Jansen Sitindaon Beri Tanggapan atas Klarifikasi Kabar Sri Mulyani Lelang Miras Selundupan

721

Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon memberikan tanggapan atas bantahan yang diberikan oleh komunikator Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti terkait pemberitaan lelang miras selundupan.

Dilansir TribunWow.com, hal tersebut tampak dari laman Twitter @jansen_jsp yang diunggah pada Minggu (5/8/2018).

Awalnya, netter dengan akun @bengkeldodo menanyakan kenapa Menteri Keuangan Sri Mulyani akan melakukan lelang minuman keras (miras).

“Bu……

kenapa seperti sudah putus asa
buat nombokin keuangan negara sih bu ??

Jika miras sitaan diperbolehkan dijual buat nembel uang negara ya sekalian aja bu sabu dan narkoba di lelang juga
Saya batal nyapres deh, pusing bayar angsuran nya besok,” tulis akun tersebut.

Menanggapi hal tersebut, akun bernama @nufransa menyanggah apabila Sri Mulyani akan melelang barang selundupan (miras) untuk menambah pemasukan negara.

“Berita tsb adalah menjawab pertanyaan media mengenai apakah barang tersebut dapat dilelang.

Hal ini dijawab Menkeu SMI bahwa sesuai peraturan perundangan dan prosedur penegakan hukum atas pidana penyelundupan, keputusan tersebut adalah kewenangan pihak kejaksaan dan pengadilan.

Sesuai peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana kepabeanan, keputusan peruntukan atau penggunaan atas barang hasil penindakan/barang yang terkait tindak pidana yang sudah menjadi barang bukti tersebut ditetapkan oleh Putusan Hakim.

Apabila tindak pidananya terbukti, maka putusan terkait barang bukti dapat berupa : dirampas untuk negara (bisa dilelang atau tujuan lain/hibah) atau dimusnahkan.

Jadi tidak benar bila diberitakan bahwa minuman keras selundupan tererbut akan dilelang untuk menambah penerimaan negara.

Kami di Kementerian Keuangan dan instansi penegak hukum telah beberapa kali melalui penghancuran beribu-ribu minuman keras, narkoba dan rokok ilegal, bersama Polri dan Kejaksaan di kantor pusat Bea Cukai,” tulisnya.

Menanggapi hal tersebut Jansen memberikan apresiasi lantaran pihak Kemenkeu segera memberikan klarifikasi.

@jansen_jsp: Mantap @KemenkeuRI langsung responsif memberi klarifikasi. Biar tidak liar.

Semoga dimuat jg di media yg memberitakan sebelumnya.

Kita tunggu putusan pengadilan mau diapakan barang-barang itu. Jika laki-laki saja bisa diputus pengadilan jd perempuan, apalagi barang-barang  yg bisa dilelang begitu.

Diketahui, Jansen Sitindaon sebelumnya juga sempat mengomentari kabar rencana pelelangan tersebut.

Saat itu, Jansen mengaku sulit untuk memberikan tanggapan.

“Sulit utk mengomentarinya. Udah mau tenggelam ya gini ini. Terserah ibu ajalah selaku Menteri Keuangan terkece se-Dunia. Asal jgn Narkoba sitaan juga nanti dilelang karena potensi harganya juga tinggi untuk pemasukan Negara bu. Atur² sesuka ibu ajalah,” ucap Jansen Sitindaon, Kamis (2/8/2018).

Cuitan Jansen Sitindaon
Cuitan Jansen Sitindaon (Twitter)

Diberitakan Kontan, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, berencana melakukan lelang minuman keras (miras) ilegal kepada pelaku industri.

Tujuannya sebagai langkah antisipasi potensi kerugian negara sebesar Rp 57,7 miliar akibat sitaan miras ilegal berjumlah 50.664 karton atau tiga kontainer.

Sebelumnya, Bea Cukai Jawa Timur menemukan penyelundupan minuman keras dan rokok ilegal melalui tiga kontainer yang berasal dari pelabuhan Singapura.

“Kami tentu dalam hal ini adalah barang sitaan, bukan barang yang bebas. Kita akan sangat bergantung kepada kejaksaan untuk melakukan proses cepat sehingga barang itu bisa dilakukan untuk pelelangan,” kata Sri Mulyani Saat ditemui di Kantor Wilayah Bea Cukai Tanjung Perak Jawa Timur, Kamis (2/8/2018).

Lebih lanjut Sri Mulyani mengatakan bahwa pengadilan dan kejaksaan setuju untuk melakukan pelelangan tersebut. Namun, batasan yang diterapkan adalah pengusaha dengan NPPKC (Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai)

“Saya dengar dari kejaksaan dan pengadilan bahwa beliau setuju. Saya minta Dirjen Bea Cukai, pak Kanwil untuk follow up hal tersebut. Yang boleh partisipasi dalam lelang adalah pengusaha yang memiliki izin NPPKC. Sehingga dia bayar seluruh bea masuk PPN, PPH pasal 22 dan cukainya. Itu akan jadi penghasilan untuk negara,” ujarnya. (TribunWow.com/Lailatun Niqmah)

.tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...