Jelang Putusan Sidang Sengketa Pemilu, Waspada 30 Teroris Menyusup di Aksi Unjuk Rasa

136
Aksi massa kawal putusan MK/Foto: Rmol

JAKARTA- Pemerintah mewaspadai adanya jaringan kelompok teroris yang diduga akan menyusupi aksi unjuk rasa pada pengumuman hasil sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6) besok. Kendati demikian, masyarakat tidak perlu khawatir dengan adanya ancaman tersebut.

Adanya informasi tersebut diungkapkan oleh Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Menurutnya pemerintah telah mengendus gerak-gerik kelompok teroris tersebut. Jumlahnya ada lebih dari 30 orang yang sudah masuk ke Jakarta. Namun, kelompok tersebut telah dikenali oleh pemerintah.

“Memang ada kelompok kelompok teroris yang sudah menyiapkan diri. Kita sudah kenali mereka. Jadi enggak usah khawatir, kalau terjadi sesuatu ya tinggal diambil kan begitu,” kata Moeldoko di Gedung Bappenas, Rabu, Jakarta (26/6)

Namun, Moeldoko enggan membeberkan secara lebih lanjut mengenai kelompok teroris mana yang akan melakukan aksi besok. Begitu juga mengenai ciri-ciri dari 30 orang itu yang akan menunggangi aksi besok.

“Yang pasti kelompok ini tidak menginginkan adanya rekonsiliasi di Indonesia yang tengah dirajut bersama. Buktinya besok kelompok itu masih turun,” tuturnya.

Oleh sebab itu, pihaknya mengimbau, agar para kelompok tersebut untuk tidak melakukan turun ke jalan melakukan orasi di depan MK. Ia juga menyatakan, semua pihak untuk mentaati perintah Prabowo Subianto agar bertindak secara konstitusional dan menyelesaikan masalah dengan cara yang baik.

“Saya juga melihat ada kelompok yang tidak menginginkan itu. Mungkin mereka punya agenda lain, kita ikutin saja gak apa-apa,” terangnya.

Diketahui, untuk mengantisipasi keamanan nasional, pemerintah akan menerjunkan pasukan keamanan yang terhimpun dari TNI dan Polri. Kekuatannya sangat besar atau sekitar 40 ribu orang. Itu untuk menandingi kekuatan demo dengan estimasi 2.500 sampai 3.000 orang.

Lebih lanjut, Moeldoko juga meminta masyarakat bisa memahami, jika sampai ada pembatasan jaringan media sosial lagi. Itu demi mengantisipasi beredarnya berita bohong atau hoax.

Dalam kondisi seperti itu, kata Moeldoko, pemerintah berencana akan kembali membatasi medsos. Namun, pembatasan ini hanya berlaku seandainya ada situasi urgensi. Misalnya, seperti yang terjadi pada aksi kerusuhan 21-22 Mei lalu. Kendati demikian, pihaknya memprediksi esok hari tidak akan sampai melakukan pembatasan medsos.

“Kalau memang ada situasi mengganggu keamanan ya mau enggak mau, kita prihatin sebentar. Menurut perkiraan kita, besok sepertinya tidak terjadi apa-apa,” terangnya.

Di samping itu, Moeldoko meminta para pengunjuk rasa untuk mewaspadai adanya perusuh yang menunggangi aksi di depan MK. “Kita juga mewaspadai ada perusuh, mudah-mudahan semuanya lancar,” pungkasnya.

‎Sebagai informasi, MK akan memajukan putusan sengketa Pilpres pada 27 Juni besok dari sebelumnya tanggal 28 Juni. Rencananya sidang putusan ini dilakukan sekira pukul 12.30 WIB.

Adapun sembilan hakim MK ini juga akan membacakan putusannya sengketa Pilpres secara bergantian dengan dipimpin oleh Ketua MK Anwar Usman.

(dhe/pojoksatu/jpc)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here