor kelas paus (kejahatan luar biasa), membantu buron tersebut (kejahatan luar biadab),” komentarnya. [OKT]

Sumber Berita / Artikel Asli : rmco

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...