Heboh Pengganti Menteri KKP Edhy Prabowo, Refly Harun: Parpol yang Kadernya Korupsi Harus Dihukum

333

Tertangkapnya Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat heboh masyarakat.

Bukan hanya soal kontroversi kebijakan Edhy Prabowo selama ini, tetapi juga masalah siapa penggantinya yang akan menduduki posisi Menteri Kelautan dan Perikanan.

Mulai dari Susi Pudjiastuti hingga Sandiaga Uno, isu pengganti Menteri KKP Edhy Prabowo simpang siur di masyarakat.

Pakar hukum tata negara Refly Harun menyoroti kemungkinan Sandiaga Uno maju sebagai pengganti Edhy Prabowo.

Pasalnya, Sandiaga Uno merupakan kader partai politik yang sama dengan Edhy Prabowo, yakni Partai Gerindra.

Ia menilai situasi tersebut bisa membuat mata rantai korupsi di Indonesia sangat sulit untuk diputus.

“Kita tidak memiliki sebuah mekanisme stick and care, mekanisme untuk menganggap korupsi adalah kejahatan luar biasa yang pantas dihukum,” kata Refly dikutip Pikiran-Rakyat.com dari kanal YouTube Refly Harun pada Minggu 29 November 2020.

Edhy Prabowo memang tetap menjalani proses hukum terkait kasus korupsi yang menjeratnya, namun Refly menganggap ada persoalan lain yang juga harus menjadi sorotan pemerintah.

“Ketika ada wacana bahwa menteri kelautan dan perikanan ini tetap akan diserahkan ke Partai Gerindra, itu persoalannya,” tuturnya.

Ia pun mengutip hasil liputan investigasi salah satu media yang menyebut kalau korupsi di KKP disebabkan oleh persekongkolan sejumlah partai politik.

“Jadi, kalau kita melihat korupsi itu sebagai extraordinary crimes, ya harusnya jangan dari Gerindra lagi,” ujar Refly tegas.

“Harus diputus mata rantainya, kalau diyakini salah satu sebab korupsi itu adalah dominasi orang-orang partai,” kata dia menambahkan.

Selain itu, ia mendesak pemerintah untuk memberikan hukuman kepada partai politik yang kadernya terlibat kejahatan korupsi.

Langkah ini juga dinilai Refly lebih efektif untuk memberantas korupsi di Indonesia.

“Harus ada punishment terhadap partai politik yang kadernya korupsi. Ini yang kita tidak punya,” tutur dia.

“Sama saja partai itu menyetor barang busuk kepada Presiden Jokowi atau Presiden Jokowinya yang tidak berhasil merangkul orang terbaik,” ujarnya.***

Sumber Berita / Artikel Asli : Pikiran Rakyat

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...