Jawaban Tommy Soeharto saat Ditanya Najwa tentang Skandal Penyelewengan Dana Yayasan Supersemar

729

Tommy Soeharto menjawab pertanyaan mengenai kasus dugaan penyimpangan pengunaan dana Yayasan Supersemar yang ditanyakan oleh Najwa Shihab.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari video Mata Najwa yang diungga akun YouTube ‘NajwaShihab’ pada Rabu (11/7/2018).

Berdasarkan hasil penyelidikan Kejaksaan Agung, yayasan itu dianggap merugikan negara hingga triliunan rupiah.

Salah satu aset yang disita adalah Gedung Granadi, yang saat ini menjadi tempat perusahaan Tommy.

• Logo Partai Berkarya Disebut Mirip Golkar, Tommy Soeharto: Ini Memang Golkar yang Asli

Menurut Tommy, aset tersebut tidak dapat disita, karena gedung tersebut secara hukum milik Perusahaan Granadi, bukan Supersemar.

Terkait dana sebesar 4,4 triliun rupiah yang harus dikembalikan kepada negara, Tommy Soeharto mengatakan jika ia tidak tahu menahu.

Lantaran dirinya bukan anggota Yayasan Supersemar.

“Saya bukan pengurus di situ dan bukan pembinanya,” kata Tommy.

Ia menjelaskan saat ini hanya mengelola dua yayasan, dan bukan Supersemar.

Sementara itu, pejabat Humas PN Jakarta Selatan, Achmad Guntur menuturkan apabila Gedung Granadi sedang menunggu appraisal guna mengetahui harga dari gedung tersebut.

• Tudingan Pelanggaran HAM di Era Orde Baru, Tommy Soeharto: Silahkan Diungkap

Dalam deskripsi video, Najwa Shihab juga menuliskan bahwa KKN di era Orde Baru yang selama ini digaungkan tidak terbukti.

Berikut ini deskripsinya:

Setelah Soeharto lengser dari kursi presiden, tim Kejaksaan Agung menemukan indikasi penyimpangan penggunaan dana yayasan-yayasan yang dikelola Soeharto, salah satunya Yayasan Supersemar. Hasil penyidikan Kejagung, melalui yayasan tersebut Soeharto merugikan negara hingga triliunan rupiah.

“Yang didengungkan selama ini, KKN segala macam, sampai sekarang tidak pernah terbukti bahwa itu ada. Itu selalu digunakan sebagai alat untuk mendiskreditken orde baru,” kata Tommy Soeharto, Ketua Umum Partai Berkarya. soal putusan penyitaan aset-aset milik Yayasan Supersemar, Tommy mengatakan itu putusan rancu, tidak punya dasar hukum dan bersifat politis. (Narasi)

Simak penuturan lengkapnya dalam video di bawah ini.

Diberitakan Kompas.com, Yayasan Supersemar diwajibkan membayar kepada negara sebagaimana putusan Mahkamah Agung (MA) sebesar Rp 4,4 triliun.

Daftar aset yang semestinya disita antara lain 113 rekening berupa deposito dan giro, dua bidang tanah seluas 16.000 meter persegi di Jakarta dan Bogor, serta enam unit kendaraan roda empat.

Kasus Yayasan Supersemar bermula saat pemerintah menggugat Soeharto (Presiden kedua RI Soeharto selaku Tergugat I) dan Yayasan Supersemar (Tergugat II) atas dugaan penyelewengan dana beasiswa Yayasan Supersemar.

Dana yang seharusnya diberikan kepada siswa/mahasiswa itu ternyata disalurkan kepada sejumlah perusahaan.

Dalam putusan kasasi yang dijatuhkan oleh Harifin A Tumpa, Rehngena Purba, dan Dirwoto, MA menyatakan bahwa tergugat II harus mengembalikan 75 persen dari total dana yang diterima, yaitu 315 juta dollar Amerika Serikat dan Rp 139 juta.

Angka Rp 139 juta dipermasalahkan oleh Kejagung melalui peninjauan kembali (PK) karena setelah diteliti ternyata hilang tiga angka nol. Angka yang benar adalah Rp 139 miliar.

Pada Agustus 2015, MA mengabulkan PK yang diajukan negara, diwakili kejaksaan.

Dengan demikian, Yayasan Supersemar harus membayar 315 juta dollar AS atau setara Rp 4,25 triliun dan ditambah Rp 139 miliar atau semuanya menjadi Rp 4,389 triliun.

Namun, perlawanan kembali dilakukan pihak Yayasan Supersemar.

Gugatan pun diajukan ke PN Jakarta Selatan.

Kemudian, pada Juni 2016, PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian gugatan Yayasan Supersemar terkait jumlah uang yang diterima dalam putusan MA.

Pengadilan memutuskan bahwa aset yang patut dieksekusi hanya sekitar Rp 309 miliar hingga Rp 706 miliar.

Tak terima dengan putusan itu, Kejaksaan Agung melayangkan kasasi ke MA pada Juli 2017.

Putusan kasasi tersebut keluar pada 19 Oktober 2017 lalu dengan hasil mengabulkan gugatan Kejagung. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

tribunnews.

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...