Ini lho cara melawan oligarki kekuasaan

272

Perbincangan kendali Indonesia di tangan para oligarki belakangan ini menjadi topik diskusi. Oligarki unggul dalam sumber daya finansial dan kuasa sehingga dinilai mudah bisa mengendalikan sistem ekonomi politik bahkan sistem demokrasi di Indonesia. Bagaimana cara melawan oligarki yang bisa dikatakan bisa atur segalanya di republik ini?

Direktur Eksekutif Nusantara Centre, Yudhie Haryono berpandangan oligarki tanpa tanding dalam pertarungan kuasa modal di republik ini. Selama mereka masih berjaya dalam kuasa modal, maka bakal sulit, bukan tak mampu dilawan. Nah bagaiman sih cara mengimbangi oligarki ini?

Feodalisme melahirkan oligarki

Oligarki politik
Oligarki politik. Foto Instagram @rofiudin_

Yudhie menjelaskan akar dari oligarki di Indonesia bisa dilacak dari tradisi purba kerajaan nusantara.

Pada zaman dulu, praktik ini dibenihi dengan feodalisme, yang mana memastikan kekuasaan tak dibagi kepada kelompon lain. Wujud feodalisme ini kemudian berubah rupa dalam zamannya. Di era demokrasi yang berpusat pada mandat rakyat pun, feodalisme mewujud dalam bentuk oligarki.

Para pendiri bangsa, sadar feodalisme ini bakal menjadi problem di Indonesia. Makanya para pendiri bangsa membangun basis bangsa ini dengan antifeodalisme.

“Bisa dicek anggota BPUPKI PPKI dan elite nasional pada era 1945, yang ditonjolkan adalah apa pikiranmu, gagasanmu, bukan siapa ayahmu, berapa duitmu dan mana kekayaanmu. Tapi kemudian dikubur habis, maka pada 1998, rakyat mengoreksinya kembali,” jelas Yudhie.

Revolusi 1945 dan 1998, jelas Yudhie, menjadi berupaya mengakhiri tradisi feodalisme yang berdiri pada basis okol dan ongkol alias duit, bukan akal yang dipinggirkan.

Meski coba dilawan pada 1945 dan 1998, nyatanya praktik feodalisme masih saja berjalan.

Lawan oligarki apa bisa?

Penulis Yudhie Haryono
Penulis Yudhie Haryono. Foto Facebook Yudhie Haryono

Yudhie menjelaskan, salah satu jalan untuk melawan oligarki adalah konstitusi dan penegakannya. Dia mengatakan, dalam perundang-undangan, ada ketentuan yang membatasi akses kelompok kaya penggendali sistem, misalnya dalam hal kepemilikan tanah dibatasi tak boleh tak terbatas.

Namun sayangnya, ketentuan dalam undang-undang itu perlu diperdalam dan perlu penegakan hukum yang tegas.

Yudhie melihat aspek penegakan hukum untuk membatasi kaum oligarki ini masih sangat lemah.

Alih-alih membatasi, penegak hukum malah bisa dibeli dan mempermainkan hukum oleh kelompok oligarki. Salah satunya bukti yang jelas, kata Yudhie adalah kasus Djoko Tjandra. Tersangka pengemplang duit negara ini bisa membeli aturan dan penegak hukum.

“Kendalanya penegakan hukum. yang alpa dari reformasi itu penegakan hukum. Malah penegak hukum terbeli,” tuturnya soal cara melawan oligarki kekuasaan..

Namun demikian, gagasan membatasi akses kaum oligarki bukan tanpa konsekuensi. Yudhie mengatakan, kalau eksistensi mereka disinggung, kaum oligarki ini pasti melawannya.

Cara melawan oligarki: APBN wajib surplus

Suasana rapat DPR. Foto: halloindo.com
Suasana rapat DPR. Foto: halloindo.com

Namun demikian, Yudhie mengatakan para ekonom telah menawarkan solusi untuk mengimbangin praktik feodalisme, dinastisme serta oligarki. Caranya yakni memastikan APBN surplus.

Yudhie mengatakan, idealnya APBN surplus bisa dipakai untuk mengakhiri kemiskinan, kesenjangan dan pengangguran.

Yudhie yakin, jika masalah tersebut bisa dijalankan, maka kesenjangan orang kaya dan orang miskin bisa menipis, yang akhirnya bisa mengikis kuasa oligarki. Pertarungan menjadi lebih relatif berimbang.
Kompetisi demokrasi bisa lebih terbuka, tak melulu terus dikuasai oligarki.

APBN surplus merupakan upaya untuk memastikan keuangan Indonesia itu sehat, lolos dari jerat dan jebakan utang.
Bagaimana untuk membuat APBN surplus, Indonesia bisa menjalankan prinsip teori moneter modern atau modern monetary theory (MMT).

Gagasan MMT ini yakni pemerintah mencetak yang sebanyak yang dibutuhkan untuk pembiayaan pada sektor produktif.

Sayangnya, APBN surplus itu adalah mimpi dari dulu sampai kini. Sebab sejak Orde Lama hingga Orde Reformasi saat ini, pemerintahan nyaris belum memikirkan bagaimana cara membuat APBN surplus.

Padahal gagasan APBN surplus itu adalah gagasan ekonomi Pancasila, bukan ekonomi pasar. Malah semakin ke sini, wajah ekonomi Indonesia berkiblat pada madzhab pasar liberal.

“Dalam ekonomi pasar, APBN itu wajib minus agar ada utang dan utangnya dikemplang,” tegasnya.

Sumber Berita / Artikel Asli : Hops

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...