ILC Tak Bahas Polemik Sambhar, Mustofa Nahrawardaya: Saya Kira Sudah Betul

678

Direktorat Relawan Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya menyebut keputusan tema yang diambil dalam diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/3/2019) malam sudah benar.

Hal itu menyusul ramainya usulan agar ILC membahas soal polemik Aplikasi Sambhar, sebagai pengganti tema yang diumumkan pihak ILC.

Tanggapan ini disampaikan Mustofa melalui akun Twitter @AkunTofa, Selasa (12/3/2019).

Awalnya, Mustofa memberikan tanggapan singkat pada kicauan Pembawa Acara ILC, Karni Ilyas yang mengumumkan tema diskusi pada Selasa malam nanti.

“Dear Pencita ILC, diskusi kita Selasa pkl 20.00 malam ini berjudul “Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019″ Selamat menyaksikan. #IlcMencurgaiDPTPemilu,” tulis Karni Ilyas.

Menanggapi kicauan itu, Mustofa hanya meretweet dan memberikan emoji senyum saja.

https://twitter.com/AkunTofa/status/1105342768371556353

Namun, dalam unggahan lain, tampak Mustofa menanggapi seorang warganet yang membahas soal tema diskusi ILC itu.

Akun @faisalali_1990 meminta Karni Ilyas untuk mengubah tema diskusi.

“Masih ada waktu pak @karniilyas utk merubah tema diskusi @ILCtv1 mlm ini dg #ILCSambharMenyambar ,,ayo dong lambungkan @opposite6890 @AkunTofa,” tulis warganet itu.

Berbeda pendapat, Mustofa menyebutkan bahwa mengganti tema itu tidak akan menjadikan diskusi ILC baik.

Pasalnya, karena kondisinya sudah mendekati waktu tayang, maka akan ada banyak narasumber yang tidak bisa hadir.

Untuk itu, menurut Mustofa, tema ILC malam nanti sudah betul.

Ia menilai, tema mengenai polemik Sambhar itu akan lebih baik jika tak dibahas.

“Gak baik juga. Dalam kondisi mepet waktu, banyak narsum yang gak bisa hadir. Saya kira udah betul, ILC jangan bahas soal #AlumniSambhar . Untuk menjaga banyak kepentingan. tks,” tulis Mustofa.

Direktorat Relawan Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya memberikan tanggapan atas tema diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/3/2019) malam.
Direktorat Relawan Nasional BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Mustofa Nahrawardaya memberikan tanggapan atas tema diskusi Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (12/3/2019) malam. (Twitter @AkunTofa)

Sementara itu diberitakan sebelumnya, Mustofa Nahrawardaya turut memberikan komentar atas tagar ‘ILC Sambhar Menyambar’ yang menjadi trending di Twitter, Minggu (10/3/2019).

Diketahui tagar yang menjadi trending itu berisi permintaan para netizen Twitter agar ILC mengangkat tema soal isu bahwa Polri membentuk buzzer melalui aplikasi bernama Sambhar.

Menanggapi hal itu Mustofa melalui akun Twitternya, @AkunTofa mengajukan permohonan dengan me-mention akun resmi Indonesia Lawyers Club (ILC) yang tayang melalui siaran tvOne.

Mustofa berharap supaya acara tersebut tidak membahas hal terkait lantaran ia merasa khawatir ada pihak yang nantinya dipermalukan.

“Mohon @ILCtv1 TIDAK MEMBAHAS tema #AlumniSambhar karena khawatir ada yang dipermalukan.

Please! ini Big Scandal!

Cari tema kain saja.

CC @opposite6890 @karniilyas,” tulis Mustofa.

Kemudian ia menyarankan supaya ILC mengangkat tema lain saja.

Mustofa merasa kasihan jika acara tersebut mengangkat tema yang di dalamnya dapat membuka aib pihak tertentu.

“Masih banyak tema lain untuk @ILCtv1 nya Uda @karniilyas yang lebih adem ketimbang tema #AlumniSambhar.

Misalnya soal KRL anjlok di Bogor. Atau soal #Debat17Maret atau soal lainnya yang bukan berisi buka2 aib.

Kasihan,” ungkap Mustofa.

Kicauan Mustofa Nahrawardaya, Minggu (10/3/2019).
Kicauan Mustofa Nahrawardaya, Minggu (10/3/2019). (Capture/Twitter/@AkunTofa)

Kicauan tersebut lantas banyak menuai komentar dari sejumlah netizen.

Ada yang menyetujui usul itu dan ada pula yang menginginkan topik tersebut diusung oleh ILC.

Seperti akun @syahrulakbar197 “Jangan buka aib orang, tapi kalau negara membutuhkan kita akan kasih ke negara…karena kami patriot.”

