Ini Deretan Tuntutan Aksi Mahasiswa yang Digelar di Depan DPR Hari Ini

643

JAKARTA – Aksi mahasiswa kembali akan digelar di depan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, hari ini, Selasa (24/9/2019).

Aksi tersebut merupakan aksi lanjutan dari aksi sebelumnya yang juga digelar di berbagai daerah di Indonesia.

“Paling kurang 1.000 mahasiswa akan turun ke jalan untuk mengikuti aksi ini,” jar perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti Jakarta, Edmund Seko dikutip PojokSatu.id dari Antara.

Mereka akan berangkat dari kampusnya dengan melakukan long march dari kampus menuju DPR.

Tuntutan yang dibawa pun tak berbeda dengan aksi sebelumnya. Yakni penuntasan agenda reformasi.

Aksi gabungan mahasiswa dari sejumlah universitas di Jakarta itu juga membawa sederet tutuntutan kepada DPR dan pemerintah.

Di antaranya, restorasi upaya pemberantasan KKN, demokrasi, hak rakyat untuk berpendapat dan penghormatan perlindungan dan pemenuhan HAM.

Selain itu juga menuntut keterlibatan rakyat dalam setiap proses pengambilan kebijakan.

Selanjutnya, merestorasi perlindungan sumber daya alam, pelaksanaan reformasi agraria dan tenaga kerja dari ekonomi yang eksploitatif.

Kemudian, merestorasi kesatuan bangsa dan negara dengan penghapusan diskriminasi antaretnis, pemerataan ekonomi, dan perlindungan bagi perempuan.

Juga, penundaan terhadap RUU KUHP, RUU KPK, RUU Pertanahan, RUU Permasyarakatan, maupun RUU SDA.

Sementara, Koordinator Pusat Aliansi BEM Seluruh Indonesia, M Nurdiansyah mengatakan sejumlah agenda reformasi tak kunjung tuntas bahkan cenderung dikhianati pemegang kekuasaan.

Pengesahan Revisi UU KPK dan pimpinan yang bermasalah juga menjadi salah satu isu yang dibawa dalam aksi tersebut.

“RKUHP dan UU ITE mengancam demokrasi, RUU Pertanahan, RUU Minerba dan RUU Sumber Daya Alam yang tidak berpihak pada rakyat,” tegasnya.

Di sisi lain, pihakya menilai, masih banyak pekerjaan rumah (PR) kaitannya dengan agenda reformasi.

“Hingga agenda reformasi agraria dan penyelesaian kasus HAM yang tak junjung tuntas,” jelas Nudiansyah.

Sejumlah aksi, kata dia yang dilakukan sebagai bentuk kebebasan berekspresi justru berujung represi dan kriminalisasi.

Pengamanan Tiga Kali Lipat

Polda Metro Jaya mengaku sudap menyiapkan pengamanan menyambut aksi mahasiswa yang rencananya akan digelar di depan DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (24/9/2019).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono menyatakan, untuk pengamanan, pihaknya tidak sendirian.

Pasalnya, untuk pengamanan aksi, akan dibantu dari unsur TNI dan Satpo PP.

“Yang diterjunkan adalah 18.000 personel gabungan,” jelas Argo kepada wartawan, Selasa (24/9/2019).

Argo menjelaskan, belasan ribu personil itu tidak hanya dipusatkan di DPR RI saja. Melainkan di sejumlah titik lainnya.

Sebeb, pihaknya juga melakukan rekayasa lalulintas di sekitar lokasi aksi mahasiswa.

Setidaknya ada 252 polisi lalu lintas yang diterjunkan untuk mengatur arus yang pasti akan terdampak oleh adanya aksi unjuk rasa di DPR.

Karo Penmas Mabes Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, dalam aksi kali ini pihaknya memperketat keamanan di kawasan DPR RI.

Hal itu dilakukan mengingat aksi demikian sangat rawan terjadi bentrok.

“Penjagaan diperketat ya. Ada tameng juga di depan DPR,” kata Dedi saat dikonfirmasi Pojoksatu.id, Selasa (24/9).

Tak hanya itu, anggota yang bertugas di lapangan juga dibekali berbagai keamanan. Hal itu guna menjaga keselamatan anggota.

Selain itu, anggota juga tidak dibekali senjata. Hanya dibekali tameng yang sesuai dengan standar SOP aksi.

“Sesuai SOP tidak (dibekali senjata) hanya tameng, water conon dan gas air mata,” ungkap Dedi.

Resmi Ditunda

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memerintahkan untuk menunda pengesahan RKUHP yang awalnya akan disahkan pada hari ini, 24 September 2019.

Penundaan juga dilakukan terhadap RUU Pertanahan, RUU Minerba, dan keempat RUU Pemasyarakatan.

“Tadi siang saya bertemu dengan Ketua DPR, Ketua Fraksi, serta Ketua Komisi. Intinya tadi saya minta agar pengesahan itu ditunda untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan, substansi yang lebih baik sesuai keinginan masyarakat,” ujar Jokowi, usai rapat konsultasi di Istana Merdeka, Senin (23/9).

Dengan demikian, tinggal RUU (PPP) yang akan disahkan sesuai jadwal.

“Jadi yang belum disahkan tinggal satu yaitu Rancangan Undang-Undang Tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,” ujar Jokowi.

(ruh/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here