Hanya Lima Parpol Lolos PT, Format Kerjasama Politik Parpol Koalisi Perlu Diperbaharui

496
Partai

Hasil survei sejumlah lembaga yang memprediksi hanya ada lima parpol yang lolos ke Senayan mengindikasikan ada sesuatu yang salah dari format kerjasama politik antara parpol koalisi dengan calon Presiden (capres) dan calon Wakil Presiden (cawapres) yang mereka dukung.

Suatu kerjasama politik seharusnya dilandasi oleh asas saling menguntungkan. Ketika parpol bersedia memberikan tiket pencalonan kepada capres-cawapres, disitu semestinya ada kesepakatan timbal balik.

Selain kompensasi berupa kursi kabinet, bentuk timbal balik penting lainnya bagi parpol tentu saja adalah bagaimana capres-cawapres bisa ikut membantu dalam mengerek elektabilitas parpol pengusungnya agar bisa lolos Parliamentary Threshold (PT) sebesar 4 persen secara nasional.

Dengan lolos PT, maka parpol dalam barisan koalisi kelak dapat melanjutkan kerjasama politiknya dengan capres -cawapres terpilih melalui parlemen guna mengamankan program-program pemerintahan baru yang dibentuk.

Persoalannya, ketika sejumlah lembaga survei mengatakan Pilpres akan dimenangkan oleh pasangan nomor urut 01, kok pada hasil survei Pileg, PPP dan Partai Hanura justru diprediksi tidak lolos PT?

Bahkan mayoritas lembaga yang melakukan survei terakhir pun mengatakan Partai Nasdem akan keluar dari parlemen pada 2019 nanti. Sedangkan Partai Golkar suaranya diperkirakan akan turun secara signifikan.

Begitu juga dalam hal Pilpres dimenangkan oleh kubu nomor urut 02, mengapa hasil survei malah menunjukan PKS dan PAN akan tergusur dari DPR?

Partai Demokrat pun menurut beberapa hasil survei terakhir akan menempati posisi paling buncit di parlemen. Bahkan ada survei yang mengatakan Demokrat tidak akan lagi punya wakil di DPR.

Nah, hasil dari survei-survei itu kan aneh sekali. Tentu saja keanehannya bukan pada empat lembaga yang melakukan survei terakhir, seperti; Indikator, Populi Center, Kompas, dan Alvara Research Center. Kalaupun ada yang meragukan kredibilitas mereka, itu soal lain.

Yang aneh itu: kenapa mayoritas parpol koalisi yang sudah lebih dari satu bulan jungkir-balik berkampanye untuk kedua pasangan, justru berpeluang gagal memiliki wakil di DPR? Inilah pertanyaan besarnya.

Kalau PDIP dan Partai Gerindra diprediksi akan mengungguli parpol-parpol yang lain, itu wajar. Sebab Joko Widodo (Jokowi) kader PDIP, sementara Prabowo Subianto adalah Ketua Umum Partai Gerindra. Ada ‘presidential effect’ disitu.

Begitu pula dengan PKB yang diperkirakan akan bertambah suaranya karena terdongkrak oleh cawapres Ma’ruf Amin.

Tetapi parpol-parpol pengusung, termasuk juga parpol pendukung yang lain kan semestinya juga bisa ikut menerima benefit elektoral dari dukungan yang mereka berikan kepada Jokowi dan Prabowo.

Nah, disini saya melihat sepertinya ada yang salah dalam format kerjasama politik diantara parpol koalisi dengan capres-cawapres. Boleh jadi, model kampanye yang di set oleh TKN Jokowi-Ma’ruf atau BPN Prabowo-Sandiaga Uno kurang tepat, sehingga tidak cukup menguntungkan bagi parpol koalisinya, diluar PDIP, Gerindra, dan PKB.

Oleh sebab itu, saya kira perlu ada pembaruan format kerjasama politik diantara parpol dengan masing-masing capres-cawapres, khususnya dalam model kampanye yang dikembangkan. Sebab, jika tidak, hasil survei diatas sangat mungkin akan benar-benar terjadi.

Dengan hanya lima parpol di Senayan, maka hampir dapat dipastikan akan terjadi perubahan yang sangat besar dalam peta politik nasional ke depan.

Said Salahudin,
Direktur Sinergi masyarakat untuk demokrasi Indonesia (Sigma) /
Dewan Pakar Pusat Konsultasi Hukum Pemilu

comments

Loading...

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.