“Betul..bahas saja tema yg sedang panas2nya seperti harga jagung misalnya,” kata akun @rhidayatd.

“Sebaiknya kupas tuntas ke akar2nya #ILCtv1AplikasiSambhar,” ucap akun @cak_giant.

“Kayaknya utk bs melambungkan lagi rating @ILCtv1 harus berani menyangkan #ILCSambharMenyambar, apalagi klo @AkunTofa dan @rockygerung jd narsum jg, dijamin meroket tuh ratingnya.

Biar adil, krn dulu saracen ditayangkan di ilc , masak nayangkan #ILCSambharMenyambar ga berani ?” papar akun @eddtcaksby.

Polemik Sambhar

Sebelumnya diberitakan, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo menanggapi polemik isu yang menyebut Polri ikut menjadi buzzer.

Isu tersebut berkembang ketika akun Twitter @Opposite6890 mengatakan bahwa Mabes Polri membentuk buzzer anggota Polri dari tingkat Polres sampai pusat melalui aplikasi bernama Sambhar.

Pemilik akun @Oppositte6890 mengaku membongkar buzzer itu setelah melacak paket aplikasi android (APK) Sambhar.

Dedi mengatakan, kepemilikan IP Address Mabes Polri itu bisa diretas akun anonimus tersebut melalui Wifi di areal Mabes Polri.

Alasannya, wifi tersebut dapat diakses oleh masyarakat atau publik secara bebas yang berada di area atau wilayah Mabes Polri.

“Itu kan (akun) enggak jelas, kenapa harus kita jadikan rujukan. Kemudian kalau IP, Wifi di areal Mabes ini ada di area publik. Jadi bisa diakses publik,” ujar Dedi yang dikutip dari Tribunnews, Jumat (8/3/2019).

Saat ini, pihak kepolisian juga telah melalukan proses penyelidikan pada akun itu.

“Sudah (diselidiki), langkah-langkah progresif sudah dilakukan Direktorat Siber. Kita akan memprofil akan identifiaksi siapa yang memiliki akun opposite sebagai akun anonimus,” kata Dedi.

BPN Laporkan 17,5 Juta DPT Tak Wajar

Sementara itu, diberitakan Tribunnews.com, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi melaporkan 17,5 juta data yang menurut mereka tak wajar di DPT atau Daftar Pemilih Tetap) ke kantor KPU RI, Senin (11/3/2019).

Pelaporan ini dipimpin oleh Direktur Komunikasi dan Media Prabowo-Sandi, Hashim S Djojohadikusumo.

Hashim yang juga diketahui sebagai adik dari Prabowo ini memberikan data yang diperiksanya dari DPT yang diumumkan KPU RI pada 15 Desember 2018.

“KPU RI memberi kami waktu untuk melakukan verifikasi, setelah empat kali pertemuan dengan KPU, BPN melalui tim informasi dan teknologi meyampaikan bahwa masih ada 17,5 juta data yang menurut kami tak wajar, dengan penemuan itu kami menyampaikan keprihatinan atas keutuhan dan integritas DPT,” kata Hashim.

Lebih lanjut, Juru Debat BPN, Ahmad Riza Patria mengatakan, 17,5 juta nama yang dinilai tidak wajar itu terletak pada jumlah pemilih yang lahir pada tiga tanggal yang sama, yaitu pada 31 Desember, 1 Januari, dan 1 Juli.

“Dari 17,5 juta nama yang tak wajar itu terletak pada tanggal lahir yaitu yang lahir pada tanggal 1 Juli sejumlah 9,8 juta; yang lahir pada tanggal 31 Desember ada 3 juta; dan yang lahir pada 1 Januari sejumlah 2,3 juta nama,” papar Ahmad Riza Patria.

Hal ini dinilai tidak wajar karena ada perbedaan jumlah yang sangat signifikan dari angka rata-rata penduduk yang lahir pada tanggal selain itu.

“Kalau kami hitung rata-rata setiap tanggal dalam satu tahun itu ada 520 ribu nama, misal masyarakat yang lahir tanggal 30 Juni ada 520 ribu kemudian tiba-tiba yang lahir tanggal 1 Juli ada 9,8 juta; kemudian yang lahir 2 Juli kembali 520 ribu, itu menurut kami yang tak wajat,” ungkapnya.

Dari hasil pertemuan dengan KPU RI itu Ahmad Riza mengatakan akan ada verifikasi lapangan untuk meluruskan laporan BPN.

“Kami bersama KPU dan Bawaslu akan segera turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi, setidaknya seminggu ke depan akan dilakukan, kami juga akan segera tentukan daerah-daerah yang akan disisir,” pungkasnya.

.tribunnews

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...