Ima Sebut Gaji Tim Gubernur Era Ahok Bukan dari APBD, dari Taipan?

357

JAKARTA – Cuitan mantan staf Ahok, Ima Mahdiah menjadi perbincangan ramai di media sosial.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDIP itu menyebut tim gubernur DKI Jakarta era Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok digaji dari dana operasional gubernur, bukan dari APBD.

Hal itu dikatakan Ima Mahdiah menanggapi tudingan warganet yang menyebut dia ajudan Ahok dan pernah menggelapkan dana Teman Ahok.

“Pertama, saya bukan ajudannya Pak @basuki_btp, saya staff beliau. Kedua, Tim Gubernur pada masa Pak Basuki dibiayai dengan menggunakan Dana Operasional Gubernur, bukan melalui APBD,” kata Ima di akun Twitternya, Kamis (7/11/2019).

“Tambahan: gaji tim gubernur dulu tidak dianggarkan dalam APBD, tp dengan menggunakan dana operasional gubernur,” tambah Ima.

Ahok dan Ima Mahdiah

Entah keceplosan atau benar-benar tidak paham soal dana operasional kepala daerah, cuitan Ima tersebut mengundang reaksi warganet.

Bahkan, Jurubicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak ikut memberikan komentar.

“Mbak maaf, saya bantu sedikit menerangkan ya. Anda anggota DPRD kan? Dana operasional gubernur itu asalnya dari APBD,” terang mantan ketua umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Warganet lainnya pun mempertanyakan sumber dana operasional gubernur era Ahok.

“Dana operatsional gubernurnya dr mana??? Dr apbd bukan. Apa cuan taipan?
Coba jelaskan. Biar gajadi pertanyaan,” tanya @Adhit_1909.

“Ini pinter atau saking pinter sih. Dana operasional gubernur drimana dari kantong pribadi si ahok??? Dri apbd kan haduhhhh,” imbuh @riezantha.

Ahok dan Ima Mahdiah

Ahok dan Ima Mahdiah

Seperti diketahui, Biaya Penunjang Operasional (BPO) kepala daerah diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 109 tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam PP tersebut disebutkan bahwa besaran biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Disebutkan bahwa PAD di atas Rp 500 miliar, maka kepala daerah mendapatkan BOP paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15% dari total PAD.

Target PAD DKI Jakarta tahun 2019 sebesar Rp 51 triliun. Artinya, Gubernur DKI Jakarta bisa mendapatkan dana operasional sekitar Rp 3 miliar setiap bulan dan Wakil Gubernur sekitar Rp 2 miliar per bulan.

(one/pojoksatu)

comments

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here