Holding Perkebunan BUMN Terancam Bangkrut Dikelola Eks Pegawai BNI.

216
BUMN

Oleh : Mara Salem Harahap, Pimpinan Umum LasserNewsToday

 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perkebunan PTPN III Holding Company bakal diambang kehancuran, tentu semua ini akibat kebijakan ngawur dari Kementerian BUMN dalam menentukan anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris , jelas ini merupakan pelangaran terhadap peraturan Menteri BUMN tentang tata cara pemilihan anggota direksi dan komisaris.

Asal tau saja ini adalah produk warisan yang ditinggal oleh Elia Masa Manik dalam pengelolaan keuangan holding perkebunan di tahun 2016 yang lalu , berdasarkan hasil audit oleh Auditor Internasional E & Y telah merilis kinerja keuangan PTPN III Holding rugi sekitar Rp. 1,4 Triliun. Apalagi saat ini pengelolaan asset semakin amburadul , seperti rusaknya beberapa Pabrik Kelapa Sawit ( PKS ) PTPN IV yang buah tanda segarnya dari kebunnya terpaksa diolah di PKS milik PTPN V Riau , tentu rendemennya jelek , juga seperti investasi Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTBS) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei PTPN III saat ini “Mangkrak”.

Perlu juga diketahui bahwa anggaran untuk pembuatan Gardu PLTBS tersebut mencapai Miliaran rupiah dikeluarkan oleh perusahaan , tetapi semuanya sekarang menjadi tidak jelas.

Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa Sawit (PLTBS), yang merupakan energi terbarukan dan berasal dari limbah padat sawit, seperti cangkang dan tandan kosong sawit ternyata hanya menghabiskan anggaran dan terkesan sia-sia tanpa ada manfaat apapun saat ini di Sei Mangkei.

Kalau mau tau apa penyebabnya , tentu hal ini tak terlepas karena Kementerian BUMN telah gagal menempatkan anggota direksi sesuai dengan kompentensi dan integritasnya , Bahkan untuk proses penyaringan dan pengangkatan Jajaran petinggi Direktur Utama ( dari PTPN I sampai PTPN XIV ) sangat terkesan berbau Kolusi dan Nepotisme tanpa melalui Fit and proper test, sehingga kalau PTPN sering merugi sudah pastilah akibat salah penempatan orang yang tepat , tak dapat disangkal banyaknya jabatan Dirut Perkebunan dijabat dari pihak kalangan latar belakang pekerja di bank , dan tidak memahami budaya tanaman dan budaya kerja orang perkebunan , akibatnya tidak nyambung dan membuat holding Perkebunan ini sering merugi, Contohnya kemarin Ellia Masa Manik ketika menjabat Dirut PTPN III Holding yang latar belakangnya dari pegawai bank dan tidak pernah punya pengalaman diperkebunan, kemudian kondisi ini semakin diperparah dengan memaksakan Dasuki Amsir menjadi Dirut PTPN III Holding , ternyata dia juga dari latar belakang perbankan juga.

Ternyata kekeliruan itu berulang juga dilakukan terhadap cara penempatan Direktur PTPN IV , kementerian BUMN telah semberono juga dengan memilih Siwi Peni sebagai Direktur Utamanya yang berasal dari bank BNI , sehingga sudah menjadi pembicaraan sehari hari seluruh karyawan perkebunan dikantor direksi sampai di kebun kebun inilah wujud produk ” revolusi mental ” jabatan spesialisasi bidang tanaman sudah dikelola secara budaya perbankan , makanya pantas kinerjanya holding perkebunan semakin hancur , bisa jadi ini yang dikatakan oleh Luhut Panjaitan salah satu BUMN yang akan dijual.

http://www.lassernewstoday.com/berita/nasional/dibawah-kendali-menteri-rini-soemarno-bumn-perkebunan-bakal-merugi-dan-ambruk/)

Hari ini juga terjadi hal yang sama, Manajemen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN Holding menunjuk Dolly Pulungan sebagai Direktur Utama PTPN VII. Dolly sebelumnya menjabat sebagai Dirut PT Garam.

Dalam keterangan resmi yang diterima LNT, Kamis (28/9) pagi, PTPN Holding menyebut baru saja menempuh perombakan dalam jajaran direksi PTPN VII. Dolly terpilih menggantikan Andi Wibisono sebagai Direktur Utama.

Selain menunjuk Dolly Pulungan sebagai Dirut PTPN VII, Direksi juga menunjuk Muhammad Hanugroho yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Komersil PTPN X menjadi Direktur Komersil PTPN VII menggantikan Ganefi diduga melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Direksi BUMN.

“Indikasi pelanggaran antara lain, direksi yang diangkat tidak memiliki pengetahuan di bidang usaha persero BUMN yang ditempatinya, dan tidak melalui uji kepatutan dan kelayakan

Begitu juga dengan pengangkatan Jabatan Komisaris Utama (Komut) PTPN III Holding terkesan dipaksakan, karena informasinya Komisaris utama Holding saat ini juga diduga masih rangkap jabatan, yang katanya masih menjabat sebagai Direktur SDM di PT London Sumatera yaitu perusahaan PMA, dan sudah melanggar Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/02/2015 Tentang Persyaratan dan Tatacara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris BUMN

Sekedar Info bahwa Holding Perkebunan Nusantara merupakan induk usaha dari PTPN I sampai PTPN XIV yang dibentuk berdasarkan PP No.72/2014. Sebanyak 90% saham PTPN I sampai PTPN XIV dimiliki oleh Holding Perkebunan Nusantara dan sisanya 10% dimiliki Pemerintah.

Holding Perkebunan Nusantara ini memiliki cakupan usaha berupa budidaya tanaman, produksi, perdagangan, pengembangan usaha bidang perkebunan, Agro Wisata, Agro Bisnis, Agro Industri, Agro Forestry, dan usaha lainnya dengan total aset hingga April 2017 sekitar Rp113 triliun.

Komoditas yang dikelola di atas lahan 1,18 juta hektar adalah kelapa sawit, karet, gula, teh, kopi, kakao, tembakau, aneka kayuan, buah-buahan, dan aneka tanaman lainnya.

Akhirnya penulis dapat menyimpulkan bahwa sampai saat ini PTPN III Holding Company sangat rawan KKN, sehingga untuk mengharapkan kinerja keuangannya di tahun 2017 pastinya akan sangat jauh lebih buruk dari kinerja keuangan tahun 2016 yang berhasil mencatat rugi bersih sekitar Rp 1,4 triliun , apalagi terlihat pada program Sistem Pengadaan secara Elektronik (e-procurement) sampai saat ini masih jauh dari harapan sesuai dengan motto Jujur, Tulus dan Ikhlas.

Bisa jadi apa yang terjadi semua di holding perkebunan ini adalah bagian upaya sistematis dari oknum pengambil kebijakan di kementerian BUMN terkesan dengan sengaja akan menghancurkan kinerja holding perkebunan agar bangkrut untuk mudah dijual kepihak swasta , maka tak heran kalau publik menilai ada hubungan dengan wacana yang berkembang beberapa hari hari ini ketika Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan berbicara sudah menyampaikan ke Presiden wacana akan menjual BUMN dan tampaknya Rini Seomarno sebagai Meneg BUMN sangat sigap menjalankan perintah tereebut.

[YU]

 


*Repelita Online merupakan wadah untuk menyalurkan ide/gagasan/opini/aspirasi warga. Setiap opini/berita yang terbit di Repelita Online yang merupakan kiriman dari penulis merupakan tanggung jawab dari Penulis.
Join @Repelita Channel on Telegram

comments

Loading...
SHARE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here