Habis Isu Kudeta, Sekarang Boni Hargens Ngomong 5 Kriteria Kapolri Baru

288
Boni Hargens

JAKARTA – Pengamat politik Boni Hargens menyatakan, setidaknya ada lima kriteria yang harus dipenuhi calon Kapolri pengganti Jendral Idham Azis.

Hal itu untuk membuat negara kuat tapi tidak otoriter dalam pratik demokrasi yang berjalan di Indonesia.

Kuat dalam pengertian tegas menegakkan aturan hukum dan tahu dengan bijak kapan harus memakai kekuatan koersif.

Baik dalam merespons ancaman, tantangan, gangguan, dan hambatan yang muncul dalam lingkungan strategis berbangsa dan bernegara.

Atas dasar itu, dibutuhkan kepemimpinan yang kuat, nasionalis, dan demokratis di lingkungan penegak hukum.

“Terutama Kepolisian Republik Indonesia yang sebentar lagi memiliki pimpinan baru karena Kapolri sekarang memasuki masa pensiun,” kata Boni dalam keterangan persnya, Selasa (16/6/2020).

Setidaknya ada lima kriteria yang harus dipenuhi calon orang nomor satu di Korps Bhayangkara itu.

Pertama, dia adalah sosok nasionalis yang tegas, berani, dan paham prinsip-prinsip demokrasi sipil.

“Menghadapi gejolak sosial dan politik yang terus berlangsung entah di level daerah ataupun nasional memang memerlukan figur yang kuat dalam prinsip, tegas dalam bertindak, dan tulus mengadi pada bangsa dan Negara,” katanya.

Kedua, Polri membutuhkan pimpinan baru yang dapat memperkuat kerja sama lintas sektoral, koordinasi antaragensi.

Baik dengan TNI, termasuk dengan Badan Intelijen Negara (BIN) agar ada sinergi dalam merespons ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang muncul.

Seperti dalam isu rasisme Papua yang bergejolak saat ini, polisi tidak bisa bekerja sendirian.

Perlu ada koordinasi yang kuat dan efektif dengan BIN untuk pengumpulan dan analisis informasi, dan dengan institusi TNI apabila diperlukan.

Ketiga, kapolri yang baru mesti sosok yang sejalan dengan visi dan misi penegakan hukum pemerintahan Presiden Jokowi.

Dari awal pemerintahan Presiden Jokowi tahun 2014, TNI dan Polri selalu menjadi kekuatan utama yang menopang keamanan dalam berbagai gejolak yang terjadi di tengah masyarakat.

Hal itu harus dipertahankan. Apalagi 2024 akan menjadi titik balik yang cukup menegangkan bagi hidup berdemokrasi kita sebagai bangsa.

Pertarungan antara kaum nasionalis dan kelompok radikal benar-benar akan mewarnai kompetisi pemilu 2024 maka kepolisian haruslah menjadi garda terdepan dalam menegakkan hukum.

“Menindak setiap bentuk pelanggaran hukum oleh oknum-oknum yang mengatasnamakan agama untuk merusak toleransi, kebebasan sipil, dan integrasi sosial di tengah masyarakat Indonesia yang beragam,” katanya.

Keempat, Kapolri yang baru harus melanjutkan prestasi beberapa kapolri sebelumnya, termasuk prestasi Idham Azis dalam memerangi kejahatan besar seperti sindikat narkoba dan sindikat perdagangan manusia.

Selain itu, perlu ada terobosan baru dalam dua kejahatan besar itu karena generasi muda bangsa ini harus diselamatkan dari bahaya narkoba.

Masalah lain yang harus diberantas tuntas adalah perdagangan manusia (human trafficking).

Tidak hanya menangkap para pelaku dalam negeri, tetapi juga perlu kerja sama dengan yurisdiksi internasional untuk menangkap jaringan mereka di luar negeri.

“Penjualan manusia sudah puluhan tahun menyasar mayoritas masyarakat kelas bawah yang memang lemah secara ekonomi. Saatnya kejahatan macam ini harus diberantas sampai ke akar-akarnya,” katanya.

Terakhir, kapolri baru mesti memiliki potensi akseptabilitas yang memadai dari internal kepolisian.

Itu penting supaya manajemen institusi bisa berjalan dengan baik, terutama ketika kapolri menyalurkan perintah dari pusat ke daerah dalam pelaksanaan tugas-tugas penegakan hukum.

Menurutnya, Kapolda-kapolda mesti betul-betul bersinergi dengan kapolri dalam hal visi dan misi, bukan hanya formalitas.

Hal itu nanti berdampak pada polres-polres di tingkat kabupaten/kota.

“Selama ini, kita mengapresiasi soliditas kelembagaan di polri yang begitu kuat. Itu harus terus dipertahankan karena ke depan,”

“Tantangan bangsa ini akan lebih besar lagi dalam merawat Pancasila dan UUD 1945,” pungkas Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) ini.

Sumber Berita / Artikel Asli : jpnn/pojoksatu

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...