Habib Bahar Boleh Mengelak tapi Polisi Sudah Punya Fakta-fakta Ini Kok

696

JAKARTA – Polisi akhirnya memastikan mengundur pemeriksaan terhadap Habib Bahar bin Smith terkait kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, ia mengaku tak menerima surat panggilan pemeriksaan dari Bareskrim Mabes Polri sebagaimana dimaksud.

Karena itu, ia dijadwalkan kembali ‘digarap’ penyidik pada Kamis (6/12/2018) mendatang.

Kendati berkelit dan mengelak, Kepala Bagian Penerangan Umum Kombes Syahar Diantono, menyebut pihaknya telah mengantongi sejumlah fakta terkait kasus tersebut.

Hal itu didapat setelah penyidik Bareskrim Polri dan Polda Sumatera Selatan telah memeriksa 11 saksi.

Ditambah dengan empat orang saksi ahli mulai dari bahasa, ujaran kebencian, pidana, dan laboratoium forensik.

Selain itu, polisi juga telah memeriksa delapan bukti yang telah disita terkait dengan peristiwa tersebut.

Kesimpulannya, kata Syahar, bahwa benar telah dilaksanakan acara penutupan Maulid Arba’in pada 8 Januari 2017.

Acara itu dihelat di Gedung Ba’alawi, Jalan Ali Ghatmir Lorong Sei Bayas, Kelurahan 10 Ilir, Kecanatan Ilir Timur 3, Palembang.

Acara tersebut dihadiri kurang lebih 1.000 orang, dengan penceramah Habib Bahar Bin Smith.

“Bahwa benar ceramah yang dilakukan oleh Sadara Habib Bahar Bin Smith dalam rekaman yang beredar di media sosial sama dan sesuai dengan ceramah yang dilaksanakan dalam acara penutupan Maulid Arba’in,” ujar Syahar di Kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (3/12).

Atas dasar tersebut, pihaknya lantas akan memanggil kembali Habib Bahar untuk dimintai keterangan.

“Saat ini tim penyidik Bareskrim mengirim surat panggilan baru kepada Habib Bahar Smith untuk dimintai keterangan pada hari Kamis (6/12), di Dit Pidum Bareskrim,” ucap Syahar.

Diberitakan PojokSatu.id sebelumnya, laporan tuduhan penghinaan terhadap Presiden Jokowi itu dibuat oleh seorang warga bernama La Kamarudin pada Rabu (28/11) lalu.

Bahar diduga melanggar Pasal UU Nomor 1 Tahun 1946 KUHP No 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2008 tentang ITE, serta Pasal 207 KUHP, Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b angka 1 dan Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2).

Sementara itu, laporan yang sama juga dilayangkan oleh Ketua Umum Cyber Indonesia, Muannas Alaidid di Polda Metro Jaya.

Menurut Muannas, ucapan Bahar bin Smith telah merendahkan Presiden Jokowi.

“Tidak pantas orang yang disebut habib dan ulama berkata kasar dan penuh kebencian seperti itu,” katanya.

Muannas menyebutkan, dalam vidio berdurasi 60 menit itu, salah satu ucapan Habib Bahar yakni ‘kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu.’

Perkataan Bahar itu disebutnya bukanlah sebuah kritik atau ceramah yang beradap.

Dalam laporan, Muannas menduga Habib Bahar melanggar pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45 A ayat 2 UU RI No.19 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE dan Pasal 4 huruf b angka 2 Jo. Pasal 16 UU RI No. 40 Th. 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Ernis dan Pasal 207 KUHP dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun penjara.

Di sisi lain, Habib Bahar bin Smith sendiri menolak meminta maaf terkait ceramahnya yang diduga menghina Presiden Jokowi.

Murid Habib Rizieq Shihab itu menyatakan lebih baik membusuk di penjara ketimbang meminta maaf kepada Jokowi.

Dalam pernyataannya, Habib Bahar tak menampik ceramahnya yang viral di media sosial beberapa waktu lalu.

Video tersebut diduga berisi ujaran kebencian kepada Jokowi.

Dalam video tersebut, Habib Bahar memerintahkan para jamaah untuk membuka celana Jokowi.

“Kalau kamu ketemu Jokowi, kamu buka celananya itu, jangan-jangan haid Jokowi itu, kayaknya banci itu,” ucapnya. dalam video tersebut.

Ia juga menyebut bahwa Jokowi pernah berjanji memakmurkan dan mensejahterakan rakyat.

Tapi setelah jadi presiden, bukan rakyat yang disejahterakan.

“Setelah jadi (presiden) rakyat mana yang makmur? Rakyat mana yang sejahtera?”

“Yang sejahtera bukan rakyat, yang makmur Cina, yakng makmur perusahaan-perusahaan asing, yang makmur orang-orang kafir, yang makmur perusahaan-perusahaan barat,” tandasnya.

Ia mengatakan, ceramahnya yang menuai polemik itu terkait aksi 4 November 2016 atau Aksi 411 di depan Istana Negara, Jakarta.

Aksi itu adalah demo menuntut pengusutan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

(jpg/pojoksatu)

Berikan Komentar Anda :

comments

Loading...